TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar, mengatakan Aparatur Sipil Negara (ASN), baik yang ada di pusat maupun daerah, harus menjaga netralitasnya dalam pemilu 2019. Pernyataan ini diucapkan Bahtiar di acara kampanye publik 'ASN Netral, Birokrasi Kuat dan Mandiri' di area Car Free Day Jalan M.H. Thamrin, Jakarta, Minggu, 10 Maret 2019.
Baca: KPU Imbau ASN Jaga Netralitas di Masa Pemilu
"Soal ASN sebagai penggerak utama birokrasi dituntut untuk dapat bersikap netral pada Pileg dan Pilpres 2019 karena berfungsi sebagai pelaksana kebijakan pemerintah, memberikan pelayanan publik secara adil kepada masyarakat, menghindari terjadinya konflik kepentingan, dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa atau NKRI," kata Bahtiar.
Karena itu, Bahtiar melanjutkan, posisi ASN dalam pemilu sudah jelas dan tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, PKPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilu, dan Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilu.
Bahtiar kemudian mengapresiasi kegiatan yang diinisiasi Komisi ASN ini. Menurut dia, kegiatan ini merupakan bentuk pendidikan dan sosialisasi kepada ASN, masyarakat, dan stakeholder lainnya soal pentingnya netralitas ASN dalam gelaran pemilu. "Diharapkan juga masyarakat juga dapat bermitra dengan Komisi ASN sebagai social control dalam menjaga netralitas ASN," kata Bahtiar.
Menurut dia, birokrasi harus berpihak pada kepentingan negara dan masyarakat. Birokrasi harus tegak lurus pada NKRI.
Kegiatan kampanye publik di Car Free Day itu mengangkat netralitas ASN sebagai tema utama. Kegiatannya antara lain freeze mob 'ASN Netral, Birokrasi Kuat dan Mandiri' dengan beberapa tulisan seperti 'Stop Pelanggaran Netralitas ASN Sekarang juga', 'ASN Netral, Yes', 'ASN Berpolitik Praktis, No', 'ASN Milenial, Pelopor Netralitas ASN', 'Ayo Awasi dan Laporkan Pelanggaran Netralitas ASN', dan sebagainya.
Baca: KPU Akan Klarifikasi 103 WNA dalam DPT Pemilu 2019
Kegiatan ini juga diikuti oleh lebih dari 150 peserta dari seluruh pegawai Komisi ASN dan pejabat pengelola kehumasan dan komunikasi publik pada Kementerian atau Lembaga.
