PBB Bantah Ada Bedol Desa Caleg Mundur karena Dukung Prabowo

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Partai Bulan Bintang/ PBB. Dok. Tempo

    Partai Bulan Bintang/ PBB. Dok. Tempo

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Bidang Pemenangan Partai Bulan Bintang (PBB) Sukmo Harsono membantah adanya bedol desa calon legislator mundur dari partai pimpinan Yusril Ihza Mahendra itu, lantaran pro Prabowo Subianto - Sandiaga Uno.

    Baca: Merasa Dikhianati Yusril, Novel Bamukmin Mundur dari Caleg PBB

    "Sampai saat ini belum terbukti (ada bedol desa caleg mundur), kecuali satu dua orang bicara di medsos," ujar Sukmo saat dihubungi Tempo, Rabu, 30 Januari 2019.

    Sukmo mengatakan, PBB pada prinsipnya mengimbau, jika memang ada satu caleg militan mau mundur artinya dia menyerahkan peluang kursinya kepada caleg partai lain yang masih diragukan militansinya dan pembelaannya kepada umat. "Tentu imbaun mundur itu, jika benar, maka yang rugi adalah umat Islam," ujar dia.

    Selain itu, imbauan mundur atau tak memilih caleg PBB, ujar Sukmo, jelas tak sejalan dengan imbauan Ketua Majelis Syuro PBB MS Kaban yang meminta caleg pro paslon 02 tetap tenang dan bekerja dengan yakin memenangkan capres pilihannya.

    "PBB memiliki 15.000 caleg RI, provinsi dan kab/kota se-Indonesia yang solid dibanding dua atau tiga caleg yang bilang mau mundur. Sampai saat ini bukti suratnya tidak pernah ada," ujar dia.

    Baca: PBB Resmi ke Jokowi, Yusril: Tak Ada Poros Mekkah atau Madinah

    Yusril Ihza Mahendra sebagai ketua umum PBB telah mendeklarasikan dukungan partai berlambang bulan bintang itu untuk pasangan calon Joko Widodo atau Jokowi - Ma'ruf Amin. Dukungan itu telah diputuskan dalam rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat PBB pada 19 Januari 2019. Namun Yusril tetap membebaskan kader yang pro terhadap paslon 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.