TEMPO.CO, Tanjungpinang - Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), menyatakan debat publik pada perhelatan pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024 ditiadakan. Pasalnya, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan hanya diikuti satu pasangan calon (paslon).
"Debat publik akan diganti dengan pendalaman visi-misi paslon Bupati dan Wakil Bupati Bintan," kata Ketua KPU Bintan Haris Daulay, Jumat, 13 September 2024.
Haris berujar, pendalaman visi-misi paslon bupati dan wakil bupati tersebut bakal tetap melibatkan para panelis, misalnya dari kalangan akademisi.
Menurut dia, panelis akan bertanya lebih mendalam terkait visi-misi paslon bupati dan wakil bupati untuk lima tahun mendatang, namun bukan untuk mendebat paslon.
"Dengan demikian diharapkan masyarakat dapat mengetahui lebih jauh apa-apa saja yang akan dilakukan paslon, apabila terpilih pada pilkada tahun ini," ujarnya.
Kendati demikian, kata Haris, pihaknya belum bisa memaparkan secara detail terkait penyampaian visi-misi paslon, karena masih menunggu petunjuk teknis tata cara debat pilkada 2024 untuk calon tunggal dari KPU RI.
"Sampai saat ini masih menunggu, tapi biasanya kalau calon tunggal, tak ada debat melainkan penyampaian visi-misi saja," ucap Haris.
KPU Bintan telah menetapkan Pilkada serentak 2024 cuma diikuti satu paslon Bupati dan Wakil Bupati Bintan, yakni pasangan Roby Kurniawan dan Deby Maryanti.
Diektahui, KPU sudah memperpanjang masa pendaftaran paslon Bupati dan Wakil Bupati Bintan, hingga Rabu, 4 September 2024, namun tidak ada lagi paslon yang mendaftar, selain pasangan Roby-Deby.
Pasangan Roby-Deby diusung sebanyak 11 partai politik, yakni Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai NasDem, PKS, PAN, Partai Perindo, Partai Gelora, Partai Hanura, PSI, dan PDIP.
Roby merupakan bakal calon petahana yang saat ini menjabat Bupati Bintan aktif. Sedangkan bakal calon wakilnya Deby ialah istri dari Apri Sujadi, yang juga mantan Bupati Bintan.
Pilihan Editor: PDIP Beri Sinyal Dukung Pemerintahan Prabowo dan Apresiasi Kabinet Zaken
