Mengenal Kampanye Negatif, Samakah dengan Black Campaign?

image-gnews
Simpatisan Gerakan Pemuda Islam Indonesia menggelar aksi deklarasi Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 Damai di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, 25 Maret 2018. Aksi yang diisi dengan penggalanan tanda tangan dari masyarakat tersebut bertujuan untuk mendukung Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 yang damai dengan menolak segala kampanye hitam, ujaran kebencian, informasi
Simpatisan Gerakan Pemuda Islam Indonesia menggelar aksi deklarasi Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 Damai di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, 25 Maret 2018. Aksi yang diisi dengan penggalanan tanda tangan dari masyarakat tersebut bertujuan untuk mendukung Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 yang damai dengan menolak segala kampanye hitam, ujaran kebencian, informasi "hoax". ANTARA
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kampanye pemilihan umum presiden atau Pilpres 2024 telah dimulai. Para juru kampanye, anggota tim sukses, serta pendukung para calon presiden aktif menghidupkan suasana kampanye melalui penyampaian program dan janji-janji dari kandidat unggulan mereka masing-masing.

Pada kenyataannya, realitas sosial menunjukkan bahwa kampanye tidak hanya berfokus pada penyampaian visi misi dari para calon sesuai dengan data dan fakta yang diperkenalkan. Seolah tak bisa dihindari, fenomena saling serang antarkandidat dan pendukung juga sering kita temui.

Penggunaan pasukan siber untuk menyebarkan disinformasi atau hoaks yang terjadi pada Pemilu 2019 lalu sudah menjadi rahasia umum. Sementara itu, pada pilpres kali ini seusai debat calon presiden putaran ketiga sentimen-sentimen yang sama juga muncul. 

Dalam dunia politik dan pemasaran, istilah kampanye negatif sering kali mencuat dan mendapat perhatian masyarakat. Namun, seiring dengan popularitasnya, tak jarang pula muncul kebingungan apakah kampanye negatif ini sama atau berkaitan dengan istilah lain yang disebut “black campaign”. Lalu, bagaimanakah esensi dari kampanye negatif dan apakah istilah ini sama dengan black campaign? Berikut ulasannya.

Apa itu kampanye negatif?

Kampanye negatif adalah kampanye yang dilakukan dengan menunjukkan kelemahan dan kesalahan pihak lawan politik melalui data riil yang ditampilkan. Pada dasarnya, penggunaan kampanye negatif ini dipandang sah secara hukum. Bahkan, kampanye negatif dapat digunakan untuk menyoroti perbedaan di antara kandidat, sehingga membantu pemilih membuat keputusan dalam memilih para calon pemimpin. Hal ini dikarenakan, kampanye negatif menggunakan data riil dalam menunjukkan kelemahan dan kesalahan pihak lawan negatif. 

Merujuk pada strategi politik yang berfokus pada pencitraan negatif terhadap pesaing, kampanye negatif dalam konteks politik juga dapat melibatkan penyorotan pada penyebaran informasi yang merugikan. Meskipun tujuan utamanya adalah untuk meraih dukungan dengan cara mengkritik pesaing, kampanye ini sering kali juga menyoroti perbedaan kebijakan, rekam jejak, dan karakter pesaingnya.

Tak dapat dipungkiri, peningkatan ketegangan karena penggunaan kampanye negatif menjadi suatu risiko yang tak dapat terhindarkan. Pemilihan kata dan pendekatan yang agresif dalam kampanye ini dapat menciptakan atmosfer yang kurang kondusif untuk diskusi yang sehat. Meskipun dapat menciptakan ketegangan, kampanye negatif juga dapat membuat pemilih atau konsumen lebih tertarik dan sadar terhadap perbedaan antar calon pemimpin.

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

Apakah kampanye negatif sama dengan black campaign?

Mengutip dari laman Lawui, black campaign tidak seperti kampanye negatif, karena black campaign lebih cenderung ke arah fitnah yang menyebarkan berita bohong terkait kandidat tertentu. Meskipun demikian secara umum, black campaign memiliki makna yang mirip dengan kampanye negatif.

Lebih tepatnya, black campaign merupakan bentuk kampanye negatif yang lebih ekstrem karena dapat mencakup pembunuhan karakter, fitnah, bahkan manipulasi informasi yang dapat merugikan secara signifikan. Oleh karena itu, black campaign sering juga dianggap sebagai sub kategori dari kampanye negatif.

Kampanye jenis ini lebih berfokus pada penumbangan lawan dengan penyebaran berita bohong. Umumnya para pelaku black campaign melakukan kampanye  dengan menuduh pihak lawan dengan tuduhan palsu yang belum terbukti dan tidak memiliki relevansi dengan kapasitasnya sebagai pemimpin.

