TEMPO.CO, Surabaya - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memberikan surat tugas kepada Krisdayanti untuk maju sebagai bakal calon wali kota Batu pada pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024.
Usai menerima surat tugas di Kantor DPD PDIP Jatim, Surabaya, Jawa Timur, Krisdayanti merasa sangat senang.
Krisdayanti mengaku mendapatkan instruksi dari partainya agar menggandeng semua partai politik di Kota Batu. Terlebih saat ini dia belum mendapatkan calon wakil wali kota.
"Kalau dari Ibu Ketua Umum (Megawati Soekarnoputri) dan Mbak Ketua DPR RI (Puan Maharani) meminta saya merangkul semua partai," ujarnya, Selasa, 30 Juli 2024.
Artinya, kata dia, pihaknya berharap tidak ada yang tidak mungkin. Krisdayanti bersyukur jika semua bisa bergabung dengan pihaknya.
Terkait kriteria pasangan dalam kontestasi Pilkada Kota Batu, Krisdayanti menegaskan siapa saja yang bisa dirangkul dan saling dukung akan diprioritaskan. Namun untuk nama, ia belum dapat berbicara lebih jauh. Hanya menyebut beberapa nama saja.
"Kayak teman-teman misalkan Mas Dewa Prosa di parlemen, tidak menutup kemungkinan ada nama lain. Kalau bisa yang kenal," katanya.
Selain Krisdayanti, PDIP juga memberikan surat tugas ke bakal calon bupati (Bacabup) Magetan Sujatno.
Dalam kesempatan tersebut, DPD PDIP Jatim juga menyerahkan rekomendasi resmi dari DPP PDIP kepada tujuh bakal calon kepala daerah (Bacakada) yang diusung dalam Pilkada 2024.
Mayoritas bacakada yang mendapatkan rekomendasi adalah petahana. Antara lain, Bacawali - Bacawawali Kota Surabaya Eri Cahyadi - Armuji, Bacawali - Bacawawali Kota Blitar Bambang Rianto - Bayu Setyo Kuncoro , dan Bacawali - Bacawawali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin dan Sri Setyo Pertiwi.
Lebih lanjut, Bacabup - Bacawabup Ngawi Ony Anwar Harsono - Dwi Rianto Jatmiko, Bacabup - Bacawabup Tulungagung Marwoto Birowo - Didik Girnoto Yekti, Bacabup - Bacawabup Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo - KH Imam Hasyim dan Bacabup - Bacawabup Jombang Mundjidah Wahab - Sumrambah.
Pilihan Editor: Megawati Kritik Pemerintah soal IUP: Makan Noh Tambang
