KPU Malang Optimistis Angka Golput di Pemilu 2019 Turun

image-gnews
Pengendara melintas di depan mural (gambar dinding) tentang Pemilu 2019, di Jalan Samudera, Padang, Sumatera Barat, Selasa 12 Februari 2019. Mural tersebut mengajak warga untuk mensukseskan Pemilu pada 17 April 2019 dengan dengan berpartisipasi dan tidak
Pengendara melintas di depan mural (gambar dinding) tentang Pemilu 2019, di Jalan Samudera, Padang, Sumatera Barat, Selasa 12 Februari 2019. Mural tersebut mengajak warga untuk mensukseskan Pemilu pada 17 April 2019 dengan dengan berpartisipasi dan tidak "golput". ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra
Iklan

TEMPO.CO, Malang - Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Malang optimistis angka partisipasi pemilih dalam Pemilihan Umum atau Pemilu 2019 meningkat dibanding Pemilu 2014. 

Baca: Ada 161 TPS Masuk Kategori Rawan di Kabupaten Blora

Sesuai daftar pemilih tetap (DPT), pemilu serentak itu diikuti 1.976.531 orang pemilih. Mereka berhak menyalurkan hak pilihnya lewat 8.409 tempat pemungutan suara yang tersebar di 33 kecamatan. 

Koordinator Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat KPUD Kabupaten Malang Taufik mengatakan, angka partisipasi pemilih di wilayah kerjanya memang belum menggembirakan jika merujuk pada pemilihan Bupati Malang, Gubernur Jawa Timur, dan Legislatif. Hanya angka partisipasi pemilih pemilihan presiden yang lumayan bagus. 

“Tapi tetap saja angka rata-rata enggak pernah mencapai 75 persen atau 80 persen. Tapi kami tetap bersemangat dan bekerja keras untuk menyukseskan pemilu tahun ini,” kata Taufik kepada Tempo, Selasa, 16 April 2019. 

Menurut Taufik, KPU pusat menargetkan angka partisipasi pemilih Pemilu 2019 minimal 79 persen. Di tingkat provinsi, KPUD Jawa Timur menargetkan angka partisipasi minimal 74 persen. Sedangkan di tingkat Kabupaten Malang, KPUD setempat menargetkan perolehan suara dalam kisaran 74-75 persen. 

Taufik memastikan KPUD sudah bekerja keras mensosialisasikan Pemilu 2019. Kerja keras itu antara lain dibuktikan dengan membentuk Tim Relawan Demokrasi (Relasi) dan berkreasi dengan mengadakan lomba swafoto di tempat pemungutan suara atau TPS—bukan di dalam bilik suara—pada 17 April besok. 

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

Tim Relasi dibentuk pada 24 November 2018. Tim yang beranggotakan 55 orang ini aktif bekerja mulai 17 Januari 2019 hingga hari pemungutan suara berakhir. Tugas mereka melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilu ke kelompok-kelompok masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah yang jauh dari pusat kota kabupaten. Personel Tim Relawan bekerja berbasis segmentasi seperti kaum buruh dan organisasi masyarakat. 

Sejauh ini, kata Taufik, diasumsikan peran Tim Relasi mampu mendongkrak antusiasme masyarakat untuk menggunakan hak pilih hingga 20 persen. Makanya KPUD setempat pun optimistis angka partisipasi bisa mencapai minimal 76 persen dari kisaran target di atas. 

“Ya, paling tidak, nanti yang Pilpres lebih tinggi angka pemilihnya dibanding pileg (pemilihan legislator DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota) dan pemilihan anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah),” ujar Taufik. 

Taufik berkeyakinan angka partisipasi Pilres 2019 nantinya paling tinggi figur dua pasangan calon sudah sangat populer, khususnya untuk calon inkumben Joko Widodo atau Jokowi dan penantang Prabowo Subianto. 

Simak juga: Sultan Hamengku Buwono X Tak Ada Tekanan Memilih di Pemilu 2019

Selain itu, pemerintah daerah setempat pun sangat antusias mensosialisasikan pemilu 2019. Begitu pula yang dilakukan oleh tim sukses kedua pasangan. Namun, sekali lagi kata Taufik, faktor keterkenalan atau kepopuleran kedua pasangan yang menjadi daya tarik utama pemilih sehingga angka partisipasi pemilih Pilpres 2019 diharapkan paling tinggi dan bisa mendekati angka partisipasi Pilpres 2004. 

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Sengketa Pileg, Mantan Ketua DPD Irman Gusman Minta Pemungutan Suara Ulang di Sumbar

20 jam lalu

Mantan Ketua DPD RI, Irman Gusman saat mengajukan PK atas vonisnya dalam kasus korupsi impor gula di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Rabu 10 Oktober 2018. TEMPO/TAUFIQ SIDDIQ
Sengketa Pileg, Mantan Ketua DPD Irman Gusman Minta Pemungutan Suara Ulang di Sumbar

Dalam sengketa Pileg yang diajukan ke MK, Irman Gusman menuntut empat hal. Apa saja?