SHARISYA KUSUMA RAHMANDA  I  ARTIKA RACHMI FARMITA / RENO EZA MAHENDRA 

Pilihan Editor: Pahami Benar Perbedaan Antara Kampanye Hitam dan Kampanye Negatif Menjelang Pemilu

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Gerindra Sebut Ketidakhadiran Prabowo di Halalbihalal PKS Bukan Sinyal Penolakan

6 jam lalu

Wakil Ketua DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan Sufmi Dasco Ahmad
Gerindra Sebut Ketidakhadiran Prabowo di Halalbihalal PKS Bukan Sinyal Penolakan

Sufmi Dasco membantah, ketidakhadiran Presiden Terpilih Prabowo Subianto dalam acara Halalbihalal yang digelar PKS merupakan sinyal penolakan


Selain soal Sikap Politik, Hasto Sebut Rakernas PDIP Akan Bahas Strategi Hadapi Pilkada 2024

7 jam lalu

Tim Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Hasto Kristiyanto tiba di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Sabtu 23 Maret 2024. Kedatangan Tim Hukum TPN Ganjar-Mahfud mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa pemilu. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Selain soal Sikap Politik, Hasto Sebut Rakernas PDIP Akan Bahas Strategi Hadapi Pilkada 2024

Rakernas PDIP yang berlangsung pada 24 sampai 26 April itu akan memutuskan target di Pilkada 2024.


Prabowo Tak Hadiri Halalbihalal PKS, Pengamat Sebut Sinyal Penolakan

8 jam lalu

Adi Prayitno. ANTARA
Prabowo Tak Hadiri Halalbihalal PKS, Pengamat Sebut Sinyal Penolakan

Pakar menduga, Prabowo belum menemukan titik temu untuk membuka komunikasi dengan PKS.


Sekjen PKS Beri Sinyal Gabung ke Prabowo: Kami Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

9 jam lalu

Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi saat ditemui usai pertemuan PKS dan NasDem pada Rabu, 24 April 2024 di NasDem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat. TEMPO/Adinda Jasmine
Sekjen PKS Beri Sinyal Gabung ke Prabowo: Kami Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

PKS beri sinyal bakal bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka setelah dua periode berada di luar pemerintah.


Soal Sikap Usai Pilpres 2024, PDIP Akan Pertimbangkan Suara dari Bawah

10 jam lalu

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto (kanan) saat memimpin rapat kerja membahas persiapan Pemilu 2024 dengan BIN di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 9 November 2023. Rapat tersebut membahas deteksi dini dan cegah dini persiapan Pemilu 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Soal Sikap Usai Pilpres 2024, PDIP Akan Pertimbangkan Suara dari Bawah

Penentuan PDIP usai Pilpres 2024 nantinya akan dibahas dalam rakernas bersamaan dengan evaluasi peta politik pada pemerintahan Prabowo-Gibran.


Anies soal Kemungkinan Jadi Menteri di Pemerintahan Prabowo: Saya Tidak Berandai-andai

12 jam lalu

Mantan calon Presiden Anies Baswedan hadir dalam acara  Halal Bihalal di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan pada Sabtu, 27 April 2024. Tempo/Yohanes Maharso
Anies soal Kemungkinan Jadi Menteri di Pemerintahan Prabowo: Saya Tidak Berandai-andai

Anies Baswedan mengomentari peluang bergabung dalam pemerintahan Prabowo-Gibran sebagai menteri.


Pakar Politik Universitas Udayana: Dissenting Opinion Hakim MK Alasan Strategis Gulirkan Hak Angket

19 jam lalu

Sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 dihadiri 8 hakim, gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024.  TEMPO/ Febri Angga Palguna
Pakar Politik Universitas Udayana: Dissenting Opinion Hakim MK Alasan Strategis Gulirkan Hak Angket

Pakar Politik Universitas Udayana menyebut hak angket masih bisa digulirkan dengan memanfaatkan dissenting opinion hakim MK lalu.


Ganjar Akui Tak Akan Gabung Pemerintahan, Bagaimana dengan PDIP?

1 hari lalu

Kandidat presiden yang kalah Ganjar Pranowo dan pasangannya Mahfud MD menghadiri sidang putusan atas dua gugatan terhadap hasil pemilu presiden bulan Februari setelah kandidat yang kalah mengajukan petisi untuk mencalonkan diri kembali dan menuduh negara telah campur tangan demi pemenangan Prabowo Subianto, di Mahkamah Konstitusi  gedung di Jakarta, Indonesia, 22 April 2024. REUTERS/Willy Kurniawan
Ganjar Akui Tak Akan Gabung Pemerintahan, Bagaimana dengan PDIP?

ganjar mengatakan dalam sistem pemerintahan juga penting adanya check and balances.


Ganjar Ungkap Arah Politiknya Usai Kalah di Pilpres 2024

1 hari lalu

Ganjar Pranowo bersepeda santai di rumahnya di Sleman, Yogyakarta, Rabu, 24 April 2024. Foto: Istimewa.
Ganjar Ungkap Arah Politiknya Usai Kalah di Pilpres 2024

Menurut Ganjar, masih banyak persoalan yang dipesankan oleh Megawati berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi yang perlu jadi perhatian.


Mengenang Aktivis Pro-Demokrasi Tumbu Saraswati Pendiri TPDI, Ini Kiprah Tim Pembela Demokrasi Indonesia

1 hari lalu

Tumbu Saraswati. FOTO/instaram/tumbusaraswati
Mengenang Aktivis Pro-Demokrasi Tumbu Saraswati Pendiri TPDI, Ini Kiprah Tim Pembela Demokrasi Indonesia

Jasa Tumbu Saraswati dirikan Tim Pembela Demokrasi Indonesia. Simak peran TPDI selama Pemilu 2024.