Pemilu 2024: Konflik Internal PKB, Cak Imin Vs Keluarga Gus Dur

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB mendapat nomor urut 1 pada perhelatan Pemilu 2024 nanti.Partai yang digagas ulama nahdliyin ini punya sejarah panjang dinamika internal partai.

Sosok Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur dikenal sebagai salah seorang tokoh pendiri PKB. Partai anak kandung Nahdlatul Ulama atau NU itulah yang mengantarkan dirinya jadi Presiden. Namun, seiring berjalannya waktu, Gus Dur justru didepak dari PKB.

Keluarnya Gus Dur dari partai yang didirikannya itu terjadi pada 2008. Menurut Yenny Wahid, putri Gus Dur, ayahnya dikeluarkan dari kepartaian oleh Ketua Umum PKB saat ini, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Cak Imin merupakan kemenakan Gus Dur. Keduanya terlibat konflik pada 2008 silam. Perseteruan internal itulah yang menyebabkan Gus Dur terdepak dari PKB.

Konflik bermula saat Cak Imin menjabat sebagai Ketua Umum PKB hasil Muktamar Semarang 2005. Cak Imin kemudian dilengserkan oleh Gus Dur yang menjabat sebagai Ketua Dewan Syuro PKB. Pemecatan itu lantaran Cak Imin dinilai kerap mendekati istana atau pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Padahal saat itu PKB merupakan partai oposisi.

Akibatnya PKB terpecah menjadi dua kubu. Yaitu Kubu Gus Dur dan Kubu Cak Imin. Masing-masing kubu pun menggelar Muktamar Luar Biasa. Kubu Gus Dur menggelar Muktamar di Parung, Bogor pada 30 April sampai 1 Mei 2008. Sementara Kubu Cak Imin menggelar muktamar di Hotel Mercure Ancol sehari kemudian, 2 Mei 2008. Dalam muktamar tersebut, Cak Imin memutuskan dirinya kembali menjadi pemimpin PKB.

Tak hanya itu, Muktamar Kubu Cak Imin juga memutuskan mendepak Yenny Wahid yang saat itu menjabat Sekretaris Jenderal PKB. Bahkan, Gus Dur selaku pendiri dan Ketua Dewan Syuro PKB juga ikut dikeluarkan dan digantikan oleh KH Aziz Mansyur. Kubu Gus Dur lantas menggugat kubu Cak Imin ke pengadilan. Cak Imin dianggap melanggar Anggaran Dasar / Anggran Rumah Tangga PKB. Namun pengadilan memenangkan Kubu Cak Imin.

Kendati dinyatakan kalah, Yenny terus menyuarakan PKB Gusdur sebagai PKB yang sah. Dia juga sempat menggelar Muktamar ke-III PKB di Gor Kertajaya, Surabaya, pada 26 Desember 2010. “PKB kita meski bukan yang diakui, tapi merupakan PKB yang asli,” kata Yenny saat sambutan dalam acara pembukaan Muktamar itu. Yenny mengakui, belum mampu mengembalikan PKB kubu Gus Dur sebagai partai yang diakui secara administrasi. “Muktamar ini semata untuk membangun kembali rumah politik Gus Dur,” kata Yenny.

Yenny Wahid lantas mendirikan Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia yang kemudian berubah nama menjadi Partai Kemakmuran Bangsa Nusantara atau PKBN pada 2011. Konflik kembali tersulut lantaran Cak Imin sempat mengirimkan surat kepada Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar. Isinya, mereka meminta Menteri Hukum dan HAM untuk tak meloloskan PKB Yenny dalam proses verifikasi partai politik untuk Pemilu 2014.

Kubu Cak Imin saat itu beralasan PKBN memiliki kemiripan nama, lambang atau tanda gambarnya. Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin yang menggantikan Patrialis kemudian menyatakan partainya Yenny tak bisa memperoleh status berbadan hukum pada Desember 2011. Gagal mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham, PKBN lantas melebur ke Partai Perhimpunan Indonesia Baru atau PPIB besutan Kartini Sjahrir.

Persatuan kedua partai itu melahirkan dan menjadi Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru atau PKBIB. Sayangnya, partai ini gagal dalam verifikasi faktual oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU pada 2012 dan gagal ikut dalam Pemilu 2014. PKBIB tercatat sebagai parpol berbadan hukum bersama 70-an partai lainnya. Namun partai tersebut tak berpartisipasi dalam Pemilu 2024 mendatang. Yenny hingga saat ini masih tercatat sebagai Ketua umum PKBIB.

Menyulut Konflik Internal PKB

Beberapa waktu lalu, konflik Cak Imin dan Yenny Wahid yang terentang sudah lebih dari satu dekade kembali tersulut. Konflik itu berawal ketika Yenny meminta agar Cak Imin tidak memaksa untuk maju pada Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024. Dia menilai kengototan Cak Imin bisa merugikan warga NU atau pun PKB. “Kita mengimbau politisi yang surveinya tidak terlalu ngangkat jangan terlalu ngotot (maju Pilpres), yang paling utama Ketua Umum PKB itu tidak boleh kemudian mengambil posisi berseberangan dengan NU, kasihan umat di bawah,” kata Yenny.

Komentar Yenny ini lantas dibalas oleh Cak Imin. Melalui media sosial twitter, Ketua Umum PKB itu meminta Yenny mengurus saja partai yang pernah dibuatnya, Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia atau PKBI. “Yeni itu bukan PKB, bikin partai sendiri aja gagal lolos, beberapa kali pemilu nyerang PKB gak ngaruh, PKB malah naik terus suaranya, jadi ngapain ikut-ikut ngatur PKB, hidupin aja partaimu yang gagal itu. PKB sudah aman nyaman kok..” cuit Cak Imin.

Yenny Wahid pun membalas cuitan tersebut. Dia menyindir Cak Imin sebagai orang yang merebut PKB dari ayahnya, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. “Hahaha inggih Cak. Tapi ndak usah baper to Cak. Dan memang benar, saya bukan PKB Cak Imin. Saya kan PKB Gus Dur. Cak Imin juga belum tentu lho bisa bikin partai sendiri... kan bisanya mengambil partai punya orang lain. Peace, Cak,” balas Yenny melalui akun Twitter-nya.

Pilihan Editor: Peserta Pemilu 2024: PKB Nomor Urut 01 Tak Bisa Lepas dari Peran Gus Dur

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.