Alasan Kader PDIP Agustina Wilujeng Siap Maju di Pilkada Semarang

Reporter

Editor

Sapto Yunus

image-gnews
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti. Dok. DPR. Ist/Man
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti. Dok. DPR. Ist/Man
Iklan

TEMPO.CO, JakartaWakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Agustina Wilujeng mengaku siap jika ditugaskan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP untuk maju di pemilihan kepala daerah Kota Semarang (Pilkada Semarang) 2024.

“Sebagai kader partai, saya harus siap. Namun, sampai hari ini, partai belum memutuskan,” kata Bendahara Dewan Pimpinan Daerah PDIP Jawa Tengah itu saat ditemui usai menghadiri pelantikan anggota DPRD Kota Semarang 2024-2029 di Semarang pada Rabu, 14 Agustus 2024.

Jika disuruh memilih, Agustina mengatakan lebih tertarik menjadi anggota legislatif, mengingat selama dua periode ini telah berkecimpung di Senayan.

“Kalau disuruh memilih sebenarnya kalau ada pilihan lebih baik saya jadi anggota DPR RI. Tapi kan aku wis ora dadi (tidak terpilih pada Pemilu 2024),” kata sosok yang telah dua periode menjadi anggota DPR RI itu.

Nama Agustina belakangan masuk bursa bakal calon kepala daerah di Pilkada Semarang. Apalagi setelah Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu tersandung kasus dugaan korupsi. Bahkan beberapa baliho bergambar Agustina sudah terpasang di beberapa jalan protokol di Semarang.

Agustina pun mengakui adanya dinamika politik yang terjadi menjelang pemilihan wali kota Semarang 2024.

“Seru ya. Cair banget ini pilwakot di Semarang. Tapi, ya, mungkin sekarang masyarakat jadi mendapatkan pandangan baru bahwa, oh ternyata ini nggak jadi, jadinya ini. Jadi sekarang ada gambar banyak banget, termasuk saya," kata Bendahara Dewan Pimpinan Daerah PDIP Jawa Tengah itu.

Hevearita Gunaryanti Rahayu Tertinggi dalam Survei

Adapun Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Kota Semarang Hendrar Prihadi juga mengakui Hevearita menempati posisi teratas di survei terakhir Pilkada Semarang 2024. Namun setelah Hevearita tersandung kasus dugaan korupsi, Hendi, sapaan akrab Hendrar, DPD PDIP Jateng akan melakukan survei kembali.

“Yang terakhir (survei tertinggi) kan Bu Ita. Saya dapat info dari Mas Pacul (Ketua DPD PDIP Jateng Bambang Wuryanto) katanya mau disurvei lagi," ujar Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah itu.

Soal kesiapan jika mendapatkan rekomendasi maju di Pilkada Semarang, mantan Wali Kota Semarang itu tidak mau berandai-andai dan tidak tertarik maju lagi di Kota Atlas.

“Aku pernah ditanya teman-teman bagaimana pilwakot. Secara pribadi tidak, secara aturan boleh. Udah diterjemahkan saja. Aku nggak mau berandai-andai. Daripada berandai-andai, tunggu saja tujuh hari ini," katanya.

Pilihan editor: Kata Hasto Soal Isu PDIP Sulit Cari Parpol untuk Kerja Sama di Pilkada 2024

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


DPR Setujui Tambahan Anggaran Kementerian Investasi Rp681,88 Miliar, Rosan: Skala Prioritas yang Akan Dikerjakan

4 jam lalu

Menteri Investasi/Kepala BKPM baru Rosan Perkasa Roeslani usai Sertijab di Kantor Kementerian Investasi/BKPM, Jakarta Selatan pada Senin, 19 Agustus 2024. Tempo/Annisa Febiola.
DPR Setujui Tambahan Anggaran Kementerian Investasi Rp681,88 Miliar, Rosan: Skala Prioritas yang Akan Dikerjakan

Kementerian Investasi mengajukan tambahan anggaran Rp889,3 miliar ke DPR.


Gugatan 5 Kader terhadap SK Perpanjangan Kepengurusan PDIP Dicabut Hari ini

9 jam lalu

Anggota Tim Hukum Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy mendatangi Komnas HAM di Menteng, Jakarta, Rabu, 12 Juni 2024. Mereka melaporkan soal penyitaan ponsel oleh penyidik KPK saat Hasto Kristiyanto diperiksa sebagai saksi kasus Harun Masiku. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Gugatan 5 Kader terhadap SK Perpanjangan Kepengurusan PDIP Dicabut Hari ini

Ronny Talapessy mengatakan gugatan terhadap SK perpanjangan kepengurusan PDIP ke PTUN Jakarta akan dicabut pagi ini


Anggaran Sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis Mencapai Rp 10 Miliar, Budi Arie: Untuk Penyadaran Masyarakat

10 jam lalu

Sejumlah siswa mengikuti uji coba makan bergizi gratis di SDN Manggarai 01, Jakarta, Senin 9 September 2024. Makan bergizi gratis berupa nasi uduk dengan lauk telor bulat dan tempe orek serta buah pisang dan potongan timun. TEMPO/Subekti.
Anggaran Sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis Mencapai Rp 10 Miliar, Budi Arie: Untuk Penyadaran Masyarakat

Menteri Komunikasi Budi Arie mengatakan bahwa anggaran sosialisasi untuk program makan bergizi gratis Rp 10 miliar. Untuk penyadaran masyarakat.


