Yusril Merapat ke Jokowi, PBB Klaim Rasakan Efek Ekor Jas

image-gnews
Calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo alias Jokowi, bersama kuasa hukumnya di pemilihan presiden, Yusril Ihza Mahendra, usai rapat persiapan debat di Djakarta Theater, Jakarta, 16 Januari 2019. TEMPO/Ahmad Faiz
Calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo alias Jokowi, bersama kuasa hukumnya di pemilihan presiden, Yusril Ihza Mahendra, usai rapat persiapan debat di Djakarta Theater, Jakarta, 16 Januari 2019. TEMPO/Ahmad Faiz
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sejak Yusril Ihza Mahendra merapat ke kubu Joko Widodo atau Jokowi - Ma'ruf Amin, Partai Bulan Bintang mulai merasakan efek ekor jasnya. Yusril Ihza yang merupakan Ketua Umum PBB kini menjadi penasehat hukum pasangan Jokowi - Ma'ruf di Pemilihan Presiden 2019.

Baca juga: Yusril Persilakan Rizieq Shihab Tarik Anggota FPI dari PBB

Menurut Sekretaris Jenderal PBB Afriyansyah Noor atau yang biasa dipanggil Ferry, ada beberapa organisasi yang mulai menunjukkan dukungan ke partainya setelah resmi mendukung Jokowi - Ma'ruf.

"Ada. Kemarin salah satu organisasi, Aspataki (Asosiasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia) mendukung PBB," kata Ferry lewat pesan singkat pada Tempo, Jumat, 1 Februari 2019.

Selain dari organisasi, kata dia, dukungan untuk partai ini juga mengalir dari sejumlah tokoh masyarakat. "Beberapa kiai dan ulama kampung alias daerah dukung PBB," ucapnya.

Untuk membuktikannya, Ferry meminta untuk menunggu saat hari pencoblosan tiba, yaitu 17 April 2019.

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

Meski bergabung dengan koalisi Jokowi yang diisi banyak partai termasuk partai berbasis Islam lainnya, menurut Ferry, PBB bisa bersaing untuk mendulang suara. Ia mengkalim partainya selama ini telah bekerja nyata untuk masyarakat. "Kami partai yang enggak ada masalah dan clear," tuturnya.

Di satu sisi, saat ini PBB mengalami masalah internal akibat sejumlah kader berbeda sikap dengan pengurus pusat terkait dukungan di pilpres. Imbasnya para caleg yang berbeda pendapat menyatakan mundur.

Baca juga: PBB Bantah Ada Bedol Desa Caleg Mundur karena Dukung Prabowo

Ferry menyatakan pengurus pusat memaklumi keputusan para caleg yang menyatakan mundur itu. Menurut dia, pengurus pusat tidak bisa melarang lantaran itu merupakan hak mereka.

Ia mengklaim jika kekuatan dan elektabilitas PBB tidak akan berkurang. Alasannya mereka memiliki figur Yusril Ihza Mahendra sebagai ketua umum. "Kekuatan PBB ada pada Ketua Umum Yusril Ihza Mahendra karena beliau sudah bekerja untuk Islam dan negara," ucapnya.

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Fahri Bachmid Gantikan Yusril Ihza Mahendra sebagai Ketua Umum PBB, Ini Profilnya

3 jam lalu

Kuasa hukum Firli Bahuri dalam gugatan praperadilan keduanya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Fahri Bachmid. Dokumentasi. Istimewa /Fahri Bachmid.
Fahri Bachmid Gantikan Yusril Ihza Mahendra sebagai Ketua Umum PBB, Ini Profilnya

Posisi Ketum PBB Yusril Ihza Mahendra digantikan Fahri Bachmid anggota tim kuasa hukum Prabowo-Gibran dan pengacara Firli Bahuri di praperadilan.


Respons Dasco soal Yusril yang Mundur dari Ketum PBB untuk Gabung Kabinet Prabowo

19 jam lalu

Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad saat ditemui usai menghadiri acara Silaturahmi dan Tasyakuran DPD Gerindra DKI Jakarta di Tavia Heritage Hotel, Jakarta Pusat pada Kamis, 9 Mei 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Respons Dasco soal Yusril yang Mundur dari Ketum PBB untuk Gabung Kabinet Prabowo

Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad merespons pertanyaan soal Yusril yang mundur dari Ketum PBB untuk gabung kabinet Prabowo.


PBB Siapkan 3-4 Kader sebagai Menteri di Kabinet Prabowo, Yusril Termasuk?

22 jam lalu

Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang Prof Yusril Ihza Mahendra (tengah) didampingi Sekretaris Jenderal DPP Partai Bulan Bintang Afriansyah Noor (kiri) dalam jumpa pers pada sela-sela acara Musyawarah Dewan Partai (MDP) Partai Bulan Bintang di Kantor DPP PBB di Jakarta, Sabtu 18 Mei 2024. ANTARA/Genta Tenri Mawangi.
PBB Siapkan 3-4 Kader sebagai Menteri di Kabinet Prabowo, Yusril Termasuk?