MK Catat 297 Perkara Sengketa Pileg, Mulai Sidang Pekan Depan

1 hari lalu

Ekspresi hakim Suhartoyo dan Arief Hidayat saat menjalani Sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024. Dari 8 hakim MK, 5 hakim memutuskan menolak seluruh permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh passion Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. TEMPO/ Febri Angga Palguna
MK Catat 297 Perkara Sengketa Pileg, Mulai Sidang Pekan Depan

MK telah meregistrasi 297 perkara sengketa pileg. Sidang perdana dilakukan pada pekan depan.


KPU Launching Pendaftaran PPK, Ternyata Segini Gajinya dan Ada Santunan

3 hari lalu

Sejumlah massa dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Depok membawa miniatur keranda berkain putih bertuliskan 'Matinya Demokrasi' saat menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor KPU Depok, Jawa Barat, Rabu, 6 Maret 2024. Aksi tersebut buntut dari temuan dugaan penggelembungan suara saat rekapitulasi suara di panitia pemilihan kecamatan (PPK) guna meningkatkan suara salah satu caleg DPR RI Dapil VI dari partai lain dan berharap agar KPU Kota Depok tegas menjunjung netralitas hingga integritas agar pesta demokrasi yang jujur dan adil. TEMPO/M Taufan Rengganis
KPU Launching Pendaftaran PPK, Ternyata Segini Gajinya dan Ada Santunan

Ketua KPU Depok, Wili Sumarlin mengatakan Depok memiliki 11 kecamatan, sehingga kebutuhan PPK 55 anggota. Tiap kecamatan 5 orang.


Kilas Balik Sengketa Pilpres atau PHPU 2019, Putusan MK Tolak Seluruh Permohonan Prabowo - Sandiaga Uno

4 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah) menskors sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2019 di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis, 27 Juni 2019. Sidang tersebut beragendakan pembacaan putusan oleh majelis hakim MK. ANTARA/Hafidz Mubarak
Kilas Balik Sengketa Pilpres atau PHPU 2019, Putusan MK Tolak Seluruh Permohonan Prabowo - Sandiaga Uno

Sengketa Pilpres 2024 tengah dibacakan MK. Pada PHPU 2019, putusan MK menolak seluruh permohonan Prabowo - Sandiaga Uno.


Kilas Balik Putusan Sengketa Pilpres 2014 dan 2019

5 hari lalu

Delapan hakim Mahkamah Konstitusi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum untuk Pemilihan Presiden 2024 atau PHPU Pilpres di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Senin, 1 April 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Kilas Balik Putusan Sengketa Pilpres 2014 dan 2019

MK akan membacakan putusan sengketa Pilpres 2024 pada Senin, 22 April 2024. Seperti apa putusan MK terkait sengketa Pilpres 2014 dan 2019?


Kilas Balik Pelaksanaan Pemilu 2019, Pertama Kalinya Pilpres dan Pileg Serentak

9 hari lalu

Ilustrasi pemilu. REUTERS
Kilas Balik Pelaksanaan Pemilu 2019, Pertama Kalinya Pilpres dan Pileg Serentak

Hari ini, 17 April 2019 atau Pemilu 2019 pertama kali Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) dilakukan secara serentak.


Perludem Perkirakan Keterwakilan Perempuan di Hasil Pileg 2024 Meningkat

28 hari lalu

Anggota Komisi IX DPR RI Krisdayanti saat mengikuti rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 5 Maret 2024. Rapat tersebut beragendakan pidato Ketua DPR RI pada pembukaan masa persidangan IV tahun sidang 2023-2024 dan pergantian antar waktu Anggota DPR RI. TEMPO/M Taufan Rengganis
Perludem Perkirakan Keterwakilan Perempuan di Hasil Pileg 2024 Meningkat

Hampir semua partai politik tidak menjamin pencalonan 30 persen keterwakilan perempuan di tiap dapil di Pileg 2024.


Kata Para Pengamat soal Kursi Ketua DPR Hanya Jadi Hak Partai Pemenang Pemilu

28 hari lalu

Kata Para Pengamat soal Kursi Ketua DPR Hanya Jadi Hak Partai Pemenang Pemilu

Usai Pileg 2024, kursi ketua DPR jadi pembahasan menarik berikutnya. Benarkah jatah kursi ketua DPR hanya hak partai pemenang pemilu?


PPP, PSI, hingga Partai Demokrat Ajukan Gugatan Sengketa Pileg ke MK

33 hari lalu

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi saat ditemui di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Sabtu malam, 23 Maret 2024. ANTARA/Agatha Olivia Victoria
PPP, PSI, hingga Partai Demokrat Ajukan Gugatan Sengketa Pileg ke MK

PPP, PSI, hingga Partai Demokrat mengajukan permohonan sengketa Pileg ke MK.


PSI Gagal Masuk Senayan, Raihan Suara Partai Bro dan Sis dalam Pemilu 2019 dan Pemilu 2024

34 hari lalu

Presiden Joko Widodo berbincang dengan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep saat melakukan pertemuan di kawasan Jalan Braga, Bandung, Jawa Barat, Sabtu, 3 Februari 2024. Presiden Joko Widodo meyakini PSI bisa mendapatkan kursi di DPR RI pada Pemilu 2024. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
PSI Gagal Masuk Senayan, Raihan Suara Partai Bro dan Sis dalam Pemilu 2019 dan Pemilu 2024

PSI kembali gagal masuk Senayan selama dua periode Pemilu, 2019 dan 2024. Perolehan suara partai bro dan sis pada Pemilu 2019 dan Pemilu 2024.