Selasa, 11 Desember 2018

4 Polda Gelar Apel Pengamanan Kampanye Pemilu 2019

Reporter:
Editor:

Elik Susanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kapolri Jenderal Tito Karnavian berbicara dengan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto saat mengikuti Apel Gelar Pasukan Operasi Kepolisian Terpusat Mantap Brata-2018 Pengamanan Penyelenggaraan Pemilu 2019 di Silang Monas, Jakarta, Selasa, 18 September 2018. TEMPO/Subekti.

    Kapolri Jenderal Tito Karnavian berbicara dengan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto saat mengikuti Apel Gelar Pasukan Operasi Kepolisian Terpusat Mantap Brata-2018 Pengamanan Penyelenggaraan Pemilu 2019 di Silang Monas, Jakarta, Selasa, 18 September 2018. TEMPO/Subekti.

    Polda Bali menyiagakan 2.888 personel dalam operasi Mantap Brata 2018. "Upaya cipta kondisi melalui Operasi Mantap Brata ini, Polda Bali mencegah kerawanan menjelang tahun politik serentak di Indonesia umumnya dan di Bali khususnya," kata Wakil Kepala Kepolisian Daerah Bali Brigadir Jenderal I Wayan Sunartha usai memimpin apel di Lapangan Niti Mandala Renon, Denpasar, Rabu, 19 September 2018.

    "Dalam operasi ini, Polda Bali dibantu anggota Kodam Udayana sebanyak 2.000 personel. Operasi ini akan berlangsung dari 20 September 2018 hingga 21 Oktober 2019," kata dia. "Saya mengingatkan jajaran kepolisian selalu menjaga netralitas".

    Sebelumnya, saat apel pengamanan Pemilu 2019 di Lapangan Monas, Jakarta, Kapolri  Jenderal Tito Karnavian mengatakan pemilu legislatif dan pemilihan presiden unik karena pertama kali dilakukan secara bersama-sama.

    "Pileg dan pilpres berbarengan," ujar Tito dalam sambutan di Lapangan Silang Monas, Selasa, 18 September 2018. Tito menyebutkan, pemilu serentak potensi konflik bisa terjadi di tingkat nasional dan daerah. Selain 4 polda di atas, kepolisian daerah lain juga menggelar kesiapan pengamanan kampanye Pemilu 2019, seperti Polda Lampung yang mengerahkan sekitar 8.000 personel gabungan TNI-Polri.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Peringkat Indonesia dalam Indeks Persepsi Korupsi 1995 - 2017

    Sejak kehadiran KPK pada 2002, skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia hingga 2017 menanjak 18 poin yang berarti ada di peringkat 96 dari 180 negara.