4 Polda Gelar Apel Pengamanan Kampanye Pemilu 2019

Reporter:
Editor:

Elik Susanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kapolri Jenderal Tito Karnavian berbicara dengan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto saat mengikuti Apel Gelar Pasukan Operasi Kepolisian Terpusat Mantap Brata-2018 Pengamanan Penyelenggaraan Pemilu 2019 di Silang Monas, Jakarta, Selasa, 18 September 2018. TEMPO/Subekti.

    Kapolri Jenderal Tito Karnavian berbicara dengan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto saat mengikuti Apel Gelar Pasukan Operasi Kepolisian Terpusat Mantap Brata-2018 Pengamanan Penyelenggaraan Pemilu 2019 di Silang Monas, Jakarta, Selasa, 18 September 2018. TEMPO/Subekti.

    Berbeda dengan Polda Jawa Barat, Polda Jawa Tengah menyiagakan sebanyak 21.980 personel untuk mengamankan tahapan Pemilu 2019. "TNI/Polri bersama seluruh pemangku kepentingan berkomitmen mewujudkan pelaksanaan tahapan pemilu yang aman," kata Kapolda Jawa Tengah Inspektur Jenderal Condro Kirono saat apel pasukan Mantab Brata Candi 2018 di Semarang, Rabu, 19 September 2018.

    Menurut Condro, masa kampanye memakan waktu cukup panjang, sekitar 7 bulan. Dia mengingatkan kepada jajarannya untuk energi dan stamina. Netralitas TNI dan Polri tetap terjaga dan dibuktikan saat pelaksanaan pilkada serentak 2018.

    Sedangkan Polda Jawa Timur menerjunkan sebanyak 26 ribu personel. "Untuk kekuatan personel yang dilibatkan itu dari TNI ada 17 ribu yang dilibatkan. Sisanya dari Linmas," kata Kapolda Jawa Timur Inspektur Jenderal Luki Hermawan usai apel pasukan Operasi Mantap Brata 2018.

    "Kami siap melaksanakan Operasi Mantap Brata bersama-sama TNI dan stakeholder lainnya. Hari ini seluruh jajaran baik Polda, Polres melakukan gelar pasukan dengan melibatkan satuan TNI dan Polri, serta pemerintah daerah," kata Luki.

    Soal Netralitas TNI-Polri dan Potensi Konflik


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.