PBB menyatakan akan mengajukan kader-kader terbaiknya untuk calon menteri di kabinet Prabowo.


Rencana Yusril Ihza Mahendra Usai Tak Lagi Jadi Ketua Umum Partai Bulan Bintang

1 hari lalu

Ketua Tim Pembela Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Yusril Ihza Mahendra, saat ditemui Tempo di Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat, 5 April 2024. Dia memberikan komentar soal keterangan empat menteri dalam sidang lanjutan sengketa pilpres. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Rencana Yusril Ihza Mahendra Usai Tak Lagi Jadi Ketua Umum Partai Bulan Bintang

Yusril Ihza Mahendra resmi mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Partai Bulan Bintang. Apa langkah Yusril ke depannya?


4 Fakta Yusril Ihza Mahendra Mundur dari Ketum PPB Digantikan Fahri Bachmid

1 hari lalu

Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Prof. Yusril Ihza Mahendra memberikan sambutan saat acara pembukaan Musyawarah Dewan Partai (MDP) Partai Bulan Bintang di Kantor DPP PBB di Jakarta, Sabtu 18 mei 2024. ANTARA/Genta Tenri Mawangi.
4 Fakta Yusril Ihza Mahendra Mundur dari Ketum PPB Digantikan Fahri Bachmid

Fahri Bachmid resmi menggantikan Yusril Ihza Mahendra yang mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Partai Bulan Bintang. Berikut sederet faktanya.


Fahri Bachmid Gantikan Sementara Yusril yang Mundur dari Ketum PBB

2 hari lalu

Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Prof. Yusril Ihza Mahendra memberikan sambutan saat acara pembukaan Musyawarah Dewan Partai (MDP) Partai Bulan Bintang di Kantor DPP PBB di Jakarta, Sabtu 18 mei 2024. ANTARA/Genta Tenri Mawangi.
Fahri Bachmid Gantikan Sementara Yusril yang Mundur dari Ketum PBB

Pergantian Yusril Ihza Mahendra dari Ketua Umum Partai Bulan Bintang dianggap telah dilakukan secara demokratis dan sah.


Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

2 hari lalu

Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Prof. Yusril Ihza Mahendra memberikan sambutan saat acara pembukaan Musyawarah Dewan Partai (MDP) Partai Bulan Bintang di Kantor DPP PBB di Jakarta, Sabtu 18 mei 2024. ANTARA/Genta Tenri Mawangi.
Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran


Soal Isu Kementerian Bertambah Jadi 40, Yusril: Saya Belum Dengar Resmi dari Prabowo

2 hari lalu

Kehadirian Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra di tempat kediaman calon presiden Prabowo Subianto di Jl Kertanegara, Jakarta. Kehadiran para ketua umum partai politik, koalisi Indonesia Maju (KIM) datang ke tempat kediaman Prabowo Subianto sebelum memulai deklarasi di Arena Indonesia. TEMPO/Magang/Joseph.
Soal Isu Kementerian Bertambah Jadi 40, Yusril: Saya Belum Dengar Resmi dari Prabowo

Yusril Ihza Mahendra menyebut belum ada pembicaraan resmi soal wacana jumlah kementerian bertambah dalam Koalisi Indonesia Maju


Yusril Sebut Adanya Kader di Eksekutif Bisa Bantu Dongkrak Suara di Pemilu Berikutnya

2 hari lalu

Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Prof. Yusril Ihza Mahendra memberikan sambutan saat acara pembukaan Musyawarah Dewan Partai (MDP) Partai Bulan Bintang di Kantor DPP PBB di Jakarta, Sabtu 18 mei 2024. ANTARA/Genta Tenri Mawangi.
Yusril Sebut Adanya Kader di Eksekutif Bisa Bantu Dongkrak Suara di Pemilu Berikutnya

Yusril mengatakan perlu strategi yang jitu untuk menempatkan kadernya sebagai kepala daerah dan kabinet untuk dongkrak suara di pemilu berikutnya


Wacana Nomenklatur Baru Kabinet Prabowo-Gibran untuk Tambah Jumlah Menteri, Bagaimana Aturannya?

7 hari lalu

Para pucuk pimpinan partai anggota Koalisi Indonesia Maju usai menggelar pertemuan di kediaman calon presiden Prabowo Subianto, pada Jumat, 13 Oktober 2023. TEMPO/ ADIL AL HASAN
Wacana Nomenklatur Baru Kabinet Prabowo-Gibran untuk Tambah Jumlah Menteri, Bagaimana Aturannya?

Kabinet Prabowo-Gibran ditengarai akan gemuk, untuk mengubah aturan jumlah menteri harus ada nomenklatur baru. Bagaimana aturannya?