PDIP Kota Solo Respons soal Kader Partai Laporkan FX Rudy ke Polisi

10 jam lalu

Wawanto (kanan) bertemu dengan wartawan di Solo, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu. ANTARA/Aris Wasita
PDIP Kota Solo Respons soal Kader Partai Laporkan FX Rudy ke Polisi

Kader DPC PDIP Kota Solo sebelumnya melaporkan FX Rudy ke Polresta Solo atas kasus dugaan pengancaman pembunuhan.


Tanggapan Sederet Tokoh Politik Mengenai Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati

11 jam lalu

Capres - cawapres no urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno berserta istrinya Nur Asia Uno berfoto selfie bersama Presiden RI ke-4 dan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, dan Menteri Puan Maharani menjelang Debat Pilpres 2019 perdana di Jakarta, Kamis, 17 Januari 2019. Sejumlah tokoh mengunggah foto-fotonya menjelang debat di media sosial. Instagram/@Pramonoanungw
Tanggapan Sederet Tokoh Politik Mengenai Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati

Deretan reaksi muncul dari berbagai tokoh tentang wacana pertemuan Prabowo Subianto dan Megawati.


Anggota DPR Sebut Subsidi BBM Tidak Tepat Sasaran

12 jam lalu

Aktivitas pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) milik PT Pertamina di jalan MT Haryono, Jakarta, Selasa, 2 Juli 2024.  Setiap peningkatan harga minyak 1 dollar AS berpotensi meningkatkan pendapatan negara sekitar Rp 3,6 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Anggota DPR Sebut Subsidi BBM Tidak Tepat Sasaran

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno mengatakan 70 persen subsidi bahan bakar minyak (BBM) tidak tepat sasaran.


5 Kader PDIP Minta Maaf ke Megawati Usai Dijebak Dijanjikan Rp 300 Ribu Gugat Kepengurusan

12 jam lalu

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam pidatonya saat pengumuman calon kepala daerah gelombang ketiga di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin (26/8/2024). ANTARA/HO-PDIP.
5 Kader PDIP Minta Maaf ke Megawati Usai Dijebak Dijanjikan Rp 300 Ribu Gugat Kepengurusan

Lima orang kader PDIP mengaku dijebak serta ditipu untuk memberikan tanda tangan, yang dimanfaatkan untuk menggugat keabsahan SK Kepengurusan DPP PDIP


Janji Pramono Anung Atasi Masalah Banjir, Polusi, hingga Soal PPSU

21 jam lalu

Sekretaris Kabinet Pramono Anung di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, 11 September 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Janji Pramono Anung Atasi Masalah Banjir, Polusi, hingga Soal PPSU

Pramono Anung berjanji akan menyelesaikan masalah-masalah kecil dulu yang ada di Jakarta.


Pekerja Rumah Tangga Gelar Aksi di 14 Wilayah, Tuntut DPR Sahkan RUU PPRT

21 jam lalu

Sejumlah massa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk UU PPRT melakukan aksi unjuk rasa mengawal Rancangan Undang-undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa 10 September 2024. Sudah 20 tahun sudah RUU PPRT disodorkan, disusun, bahkan dijadikan RUU inisiatif DPR RI, namun tak kunjung juga disahkan. Mulai periode masa keanggotaan DPR 2004-2009 sampai periode 2019-2024. TEMPO/Subekti.
Pekerja Rumah Tangga Gelar Aksi di 14 Wilayah, Tuntut DPR Sahkan RUU PPRT

Koalisi sipil menuntut DPR segera mengesahkan RUU PPRT.


Soal Temuan Pansus Haji DPR, Begini Respons Menag Yaqut dan KPK

22 jam lalu

Suasana rapat dengar pendapat (RDP) Pansus Haji DPR dengan Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah di Ruang Rapat Komisi II DPR, Senayan, Senin, 2 September 2024. TEMPO/Bagus Pribadi
Soal Temuan Pansus Haji DPR, Begini Respons Menag Yaqut dan KPK

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mempersilakan Pansus Haji mengungkapkan temuan-temuannya.