Politikus PDIP Sebut Risma Masih Punya Pengaruh di Pilkada Surabaya, Ini Alasannya

Reporter

Editor

Sapto Yunus

image-gnews
Menteri Sosial Tri Rismaharini memberkan bantuan kepada masyarakat di Desa Golo Wune, NTT, Ahad, 25 Februari 2024.
Menteri Sosial Tri Rismaharini memberkan bantuan kepada masyarakat di Desa Golo Wune, NTT, Ahad, 25 Februari 2024.
Iklan

Menurut dia, dalam survei yang ia lakukan belum lama ini, elektabilitas Khofifah memang tertinggi dibandingkan pesaing terdekatnya, yakni Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dan Risma. Namun, bila PDIP bersedia berkoalisi dengan PKB, Pilgub Jatim 2024 masih kompetitif.

“Tatkala nanti Risma berkoalisi dengan PKB, ini yang bisa memberi suatu pukulan terhadap Khofifah-Emil Dardak,” kata Baihaki saat dihubungi, Ahad, 31 Maret 2024.

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

Baihaki menuturkan massa akar rumput PDIP dan PKB punya irisan kuat di Jawa Timur sejak lama. Sehingga, bila dua partai politik berbasis nasionalis dan religius moderat tersebut berkoalisi, mereka bakal mampu menyulitkan Khofifah-Emil Dardak.

“Saya kira (PDIP dan PKB) masih bisa realistis karena kedua partai politik ini keinginannya sama. Tinggal Cak Imin nanti bagaimana, apakah maju ke Pilgub Jatim atau tidak,” kata dia.

Nama Cak Imin dihubungkan dengan Pilgub Jatim 2024 setelah hasil survei Arci yang dilansir pada Kamis, 28 Maret 2024, menempatkan  elektabilitasnya di bawah Khofifah. Meski belum kompetitif untuk menandingi Khofifah, Cak Imin mendapat sambutan positif dari responden.

Dalam survei Arci yang dilakukan pada 15-23 Maret 2024, elektabilitas Khofifah mencapai 41,5 persen; Muhaimin 17,2 persen; Risma 11,3 persen; Ketua Gerindra Jawa Timur Anwar Sadad 10,5 persen; Ketua Golkar Jawa Timur Sarmuji 8,2 persen; dan mantan Bupati Sumenep Ahmad Fauzi 8,1 persen.

Saat dilakukan simulasi tertutup untuk tiga nama teratas, elektabilitas Khofifah meningkat 47,2 persen; Cak Imin 21,5 persen; dan Risma 19,7 persen. Khofifah yang telah mendeklarasikan diri akan maju ke periode kedua bersama Emil Dardak telah mendapat dukungan Partai Golkar, Demokrat, Gerindra, dan PAN.

Namun, jika PDIP berkoalisi dengan PKB untuk menantang Khofifah-Emil, Baihaki mengatakan mereka tetap akan memecah suara warga Nahdlatul Ulama (NU). 

“Pastinya pecahnya suara NU tak dapat dihindari bila PKB punya calon sendiri. Karena bakal ada warga Nahdliyin yang ke Bu Khofifah dan sebagian lagi ke calon yang diusung PKB,” ujar Baihaki.

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


PDIP Tak Undang Jokowi di Rakernas

36 menit lalu

Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat (tengah) memberikan keterangan saat konferensi pers soal Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-5 di DPP PDIP, Jakarta, Kamis, 16 Mei 2024. Rakernas PDIP yang digelar pada 24-26 Mei ini, Djarot mengatakan tidak mengundang Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin karenanya keduanya sedang sibuk dan menyibukan diri. TEMPO/ Febri Angga Palguna
PDIP Tak Undang Jokowi di Rakernas

PDIP tidak mengundang Presiden Jokowi dalam acara Rakernas IV. Djarot Saiful Hidayat mengungkap alasannya.


Seperti PDIP, PKS Setujui Revisi UU Kementerian Negara dengan Catatan

1 jam lalu

Ilustrasi rapat di DPR. Dok.TEMPO/Fakhri Hermansyah
Seperti PDIP, PKS Setujui Revisi UU Kementerian Negara dengan Catatan

Hari ini, Rapat pleno Baleg DPR menyepakati pengambilan keputusan atas hasil penyusunan revisi UU Kementerian Negara menjadi usul inisiatif DPR.


