Bawaslu Putuskan KPU Tak Langgar Aturan Pidana Pemilu Soal Oso

Reporter

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan saat berbicara kepada awak media di kantornya, Jakarta, Jumat, 31 Agustus 2018. Tempo/Syafiul Hadi

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memutuskan tidak menindaklanjuti laporan penyelidikan kasus dugaan pidana pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sebelumnya, KPU digugat Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang alias Oso terkait pencalonannya sebagai calon anggota DPD.

Baca juga: Bawaslu Loloskan Oso dengan Syarat....

Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, setelah meneliti dan mengkaji, lembaganya memutuskan tak menindaklanjuti kasus dugaan pidana pemilu oleh KPU ini. "Alasannya dihentikan karena tidak terpenuhinya unsur tindak pidana pemilu," ujar Abhan dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Jumat, 11 Januari 2019.

Sebelumnya, kuasa hukum Oso melaporkan KPU atas dua laporan. Yakni terkait dugaan pelanggaran administrasi terkait pencalonan Oso oleh KPU dan dugaan tindak pidana pemilu. Laporan pelanggaran administrasi sudah diputuskan dengan hasil KPU terbukti melanggar dan harus memasukkan Oso ke Daftar Calon Tetap (DCT).

Kepala Bagian Temuan dan Laporan Bawaslu Yusti Erlina mengatakan kasus dugaan pidana pemilu tak dilanjutkan dengan alasan terlapor yakni KPU tak memenuhi Pasal 518 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. "Pasal itu terkait temuan yang tidak ditindaklanjuti atas verifikasi calon. Sementara ini yang dipersoalkan adalah tidak ditindaklanjutinya putusan oleh KPU. Jadi kasus ini tidak terpenuhi unsur," katanya.

Baca: Bawaslu: KPU Harus Masukkan Oso ke Daftar Caleg DPD

Pasal 518 UU 7 Tahun 2017 itu berbunyi setiap anggota KPU yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu dalam pelaksanaan verifikasi calon peserta pemilu yakni partai politik, DPR, DPRD, DPD, serta calon presiden dan calon wakil presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp 36 juta.

Yusti menuturkan lembaganya segera mengirimkan berkas putusan ini ke kedua belah pihak yakni KPU dan kuasa hukum Oso. "Sedang proses dikirim ke KPU dan ke Pak Oso," tuturnya.






KPU: Tak Ada Partai yang Menang Telak di Pemilu Malaysia

8 hari lalu

KPU: Tak Ada Partai yang Menang Telak di Pemilu Malaysia

Menurut KPU, tak ada partai yang menguasai suara mayoritas dalam pemilu Malaysia kali ini.


KPU Komitmen Tak Ada Kecurangan Saat Perekrutan PPK dan PPS

10 hari lalu

KPU Komitmen Tak Ada Kecurangan Saat Perekrutan PPK dan PPS

KPU memiliki tim supervisi, tim inspektorasi, dan tim pemantauan pengawasan untuk mengatasi kecurangan.


Dirjen Politik dan PUM Kemendagri Apresiasi Bawaslu

11 hari lalu

Dirjen Politik dan PUM Kemendagri Apresiasi Bawaslu

Adanya Peraturan Bawaslu memberikan semangat kuat untuk mendorong pengawasan partisipatif


DPR dan Kemendagri Bahas Perppu Pemilu: Jumlah Anggota DPR Ditambah hingga Nomor Urut Parpol Tetap

13 hari lalu

DPR dan Kemendagri Bahas Perppu Pemilu: Jumlah Anggota DPR Ditambah hingga Nomor Urut Parpol Tetap

DPR menyatakan peran Perppu Pemilu penting dan strategis mengingat ada sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu


Polres Jaksel Siap Dukung KPU Jaga Keamanan Pelaksanaan Pemilu 2024

18 hari lalu

Polres Jaksel Siap Dukung KPU Jaga Keamanan Pelaksanaan Pemilu 2024

Selain Bhabinkamtibmas di setiap kelurahan, petugas patroli juga disiapkan untuk mendukung tugas-tugas KPU Jaksel menjelang Pemilu 2024.


KPU Usul Rekrutmen KPUD Serentak di 2023, Perludem: Kalau Mau Efektif, Masa Jabatan Diperpanjang Dulu

21 hari lalu

KPU Usul Rekrutmen KPUD Serentak di 2023, Perludem: Kalau Mau Efektif, Masa Jabatan Diperpanjang Dulu

Perludem menilai perpanjangan masa jabatan KPUD sampai pelaksanaan pemilu 2024 dan pilkada 2024 justru akan membuat kinerja lebih efektif


KPU Beri Kesempatan Verifikasi Administrasi Ulang 9 Parpol yang Gugatannya Dikabulkan Bawaslu

22 hari lalu

KPU Beri Kesempatan Verifikasi Administrasi Ulang 9 Parpol yang Gugatannya Dikabulkan Bawaslu

Hasyim Asy'ari mengatakan sedang mempelajari putusan Bawaslu tersebut untuk bagaimana nantinya KPU menerapkan putusan tersebut


KPU Pelajari Putusan Bawaslu Soal Gugatan 5 Parpol

22 hari lalu

KPU Pelajari Putusan Bawaslu Soal Gugatan 5 Parpol

Tim KPU sedang mempelajari putusan Bawaslu untuk melaksanakannya. Partai-partai itu tidak bisa langsung melakukan verifikasi faktual.


KPU Akan Gelar Rapat Pleno Tetapkan Hasil Verifikasi Faktual pada 8 November

23 hari lalu

KPU Akan Gelar Rapat Pleno Tetapkan Hasil Verifikasi Faktual pada 8 November

Hasyim Asy'ari mengatakan rapat pleno digelar pada 8 November untuk membuat simpulan dari hasil verifikasi faktual terhadap sembilan partai politik


KPU Badung Bali Terjun Langsung untuk Verifikasi Faktual Parpol Baru

23 hari lalu

KPU Badung Bali Terjun Langsung untuk Verifikasi Faktual Parpol Baru

KPU Badung, Bali, telah selesai melaksanakan kegiatan verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu 2024.