Alasan Teguh Prakosa Singgung Soal Stunting Saat Daftar ke PDIP untuk Pilkada Solo

Reporter

Editor

Sapto Yunus

image-gnews
Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa (lima dari kiri) berfoto bersama jajaran pengurus PAC dan DPC PDIP Kota Solo seusai mendaftar penjaringan sebagai bakal calon wali kota di PDIP, Sabtu, 18 Mei 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa (lima dari kiri) berfoto bersama jajaran pengurus PAC dan DPC PDIP Kota Solo seusai mendaftar penjaringan sebagai bakal calon wali kota di PDIP, Sabtu, 18 Mei 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Iklan

TEMPO.CO, JakartaWakil Wali Kota Surakarta Teguh Prakosa menyinggung soal kasus stunting ketika menyerahkan formulir pendaftaran untuk mengikuti penjaringan pemilihan kepala daerah atau Pilkada Solo 2024 di kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Solo, Jawa Tengah, Sabtu, 18 Mei 2024.

Dia mengatakan, selama menyelesaikan dan meneruskan program-program wali kota dan wakil wali kota sebelumnya FX Hadi Rudyatmo-Achmad Purnomo, ada hal-hal yang justru pada tingkatan kesejahteraan belum nampak signifikan, termasuk penurunan stunting. "Secara fisik bangunan sudah mengubah tatanan yang ada di Kota Solo, termasuk 17 titik," ujar dia.

Teguh menuturkan masih ada sekitar 5.000 anak mengalami stunting. Sementara dana hibah dari pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) yang didapatkan Pemerintah Kota Solo sebesar Rp 3,5 miliar hanya cukup untuk 900 anak. “Hanya seperlimanya," katanya.

Dia menyatakan komitmennya menuntaskan program-program pembangunan jika kelak mendapatkan rekomendasi dari petinggi PDIP untuk menjadi calon Wali Kota Solo di Pilkada 2024.

Teguh mengakui pada masa pemerintahan Gibran Rakabuming Raka bersama dia masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Dia mengungkapkan 17 program prioritas pembangunan yang berjalan juga belum bisa mengangkat 100 persen pendapatan asli daerah (PAD) Kota Solo. 

"Sehingga ke depan, bagaimana kita tidak lagi meningkatkan fisik, tapi pada intervensi ekonomi lemah," ujarnya.

Teguh menyebutkan yang tak kalah penting adalah memikirkan cara merawat hasil pembangunan fisik yang sudah ada. Sementara di sisi lain, PAD masih terbatas. Dia mengatakan PAD Kota Solo hanya sebesar Rp 2,3 triliun.

"Terutama wisata, karena perawatannya akan mahal semua. Contoh Masjid Raya Sheikh Zayed, yang pembangunannya menggunakan dana hibah pemerintah UEA, membutuhkan anggaran perawatan mencapai Rp 30 miliar. Itu belum lagi lokasi wisata lainnya yang juga butuh biaya perawatan dan sebagainya. Padahal PAD kita cuma Rp 2,3 triliun," ujarnya.

Karena itu, kata dia, butuh upaya keras meningkatkan lagi kunjungan wisatawan ke Kota Solo demi mendongkrak PAD agar dapat menutup biaya perawatan bangunan itu.

Selanjutnya, Teguh mendaftar ke PDIP didampingi tokoh lintas agama...

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


KPK Jawab Soal Dugaan Asisten Hasto Kristiyanto Dibentak Penyidik: Nanti Diuji

3 jam lalu

Direktur Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu, menghadirkan dua karyawan PT. Amarta Karya (Persero), Pandhit Seno Aji dan Deden Prayoga (kanan), resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 15 Mei 2024. PT. Amarta Karya (Persero) merupakan anak perusahan Badan Usaha Milik Negara. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Jawab Soal Dugaan Asisten Hasto Kristiyanto Dibentak Penyidik: Nanti Diuji

Direktur Penyidikan KPK menyebuutkan aduan soal penyidik bentak asisten Hasto Kristiyanto akan diuji beberapa pihak.


Budi Arie Bilang Kemungkinan Jokowi Reshuffle Menteri PDIP Terbuka

5 jam lalu

Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, saat ditemui di agenda Google AI menuju Indonesia Emas 2045 di Jakarta, Senin, 3 Juni 2024. TEMPO/Alif Ilham Fajriadi
Budi Arie Bilang Kemungkinan Jokowi Reshuffle Menteri PDIP Terbuka

Menteri Komunikasi menyoroti keperluan pergantian menteri di tengah sinkronisasi pemerintahan Jokowi dan Prabowo.


Anies Akui Telah Jalin Komunikasi usai PDIP Buka Peluang Dukungan di Pilgub Jakarta

6 jam lalu

Anies Baswedan memberikan sambutan saat bersilaturahmi ke DPW PKB, Jakarta Timur, Kamis, 13 Juni 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Anies Akui Telah Jalin Komunikasi usai PDIP Buka Peluang Dukungan di Pilgub Jakarta

Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Puan Maharani, membuka kemungkinan untuk mengusung Anies di pilkada Jakarta.


