TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Provinsi Jawa Timur mewaspadai terjadinya potensi politik uang (money politics) saat pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024. Ketua Bawaslu Jatim, A. Warits, mengatakan kerawanan tersebut salah satunya adalah adanya politik uang saat Pilkada berlangsung.
"Money politics itu hampir di mana-mana ada potensi itu, walaupun secara hukum susah untuk dibuktikan," kata dia di sela kegiatan Pemetaan Kerawanan Pemilu/Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2024 di Provinsi Jawa Timur di Surabaya, Ahad, 18 Agustus 2024.
Dia mengatakan, di Jatim, secara umum kerawanan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tidak terlalu rawan.
"Tetapi pada penghitungan suara ulang cukup banyak, dan itu menjadi data pendukung kami untuk menentukan itu rawan atau tidak," kata dia.
Warits menuturkan pemetaan ini dilakukan dalam rangka pengawasan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, serta bagaimana mengatasi segala kemungkinan buruk yang terjadi.
"Karena dalam pilkada itu, sangat sulit untuk menyelaraskan seluruh kepentingan yang ada. Oleh karena itu, IKP (Indeks Kerawanan Pemilu) dari Bawaslu itu bisa untuk mengatasi semua kemungkinan yang buruk," tuturnya.
Dia mengatakan IKP akan dilakukan oleh masing-masing kabupaten/kota mulai dari jenis kerawanan yang kemungkinan terjadi hingga karakter kerawanan di setiap daerah.
"Kami juga mengharapkan kepada masyarakat jika mengetahui ada sesuatu kecurangan terkait dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah bisa dilaporkan ke Bawaslu," katanya.
Bawaslu Malang Petakan 33 Indikator Kerawanan Pilkada
Adapun Bawaslu Kabupaten Malang, Jawa Timur telah memetakan 33 indikator kerawanan yang berpotensi terjadi dalam pelaksanaan Pilkada 2024. Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Kabupaten Malang Muhammad Hazairin mengatakan 33 indikator tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan saat pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Presiden pada 14 Februari 2024.
"Kalau saat Pemilu dan Pilpres kami sudah petakan 20 indikator, tetapi setelah selesai dan kami petakan lagi menjadi 25 ditambah delapan indikator lain. Jadi, untuk pemilihan nanti, ada 33 indikator yang kemungkinan terjadi," kata Hazairin di Kabupaten Malang, Ahad, 18 Agustus 2024.
