Kerja Sama Perindo-PDIP Ternyata Tak Hanya Untuk Pilpres Menangkan Ganjar Pranowo, Tapi...

image-gnews
(ki-ka) Ketua DPP PDIP Puan Maharani, Kepala Pusat Analisis dan Pengendali Situasi PDIP Prananda Prabowo, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketum Perindo Hary Tanoesoedibjo, bacapres Ganjar Pranowo, dan Ketua DPP Perindo Tuan Guru Bajang berfoto bersama usai penandatangan kerja sama di DPP PDI Perjuangan, Menteng, Jakarta, Jumat, 9 Juni 2023. TEMPO/ Febri Angga Palguna
(ki-ka) Ketua DPP PDIP Puan Maharani, Kepala Pusat Analisis dan Pengendali Situasi PDIP Prananda Prabowo, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketum Perindo Hary Tanoesoedibjo, bacapres Ganjar Pranowo, dan Ketua DPP Perindo Tuan Guru Bajang berfoto bersama usai penandatangan kerja sama di DPP PDI Perjuangan, Menteng, Jakarta, Jumat, 9 Juni 2023. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo mengungkapkan kerja sama partainya dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tidak sebatas untuk memenangkan Ganjar Pranowo sebagai Presiden 2024. Kerja sama itu juga untuk Pemilihan Legislatif (Pileg).

“Kerja sama politik ini adalah kerja sama dalam kaitannya dengan Pilpres untuk memenangkan Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia 2024,” kata Hary Tanoe saat konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Jumat, 9 Juni 2023.

Namun demikian, Hary menegaskan, waktu pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) itu bersamaan. “Mau tidak mau, pasti akan ada kerjasama Pileg juga pada praktiknya nanti,” kata Hary.

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengamini pernyataan Hary. Menurut Megawati, Pemilihan Umum (Pemilu) itu dilakukan tiap 5 tahun sekali. Menurutnya, lucu kalau kerja sama itu pilih-pilih.

“Namanya pemilihan umum itu dilakukan tiap 5 tahun sekali. Jadi sebetulnya, menurut saya, agak lucu kalau kerja sama itu pilih-pilih. Kapan mau ngikut Pileg, kerja sama. Tapi Pilpres tidak kerja sama. Itu rasanya menurut saya itu sebuah keanehan. Kalau ada yang mau begitu, ya saya ndak mau kerja sama,” kata Megawati saat menjawab pertanyaan awak media.

Mega menyebut melihat ketegasan dan kelugasan Hary, sehingga terjalin kerja sama antarpartai. “Begitu, jadi kalau tadi Pak Hary tegas lugas. Ayo, kita kerjasama. Memenangi pemilihan ini secara keseluruhan,” kata Mega.

Kerja sama politik

Partai Perindo menyambangi Kantor DPP PDIP pada hari ini, Jumat, 9 Juni 2023. Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo telah meneken nota kesepahaman atau MoU bersama Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk kerja sama politik.

Selanjutnya: Hary menjelaskan…

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hasto PDIP Sebut 3 Nama untuk Pilkada jabar 2024 Salah Satunya Ridwan Kamil, Ini Jejak Politiknya

2 jam lalu

Walikota Bandung, Ridwan Kamil berpose dengan sepedanya di ruang kerja, Balaikota Bandung, Jawa Barat, 12 April 2016. Karena susah mencari waktu khusus untuk berolahraga, maka Ridwan Kamil bersepeda untuk memaksakan diri untuk rutin menarik otot sana-sini untuk menyehatkan jantung. TEMPO/Aditya Herlambang Putra
Hasto PDIP Sebut 3 Nama untuk Pilkada jabar 2024 Salah Satunya Ridwan Kamil, Ini Jejak Politiknya

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut 3 nama berpeluang diusung partainya di Pilkada Jabar 2024, salah satunya Ridwan Kamil. Ini langkah politiknya.


PDIP akan Libatkan Ganjar dalam Pilkada 2024, Ini Tugasnya

5 jam lalu

Mantan capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo saat ditemui usai peringatan hari ulang tahun relawannya Jaringan Kerja Akar Rumput Bersama Ganjar (Jangkar Baja) di Jakarta pada Jumat, 10 Mei 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
PDIP akan Libatkan Ganjar dalam Pilkada 2024, Ini Tugasnya

PDIP masih menjaring nama-nama potensial untuk Pilkada Jakarta 2024.