Tak Hadiri Panggilan KPK dalam Kasus Harun Masiku, Staf Hasto Kristiyanto Beralasan Masih Trauma

7 jam lalu

Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Salestinus (tengah) serta tim, mendampingi Kusnadi (Kanan) yang merupakan staf Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, ke Bareskrim Mabes Polri pada Kamis, 13 Juni 2024, terkait perampasan barang pribadi dan dokumen milik PDIP yang disita oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 10 Juni 2024.
Tak Hadiri Panggilan KPK dalam Kasus Harun Masiku, Staf Hasto Kristiyanto Beralasan Masih Trauma

Staf sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Kusnadi, tidak memenuhi panggilan penyidik KPK karena masih trauma.


Soal Kaesang Maju di Pilkada Jakarta: Direspons Jokowi, Gibran, dan DPW PKB Jakarta

7 jam lalu

Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaesang Pangarep dalam konferensi pers penutupan pembekalan anggota legislatif terpilih PSI di Hotel Aryaduta, Menteng, Jumat, 26 April 2024. Dok. PSI
Soal Kaesang Maju di Pilkada Jakarta: Direspons Jokowi, Gibran, dan DPW PKB Jakarta

DPW PKB Jakarta membuka peluang Anies berpasangan dengan Kaesang di Pilkada Jakarta.


Cerita Harun Masiku yang Sempat Berkeliaran di Jakarta Tanpa Tersentuh Penegak Hukum

7 jam lalu

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas BEM Indonesia menggugat, melakukan aksi unjuk rasa dengan membentang poster bergambar buronan Harun Masiku, di depan gedung KPK, Jakarta, Selasa, 29 Agustus 2023. Dalam aksi damai ini mereka mendesak KPK segera menangkap buronan tersangka tindak pidana korupsi yang masuk dalam DPO, politisi PDIP Harun Masiku pemberi suap kepada Komisioner KPU, Wahyu Setiawan. TEMPO/Imam Sukamto
Cerita Harun Masiku yang Sempat Berkeliaran di Jakarta Tanpa Tersentuh Penegak Hukum

Harun Masiku pernah berada di Jakarta usai jadi buron KPK.


KPK Akan Periksa Lagi Asisten Hasto Kristiyanto Soal Kasus Harun Masiku Hari Ini

7 jam lalu

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo berikan keterangan kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 11 Juni 2024. Foto: ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat
KPK Akan Periksa Lagi Asisten Hasto Kristiyanto Soal Kasus Harun Masiku Hari Ini

KPK jadwalkan pemeriksaan Kusnadi hari ini.


Kenapa Harun Masiku Sulit Ditangkap?

7 jam lalu

Aktivis Indonesia Corruption Watch melakukan aksi unjuk rasa dengan membentang poster bergambar buronan Harun Masiku, di depan gedung KPK, Jakarta, Senin, 15 Januari 2024. Dalam aksi damai ini mereka memperingati empat tahun belum tertangkapnya buronan yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang tindak pidana korupsi tersangka politisi PDI Perjuangan, Harun Masiku. TEMPO/Imam Sukamto
Kenapa Harun Masiku Sulit Ditangkap?

Kenapa Harun Masiku sulit ditangkap? Ini penjelasannya


Peluang Duet Anies Baswedan-Kaesang di Pilkada Jakarta, Gibran: Saya Mendoakan

9 jam lalu

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menjelaskan tentang persiapan penyelenggaraan Piala AFF U-16 2024 di Kota Solo, Jawa Tengah, Selasa, 4 Juni 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Peluang Duet Anies Baswedan-Kaesang di Pilkada Jakarta, Gibran: Saya Mendoakan

Wakil presiden (Wapres) Terpilih Gibran Rakabuming Raka memberikan tanggapannya terkait peluang duet mantan Calon Presiden (Capres) Anies Baswedan dengan Kaesang Pangarep, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang juga adil bungsunya, di ajang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Provinsi DKI Jakarta 2024.


7 Fakta Pemeriksaan Hasto Kristiyanto oleh KPK, Ini Kaitan Sekjen PDIP dengan Kasus Harun Masiku

9 jam lalu

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, seusai memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta, Senin, 10 Juni 2024. Dalam pemeriksaan ini penyidik KPK melakukan penyitaan Handphone milik Hasto Kristiyanto, dalam penyidikan perkara dugaan suap penetapan anggota DPR RI periode 2019 - 2024 dengan tersangka politikus PDI Perjuangan, Harun Masiku.   TEMPO/Imam Sukamto
7 Fakta Pemeriksaan Hasto Kristiyanto oleh KPK, Ini Kaitan Sekjen PDIP dengan Kasus Harun Masiku

KPK memeriksa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, disinyalir untuk melacak Harun Masiku