Kronologi Spanduk Kandidat Wali Kota Depok yang Diusung PDIP Dicopot Satpol PP

1 jam lalu

Personel Satpol PP Kota Depok saat mencopot spanduk Supian Suri di sekitar Kecamatan Cilodong, Depok, Kamis, 16 Mei 2024. Foto : Istimewa
Kronologi Spanduk Kandidat Wali Kota Depok yang Diusung PDIP Dicopot Satpol PP

Petugas Satpol PP menurunkan spanduk kandidat Wali Kota Depok mendapat kritik dari politikus PDIP. Begini kronologinya.


PDIP Setujui Revisi UU Kementerian Negara Jadi Usul Inisiatif DPR, Beri 5 Catatan

1 jam lalu

Ketua GKSB DPR RI-Parlemen Qatar Putra Nababan
PDIP Setujui Revisi UU Kementerian Negara Jadi Usul Inisiatif DPR, Beri 5 Catatan

Meski menyetujui revisi UU Kementerian Negara dibahas pada tingkat selanjutnya, namun PDIP mesti memberikan catatan.


Ketua PDIP Depok Murka Spanduk Kandidat Wali Kotanya Dicopot Satpol PP

4 jam lalu

Personel Satpol PP Kota Depok saat mencopot spanduk Supian Suri di sekitar Kecamatan Cilodong, Depok, Kamis, 16 Mei 2024. Foto : Istimewa
Ketua PDIP Depok Murka Spanduk Kandidat Wali Kotanya Dicopot Satpol PP

Langkah petugas Satpol PP menurunkan spanduk Supian Suri mendapat kritik dari politikus PDIP. Supian adalah jagoan mereka di Pilkada Dpok.


Golkar Bicara dengan Khofifah Besok, Bahas Nama Bakal Cawagub Jatim

5 jam lalu

Mantan Gubernur Jawa Timur sekaligus Ketua Umum PP Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa saat ditemui di sela acara Lanjutan Rakornas PAN menuju Pilkada 2024 di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Jumat 10 Mei 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Golkar Bicara dengan Khofifah Besok, Bahas Nama Bakal Cawagub Jatim

Khofifah mengatakan mengaku nyaman dan produktif bekerja sama dengan Emil Dardak, yang menjadi wakil Gubernur mendampingi dia.


Soal Revisi UU Penyiaran, Cak Imin Bilang Investigasi adalah Nyawa Jurnalisme Hari Ini

10 jam lalu

Ketua Umum Partai Kebangkitan Nasional (PKB) Muhaimin Iskandar berpidato saat Taaruf politik calon kepala daerah di Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Kamis, 2 Mei 2024. Kegiatan tersebut untuk menjaring calon-calon kepala daerah yang akan diusung PKB pada Pilkada 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Soal Revisi UU Penyiaran, Cak Imin Bilang Investigasi adalah Nyawa Jurnalisme Hari Ini

Kata Cak Imin, melarang penyiaran program investigasi dalam draf revisi UU Penyiaran sama saja dengan membatasi kapasitas paling berharga insan pers.


Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

11 jam lalu

Chico Hakim. Instagram
Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua, meminta KPU melegalkan praktik money politics saat pemilu lewat PKPU.


Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

12 jam lalu

Warga menunjukan tulisan penolakan politik uang saat Bawaslu On Car Free Day pada Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di depan gedung Bawaslu, Jakarta, Minggu 28 Maret 2024. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak
Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

ICW menganggap usulan melegalkan money politics saat pemilu tidak pantas dan sangat tidak menunjukkan integritas.


PKS Tanggapi Usulan Legalkan Money Politics di Pemilu: Justru Harus Diperangi

20 jam lalu

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Mardani Ali Sera di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (14/3/2024). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi.
PKS Tanggapi Usulan Legalkan Money Politics di Pemilu: Justru Harus Diperangi

Fraksi PKS menyebut money politics dalam pemilu harusnya diperangi jangan justru dilegalkan