Survei IDN-United soal Pemilu di Kalangan Diaspora, Ini Hasilnya

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Peserta diskusi Pekan Pancasila yang digelar  Indonesian Diaspora Network-United (IDN-United) dan Indonesian Diaspora Network Victoria di Melbourne, Australia. Foto Istimewa

    Peserta diskusi Pekan Pancasila yang digelar Indonesian Diaspora Network-United (IDN-United) dan Indonesian Diaspora Network Victoria di Melbourne, Australia. Foto Istimewa

    TEMPO.CO, Jakarta-Indonesian Diaspora Network-United (IDN-United) menggelar sebuah survei pemilih diaspora (orang Indonesia yang tinggal di luar negeri) sejak 12 November 2018 hingga 31 Januari 2019. Survei ini digelar untuk mengetahui animo dan aspirasi warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri terhadap pelaksanaan  Pemilu 2019.

    "Total 541 responden diaspora Indonesia yang tinggal di 41 negara (5 benua) mengisi survei yang disebar secara daring melalui milis, jejaring online, buletin berkala, dan media sosial IDN-United maupun mitra organisasi," kata Hamdan Hamedan, Direktur Eksekutif IDN-United, seperti dalam siaran pers yang diterima Tempo, Jumat, 8 Februari 2019.

    Baca: Duta Besar Iran Komentari Pemilu Indonesia

    Hamdan menuturkan meskipun responden yang tinggal di Malaysia dan Saudi Arabia hanya sedikit yang mengisi survei, jumlah responden diaspora di negara-negara lain cukup banyak dan beragam. Oleh karena itu, kata dia, survei tersebut dapat dikatakan cukup merefleksikan animo dan aspirasi pemilih diaspora non-pekerja migran pada Pemilu 2019.

    Adapun delapan poin temuan survei pemilih diaspora Indonesia adalah sebagai berikut:
    1. Lebih dari dua pertiga responden mengatakan 'akan memilih' pada Pemilu 2019.
    2. Korupsi, hoaks, dan penegakan hukum dan HAM adalah tiga isu yang paling disorot oleh para  responden.
    3. 60 persen responden mengaku 'tidak mengetahui' perwakilan mereka di DPR (dapil luar negeri) saat ini dan 19 persen responden mengatakan 'kurang mengetahui'.
    4. 56 persen responden mengaku 'tidak mengetahui' calon perwakilan mereka di DPR (dapil luar negeri) dan 29 persen mengatakan 'kurang mengetahui'.
    5. Media sosial, Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), dan media online adalah tiga cara utama para responden mengetahui calon anggota legislatif pada pemilu 2019.
    6. Rekam jejak, visi-misi, dan kepribadian caleg adalah tiga faktor terpenting bagi para responden dalam menentukan pilihan mereka memilih caleg di pemilu 2019. Faktor ini mengalahkan faktor lain, seperti partai pengusung dan kesamaan latar belakang (asal, suku, agama, dan sebagainya).
    7. Visi-misi, rekam jejak, dan kepribadian capres adalah tiga faktor terpenting bagi responden dalam menentukan pilihan mereka memilih presiden. Faktor ini mengalahkan partai pengusung, hasil debat capres, dan kesamaan latar belakang (asal, suku, agama, dan sebagainya).
    8. Perlindungan hukum terhadap WNI di luar negeri dan pelayanan konsuler yang lebih baik, serta aspirasi dwi-kewarganegaraan adalah tiga aspirasi utama para responden terhadap presiden dan anggota DPR terpilih pada Pemilu 2019.

    Simak: Jokowi Minta Masyarakat Tionghoa Gunakan Hak Pilih di Pemilu 2019

    Presiden IDN-United, Herry Utomo, mengatakan hingga saat ini belum ada informasi akurat berbasis data terkait animo dan aspirasi diaspora pada Pemilu 2019. Hal tersebut, menurut dia, menciptakan urgensi untuk pembuatan survei tentang pemilih diaspora di pemilu 2019. "Kami berharap hasil dari survei ini dapat digunakan sebaik-baiknya sebagai masukan perbaikan bagi pihak-pihak terkait dan bukan untuk bahan saling serang atau kritik," ujar Herry.

    Herry menegaskan netralitas IDN-United dalam setiap penyelenggaraan pemilu dan mengajak segenap diaspora untuk menyukseskan Pemilu 2019. "IDN-United bersifat nonpartisan, netral, dan independen. Hasil survei merupakan jajak pendapat dari para responden dan tidak dimaksudkan sebagai dukungan kepada figur politik manapun," tutur Herry.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.