KPU Diminta Percayakan Keamanan Siber kepada BSSN

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga melihat daftar nama calon anggota legislatif Pemilu 2019 yang berstatus mantan terpidana korupsi melalui website Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Gedung KPU, Jakarta, Kamis, 31 Januari 2019. KPU akhirnya mempublikasikan daftar nama 49 calon anggota legislatif Pemilu 2019 yang berstatus mantan terpidana korupsi. TEMPO/Subekti.

    Warga melihat daftar nama calon anggota legislatif Pemilu 2019 yang berstatus mantan terpidana korupsi melalui website Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Gedung KPU, Jakarta, Kamis, 31 Januari 2019. KPU akhirnya mempublikasikan daftar nama 49 calon anggota legislatif Pemilu 2019 yang berstatus mantan terpidana korupsi. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Badan Siber dan Sandi Negara meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempercayakan keamanan data siber kepada lembaganya. BSSN menjamin independen dalam pemilihan umum 2019.

    Baca: Badan Siber Mengaku Belum Diberi Akses Mengaudit IT KPU

    "Saya mengimbau papa pejabat pemangku di KPU betul-betul harus yakin 100 persen percaya pada BSSN," kata Kepala BSSN, Djoko Setiadi di Jakarta Pusat, Sabtu, 9 Februari 2019.

    Sebelumnya, Direktur Deteksi Ancaman Siber BSSN Sulistyo menuturkan lembaganya belum diberi akses untuk mengaudit keamanan teknologi informasi yang digunakan KPU. Sejauh ini, kata dia, BSSN hanya bisa memberikan saran yang tidak mengikat. "Bagaimana kami memberikan saran yang obyektif kalau tidak diberikan akses untuk mengaudit oleh pemilik dan penanggungjawab infrastruktur," katanya.

    Sulistyo mengatakan sebenarnya tugas BSSN untuk melakukan pengamanan data lembaga negara telah tertuang dalam Perintah Presiden Nomor 53 dan 133 Tahun 2017 tentang BSSN. Di situ BSSN disebut sebagai koordinator keamanan siber di Indonesia. Dalam hal pemilu, kata dia, seharusnya BSSN memiliki tugas seperti halnya dengan Polri yang melakukan pengamanan penyaluran logistik pemilu.

    Baca: KPU: Golput Hanya Keren di Masa Orde Baru

    Djoko mengakui masih ada masalah kepercayaan terhadap lembaganya. Dia mengatakan masih ada asumsi miring tentang BSSN berpihak pada penguasa. Dia mengatakan tudingan miring itu paling terasa pada pemilu 2014 saat lembaga ini masih bernama Lembaga Sandi Negara.

    Dia mengatakan kekhawatiran tersebut harusnya tidak ada. Sebab, seluruh pegawai BSSN telah disumpah seumur hidup untuk menjaga kerahasiaan. "Kami mengimbau para pejabat pemangku di KPU betul-betul harus yakin 100 persen percaya pada BSSN," katanya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.