Senin, 24 September 2018

Hanura Pertanyakan Alasan Bawaslu Loloskan Caleg Eks Napi Korupsi

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah simpatisan anak-anak saat kampanye nasional Partai Hanura di Makassar, Sulsel (4/4). Kampanye yang dihadiri Caleg DPR RI, DPRD Propinsi dan DPRD diikuti ribuan kader dan simpatisan Hanura anak-anak dan perempuan. TEMPO/Iqbal Lubis

    Sejumlah simpatisan anak-anak saat kampanye nasional Partai Hanura di Makassar, Sulsel (4/4). Kampanye yang dihadiri Caleg DPR RI, DPRD Propinsi dan DPRD diikuti ribuan kader dan simpatisan Hanura anak-anak dan perempuan. TEMPO/Iqbal Lubis

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura Inas Nasrullah mempertanyakan alasan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu yang meloloskan mantan napi korupsi menjadi calon legislatif, termasuk bakal caleg Partai Hanura yang akan maju dari Kabupaten Rembang, M Nur Hasan.

    Baca: KPU Berkukuh Tak Akan Loloskan Bakal Caleg Napi Korupsi

    Menurut Inas, Bawaslu seharusnya sejalan dengan peraturan yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk tidak meloloskan bakal caleg mantan napi koruptor. "Yang mengherankan adalah bahwa PKPU yang sudah terbit dua bulan lalu, tidak mendapat tanggapan dari Bawaslu," kata Inas saat dihubungi Tempo pada Senin, 3 September 2018.

    Inas menyatakan, sampai saat ini partainya mendukung langkah KPU yang kukuh untuk tidak meloloskan caleg eks napi koruptor. "Saya kira KPU harus meminta KPK untuk menyelidiki ada apakah gerangan dengan keputusan Bawaslu tersebut?" ujarnya.

    Baca: Caleg Eks Koruptor Lolos, Bawaslu Dinilai Rusak Kualitas Pemilu

    Sejak awal, KPU dan Bawaslu memang berbeda pendapat soal Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 yang berisi larangan eks napi koruptor jadi caleg. Sejumlah pihak juga mengkritik langkah KPU yang mengeluarkan peraturan larangan eks napi koruptor jadi caleg tersebut.

    Perdebatan itu berujung pada kesepakatan pimpinan empat lembaga negara, yakni Bawaslu, KPU, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM untuk memberikan kesempatan kepada semua pihak mendaftar menjadi caleg di semua tingkatan melalui partai politik-nya masing-masing. Namun sambil menunggu verifikasi, caleg bisa melakukan uji materi di Mahkamah Agung.

    Baca: Lima Eks Napi Korupsi Ini Masuk Daftar Caleg Sementara


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kampanye Imunisasi MR Fase 2 Luar Jawa Masih di Bawah Target

    Pelaksanaan kampanye imunisasi MR fase 2 menargetkan hampir 32 juta anak usia 9 bulan hingga 15 tahun di 28 provinsi di luar Pulau Jawa. Hingga 10 Sep