Pemilu 2024 dan Bonus Demografi, Pemerintah Dinilai Hanya Andalkan Upah Buruh Murah

Reporter

Editor

Febriyan

image-gnews
Caleg dari Partai Biru, M Ridha (Tengah) dan Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira (Kanan)dalam disiskusi cakap-cakap spesial Pemilu Tempo.co dengan Tema Pemilu 2024 dan Bonus Demografi. Dok: Tempo.
Caleg dari Partai Biru, M Ridha (Tengah) dan Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira (Kanan)dalam disiskusi cakap-cakap spesial Pemilu Tempo.co dengan Tema Pemilu 2024 dan Bonus Demografi. Dok: Tempo.
Iklan

Rendahnya kesempatan untuk melakukan mobilisasi sosial, menurut Bhima, kemudian melahirkan apa yang disebut dengan Generasi Sandwich, yaitu generasi yang terhimpit karena harus memenuhi kebutuhan sosial ekonomi generasi yang berada di bawah dan atasnya. 

Fenomena Generasi Sandwich di Indonesia, menurut dia, bahkan lebih parah. Pasalnya, dia menilai mereka juga harus menanggung beban sosial ekonomi generasi yang seumuran dengannya. 

"Karena temannya juga ikut pinjam (uang) juga," kata dia. "Mau tidak mau mereka kemudian masuk ke dalam jerat pinjol (pinjaman online). Di jakarta ada 2 juta orang terjerat pinjol, di Jawa Barat ada 10 juta orang."

Karena itu, Bhima menilai Indonesia akan sulit mendapatkan keuntungan dari bonus demografi seperti yang pernah dirasakan Jepang atau Korea Selatan jika kebijakannya terus seperti ini. 

"Belum tentu tahun 2070 Indonesia akan menjadi negara maju (jika kebijakannya seperti ini)," kata dia. 

Partai Buruh tawarkan konsep negara kesejahteraan

Untuk memastikan Indonesia mendapatkan keuntungan dari bonus demografi, menurut Ridha, Partai Buruh menawarkan konsep negara kesejahteraan atau Walfare State. 

"Gagasan utama Negara Kesejahteraan adalah negara yang berpihak kepada mayoritas warga negaranya, yaitu kelas pekerja," kata Ridha. 

Dia mencontohkan praktek negara kesejahteraan di berbagai negara seperti di Cina, Korea Selatan hingga negara-negara skandinavia seperti Norwegia dan Denmark. 

"Di Cina itu, dari pemerintahan Mao Zedong menggratiskan pendidikan tinggi. Makanya ketika terjadi reform tahun 1978 (reformasi ekonomi), populasinya sudah siap, yang ketika masuk ke industri tingkat produktivitasnya tinggi," kata dia.

Sebelumnya Presiden Jokowi selalu menyatakan agar Indonesia bisa memanfaatkan bonus demografi untuk masuk ke dalam negara maju. Saat ini, Indonesia dinilai sudah masuk ke dalam era bonus demografi karena jumlah penduduk yang berada di usia produktif lebih besar ketimbang usia yang tidak produktif. 

Mengutip data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk Indonesia yang masuk ke dalam kategori usia produktif mencapai 190,83 (69,3 persen) juta jiwa dari total 275,36 juta jiwa pada Juni 2022 .

Bonus demografi ini juga akan terasa pada Pemilu 2024. Menurut data Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia atau  KPU RI, kelompok pemilih muda yang terdiri dari Gen Z dan Generasi Milenial akan memiliki porsi yang sangat besar dalam Pemilu 2024. Jumlah pemilih muda dari rentang usia 17-40 tahun mencapai 106.358.447 jiwa atau 52 persen dari keseluruhan pemilih.  

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Seputar Jokowi Terima David Hurley di Istana Bogor: Dari Tanam Pohon hingga Jadi Sopir

15 menit lalu

Presiden Joko Widodo menyupiri Gubernur Jenderal Australia David Hurley keliling Kebun Raya Bogor, Kota Bogor, Jawa Barat, pada Jumat, 17 Mei 2024. Tangkap layar video Sekretariat Presiden
Seputar Jokowi Terima David Hurley di Istana Bogor: Dari Tanam Pohon hingga Jadi Sopir

Jokowi menerima kunjungan kenegaraan Gubernur Jenderal Australia David Hurley di Istana Bogor untuk merayakan 75 tahun hubungan diplomatik kedua negar


Jokowi dan Gubernur Jenderal Australia Bertemu, Bahas Penguatan Hubungan antar Masyarakat

1 jam lalu

Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kenegaraan Gubernur Jenderal Australia David Hurley di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Jumat, 17 Mei 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi dan Gubernur Jenderal Australia Bertemu, Bahas Penguatan Hubungan antar Masyarakat

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dalam keterangan pers usai pertemuan, menjelaskan, Jokowi dan Hurley misalnya mebahas upaya menggiatkan pengajaran bahasa di masing-masing negara.


