Senin, 17 Desember 2018

Menjelang Pemilu 2019, Kepolisian Waspadai Maraknya Isu Sensitif

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kapolri Jenderal Tito Karnavian berbicara dengan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto saat mengikuti Apel Gelar Pasukan Operasi Kepolisian Terpusat Mantap Brata-2018 Pengamanan Penyelenggaraan Pemilu 2019 di Silang Monas, Jakarta, Selasa, 18 September 2018. TEMPO/Subekti.

    Kapolri Jenderal Tito Karnavian berbicara dengan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto saat mengikuti Apel Gelar Pasukan Operasi Kepolisian Terpusat Mantap Brata-2018 Pengamanan Penyelenggaraan Pemilu 2019 di Silang Monas, Jakarta, Selasa, 18 September 2018. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian Republik Indonesia terus mewaspadai munculnya isu-isu sensitif menjelang Pemilu 2019. Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian mengatakan telah meminta jajarannya cermat dan mampu mencegah terjadinya konflik di masyarakat. “Saya berharap kondusivitas ini dapat terus dijaga hingga akhir tahun dan menjelang masa pemilu,” katanya, Kamis, 8 November 2018.

    Baca: Caleg NasDem DPRD Tulungagung, ke Dukun Mencari Restu Pemilu

    Tito menyebutkan munculnya sejumlah deklarasi dukungan terhadap calon presiden dan wakil presiden menjadi perhatian lembaganya. Termasuk apabila ada fenomena-fenomena sosial lain yang memicu konflik.

    Lebih dari satu bulan masa kampanye pemilu, sejumlah peristiwa yang memicu konflik muncul. Seperti pada 21 Oktober lalu, saat terjadi insiden pembakaran bendera hitam yang dianggap merupakan bendera organisasi terlarang di Garut, Jawa Barat. Pembakaran yang dilakukan oleh Barisan Ansor Serbaguna Nahdlatul Ulama itu memicu polemik lantaran pada bendera tersebut terdapat kalimat tauhid.

    Percikan konflik juga muncul ketika kampanye yang dilakukan oleh calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, di Boyolali, Jawa Tengah, pada 30 Oktober lalu. Ketika itu, Prabowo menyampaikan istilah “tampang Boyolali” di hadapan peserta kampanye. Bupati Boyolali, Seno Samodro, menilai pernyataan itu menyinggung perasaan warga Boyolali. Sikap protes Seno, bahwa pernyataan Prabowo diduga mengandung ujaran kebencian, membuat Prabowo dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu.

    Baca: KPU Akan Umumkan 40 Nama Caleg Eks Napi Korupsi

    Juru bicara Kementerian Agama, Matsuki, telah meminta masyarakat mengakhiri perdebatan negatif selama masa pemilu, baik di ruang publik maupun dunia maya. Kasus pembakaran bendera tauhid, misalnya, dia menilai itu tak akan selesai apabila disikapi dengan unjuk rasa. “Kita harus percaya dan mendukung aparat hukum yang tengah menangani kasus tersebut secara serius,” tuturnya.

    Menurut Matsuki, Kementerian Agama sering mengadakan rapat koordinasi mengundang perwakilan setiap kelompok keagamaan untuk memahami pandangan masing-masing. “Kami mengharapkan ada sikap saling mengerti dan sinergi,” ujarnya.

    ANDITA RAHMA | DANANG FIRMANTO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Serunya Adu Cuit Pendukung Jokowi Versus Prabowo di Jagat Twitter

    Di Twitter, perang cuit antara pendukung Jokowi - Ma'ruf Amin dengan Prabowo - Sandiaga tak kalah seru dengan "perat darat".