Akademisi UGM: Golput Bisa Gerus Pendewasaan Demokrasi

Reporter:
Editor:

Tulus Wijanarko

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pekerja menata kotak suara kardus di Gudang Logistik KPU Kota Tasikmalaya, Cibeurem, Jawa Barat, Jumat 1 Februari 2019. KPU Kota Tasikmalaya menyatakan kesiapan logistik Pemilu 2019 sudah mencapai 90 persen, diantaranya dengan 10.410 kotak suara dan 4.325 bilik suara yang telah tersedia untuk nantinya didistribusikan ke 2.063 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 10 kecamatan. ANTARA FOTO/Adeng Bustomi/

    Pekerja menata kotak suara kardus di Gudang Logistik KPU Kota Tasikmalaya, Cibeurem, Jawa Barat, Jumat 1 Februari 2019. KPU Kota Tasikmalaya menyatakan kesiapan logistik Pemilu 2019 sudah mencapai 90 persen, diantaranya dengan 10.410 kotak suara dan 4.325 bilik suara yang telah tersedia untuk nantinya didistribusikan ke 2.063 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 10 kecamatan. ANTARA FOTO/Adeng Bustomi/

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Wawan Masudi menilai sikap untuk tidak menggunakan hak suara atau golput bisa menggerus proses pendewasaan demokrasi di Indonesia.

    "Bagaimanapun juga bagi negara yang sedang mengalami pendewasaan berdemokrasi partisipasi pemilih merupakan tiang pancang paling penting," kata Wawan saat jumpa pers Peta Potensi Golput 2019 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) UGM, Yogyakarta, Senin, 25/02.

    Menurut dia, kuatnya tingkat partisipasi pemilih akan menunjukkan kuatnya tiang pancang demokratisasi. Sebaliknya, apabila tingkat partisipasi memilih mengalami penurunan maka bisa jadi sedang terjadi ancaman terhadap proses demokratisasi. "Situasi rendahnya partisipasi memilih dihadapi banyak negara termasuk di Amerika Serikat dan Eropa. Di Indonesia hal itu bisa membahayakan proses demokrasi," kata dia.

    Oleh sebab itu, lanjut dia, munculnya model kampanye golput itu harus dilihat berbagai pemangku kepentingan di Yogyakarta secara serius. Tanpa mendapatkan perhatian khusus maka proses demokratisasi di Indonesia bisa mengalami penggerusan. "Masifnya kampanye golput akan menjadi ancaman bagi legitimasi demokrasi."

    Peneliti Laboratorium Bigdata Analytics UGM Arya Budi berharap meski golput merupakan hak, penyelenggara pemilu perlu mengantisipasi potensi golput di berbagai daerah. Fenomena golput, menurut dia, bisa memunculkan problem legitimasi demokrasi.  "Pemilu hanya akan dinikmati para elite jika publik memilih berdiam di rumah (golput)," kata dia.

    Arya menyebutkan berdasarkan analisis data dari media sosial dalam rentang 27 Januari-19 Februari 2019 percakapan soal golput di Jawa Barat mencapai 21,60 persen, diikuti DKI Jakarta 14,94 persen, dan Jawa Timur 14,64 persen. Isu golput menjadi ramai di media sosial, diantaranya, karena isu itu mulai dilontarkan tokoh publik yang memiliki pengaruh.

    Pemicu lainnya, kata dia, adalah bertepatan dengan momentum politik seperti saat debat pilpres di mana sebagian orang merasa kecewa dengan kedua pasangan capres-cawapres. "Meskipun ada juga yang disebabkan persoalan teknik (pemilu), tetapi yang paling banyak memang karena adanya kekecwaan atau secara ideologi tidak ada yang nyambung dengan para kandidat."

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Penggerogotan Komisi Antirasuah, Isu 75 Pegawai KPK Gagal Tes Wawasan Kebangsaan

    Tersebar isu 75 pegawai senior KPK terancam pemecatan lantaran gagal Tes Wawasan Kebangsaan. Sejumlah pihak menilai tes itu akal-akalan.