Kronologi Bea Cukai Dituduh Gelapkan 9 Mobil Mewah Pengusaha Malaysia Kenneth Koh

2 jam lalu

Ilustrasi mobil mewah Ferrari putih. Roadsmile.com
Kronologi Bea Cukai Dituduh Gelapkan 9 Mobil Mewah Pengusaha Malaysia Kenneth Koh

Pengusaha Malaysia merasa kehilangan 9 mobil mewahnya yang ditahan Bea Cukai di Gudang Soewarna, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Soekarno-Hatta


Sistem Kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan Diubah Menjadi KRIS, Ketahui 12 Kriteria Layanannya

2 jam lalu

BPJS Kesehatan menjamin biaya pelayanan kesehatan bagi peserta JKN. Berikut daftar rumah sakit di Jakarta Selatan yang menerima BPJS Kesehatan. Foto: Canva
Sistem Kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan Diubah Menjadi KRIS, Ketahui 12 Kriteria Layanannya

Jokowi ubah sistem kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan menjadi KRIS. Beriku 12 kriteria layanan KRIS dan 4 layanan ini yang tidak berlaku untuk KRIS.


Momen Prabowo Kenalkan Gibran ke Presiden UEA dan Direspons He's So Young oleh PM Qatar

2 jam lalu

Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto (kiri), Presiden UEA Mohamed bin Zayed Al Nahyan (tengah) dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka (kanan) di Istana Al Shati, Abu Dhabi, Senin (13/5/2024). (ANTARA/HO-Humas Prabowo)
Momen Prabowo Kenalkan Gibran ke Presiden UEA dan Direspons He's So Young oleh PM Qatar

Prabowo menemui PM Qatar dan Presiden UEA, sekaligus memperkenalkan Gibran. Berikut rekaman momen peristiwanya.


Kala Jokowi Menjadi Sopir Gubernur Jenderal Australia Keliling Kebun Raya Bogor

3 jam lalu

Presiden Joko Widodo menyupiri Gubernur Jenderal Australia David Hurley keliling Kebun Raya Bogor, Kota Bogor, Jawa Barat, pada Jumat, 17 Mei 2024. Tangkap layar video Sekretariat Presiden
Kala Jokowi Menjadi Sopir Gubernur Jenderal Australia Keliling Kebun Raya Bogor

Jokowi menjadi sopir Gubernur Jenderal Australia David Hurley saat mengendarai mobil golf mengelilingi Kebun Raya Bogor


Temui Jokowi, Ini Profil Ketua Umum PP GP Ansor Addin Jauharudin

3 jam lalu

Pimpinan Pusat GP Ansor tiba di Istana Kepresidenan Jakarta untuk dilantik oleh Jokowi pada Kamis, 16 Mei 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Temui Jokowi, Ini Profil Ketua Umum PP GP Ansor Addin Jauharudin

Ketua Umum PP GP Ansor Addin Jauharudin bertemui Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta pada Kamis, 16 Mei 2024. Untuk apa?


Jokowi Terima Lawatan Gubernur Jenderal Australia di Istana Bogor

3 jam lalu

Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kenegaraan Gubernur Jenderal Australia David Hurley di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Jumat, 17 Mei 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi Terima Lawatan Gubernur Jenderal Australia di Istana Bogor

Presiden Jokowi menyambut kunjungan kenegaraan Gubernur Jenderal Australia David Hurley di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Jumat, 17 Mei 2024.


Perbedaan Sistem Kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan yang Bakal Diganti dengan KRIS

4 jam lalu

BPJS Kesehatan menjamin biaya pelayanan kesehatan bagi peserta JKN. Berikut daftar rumah sakit di Jakarta Selatan yang menerima BPJS Kesehatan. Foto: Canva
Perbedaan Sistem Kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan yang Bakal Diganti dengan KRIS

Jokowi resmi mengganti sistem kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan dengan sistem kelas rawat inap standar (KRIS). Apa perbedaannya?


Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

4 jam lalu

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf saat memimpin rapat kerja dengan Mendikbudristek di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 24 Januari 2023. Rapat tersebut membahas evaluasi program kerja dan anggaran tahun 2022, serta persiapan pelaksanaan program kerja tahun 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

Partai Demokrat menolak usulan agae politik uang atau money politics dilegalkan pada Pemilihan Kepala Daerah alias Pilkada 2024.