Momen KPU Tegur Kuasa Hukumnya karena Salah Baca Keterangan di Sidang MK Hari Ini

10 jam lalu

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Kholik saat jeda istirahat rekapitulasi suara nasional dan luar negeri di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, 1 Maret 2024 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Momen KPU Tegur Kuasa Hukumnya karena Salah Baca Keterangan di Sidang MK Hari Ini

Komisioner KPU RI Idham Holik menegur kuasa hukumnya, Hanter Oriko Siregar, dalam sidang sengketa Pileg 2024 di Gedung MK hari ini


Disambut Patung Pria Kurus Hidung Panjang, Megawati Singgung Politik Seni

11 jam lalu

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Sukarnoputri meninjau instalasi seniman Butet Kertaredjasa di Galeri Nasional Indonesia, kawasan Gambir, Jakarta Pusat, pada Senin, 13 Mei 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Disambut Patung Pria Kurus Hidung Panjang, Megawati Singgung Politik Seni

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyinggung politik seni saat meninjau pameran bertajuk Melik Nggendong Lali karya Butet Kartaredjasa.


Sekjen Gerindra dan PDIP Kompak, Bilang Begini soal Persamuhan Prabowo-Megawati

13 jam lalu

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kanan) menerima Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediamannya di Jalan Teuku Umar, Jakarta, Rabu, 24 Juli 2019. Dalam pertemuan ini Megawati dan Prabowo akan membahas sejumlah hal. TEMPO/Muhammad Hidayat
Sekjen Gerindra dan PDIP Kompak, Bilang Begini soal Persamuhan Prabowo-Megawati

Rencana persamuhan antara Prabowo dan Megawati belum terwujud hingga kini. Sekjen Gerindra dan PDIP bilang begini.


PDIP Bicara Pertemuan Prabowo-Megawati, Revisi UU Kementerian Negara, hingga 8 Nama Cagub Jakarta

14 jam lalu

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, saat memberikan keterangan di Galeri Nasional Indonesia, kawasan Gambir, Jakarta Pusat, Senin, 13 Mei 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
PDIP Bicara Pertemuan Prabowo-Megawati, Revisi UU Kementerian Negara, hingga 8 Nama Cagub Jakarta

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menjawab berbagai perkembangan politik terkini.


Respons Megawati Soal Presidential Club yang Mau Dibentuk Prabowo

14 jam lalu

Prabowo Subianto, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokow Widodo. TEMPO
Respons Megawati Soal Presidential Club yang Mau Dibentuk Prabowo

Apa kata Megawati soal rencana Prabowo membentuk presidential club?


PDIP Kantongi 8 Nama Bakal Calon Gubernur DKI, Siapa Saja?

15 jam lalu

(dari kiri) Gaya busana Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat merayakan Idul Fitri pada Rabu, 10 April 2024. Foto: Instagram/@smindrawati
PDIP Kantongi 8 Nama Bakal Calon Gubernur DKI, Siapa Saja?

Megawati telah memiliki delapan nama untuk berlaga di Pilkada DKI.


Pro-Kontra Soal Rencana Revisi UU Kementerian Negara untuk Pemerintahan Prabowo

15 jam lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih 2024 Gibran Rakabuming Raka saat menghadiri acara halalbihalal dan silaturahmi di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Seven, Jakarta Pusat, Minggu, 28 April 2024. Dalam acara tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat seperti, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Menkominfo Budi Arie Setiadi, Menteri Investasi Bhlil Lahadalia hingga kedubes Arab Saudi. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Pro-Kontra Soal Rencana Revisi UU Kementerian Negara untuk Pemerintahan Prabowo

Gerindra menyatakan revisi UU Kementerian Negara bisa terlaksana sebelum Prabowo Subianto dilantik sebagai Presiden RI.


KPU Bantah Gugatan NasDem soal Penggelembungan Suara PDIP di Sumut

1 hari lalu

Suasana berlangsungnya sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 29 April 2024. MK menggelar sidang perdana PHPU Pileg 2024 yang dibagi menjadi tiga panel Majelis Hakim yang terdiri atas tiga orang Hakim Konstitusi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
KPU Bantah Gugatan NasDem soal Penggelembungan Suara PDIP di Sumut

NasDem mengungkapkan salah satu penyebab perolehan suara mereka berkurang karena KPU salah mengisi jumlah suara sah mereka.