Jokowi: Sorry, Enggak Ada Nego Jatah Menteri

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Jokowi saat kampanye PDIP di Jakarta (16/3). The Asahi Shimbun via Getty Images

    Jokowi saat kampanye PDIP di Jakarta (16/3). The Asahi Shimbun via Getty Images

    TEMPO.CO, Malang - Joko Widodo, calon presiden Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, menyatakan dalam menjalankan fungsi eksekutif diperlukan koalisi dengan partai lain. Akan tetapi, menurut dia, dalam membina koalisi partai, dia menjamin tidak ada transaksi politik dengan partai lain.

    "Negara sebesar ini harus dibangun bersama-sama, tapi tidak dengan cara-cara yang tidak tepat, seperti nego-nego kursi, nego-nego menteri. Koalisi cukup tujuh (partai), tapi kalau minta-minta (kursi menteri) sorry. Lobi-lobi transaksional itu tidak boleh ada. Problem banyak sekali di negeri ini. Orientasi kami dengan partai koalisi harus sama," kata Jokowi, saat bertemu relawan di Malang, Senin, 31 Maret 2014. (Baca: Suara Demokrat Diprediksi Berlabuh ke PDIP)

    Jika nanti terpilih menjadi presiden, menurut Jokowi, pertimbangan dalam memilih menteri tidak bisa berdasarkan lobi politik, tetapi murni karena rekam jejak. "Menteri, misalnya, jangan dipaksa-paksakan. Harus dilihat track record bagus atau tidak, profesionalisme harus dijaga," katanya. Jokowi tak mau menyebutkan partai yang rencananya akan diajak berkoalisi. (Baca: Jokowi Jamin Koalisi Bukan untuk Kursi Menteri)

    Jokowi menegaskan, untuk membangun pemerintahan yang kuat, maka diperlukan parlemen yang kuat. Oleh sebab itu, PDIP harus menang dalam jumlah besar pada pemilihan umum legislatif yang akan digelar 9 April mendatang. Pemilu kali ini diikuti oleh 12 partai nasional.

    Jokowi menilai dalam sebuah pemerintahan yang kuat dengan parlemen yang kuat, negosiasi atau lobi politik bisa dihindari. "Tidak ada lobi yang pakai duit, tidak ada yang namanya bagi-bagi kursi menteri karena memang kursi tidak untuk dibagi, tapi untuk menjalankan tugas dari rakyat," kata politikus yang kini menjabat Gubernur DKI Jakarta itu.

    Sekretaris Jenderal PDIP, Tjahjo Kumolo, mengatakan pemahaman koalisi saat ini tidak harus diartikan sebagai sebuah penawaran dari partai-partai yang berkaitan. "Koalisi itu kan tidak harus bargaining dalam posisi ini, harus ini, harus itu," katanya. (Baca: PKS Buka Kemungkinan Koalisi dengan PDIP)

    ANANDA TERESIA

    Baca juga:
    Wajah Tirus Aurel, Ini Kata Pakar
    Ada Lelucon Tender BUMN di Ketoprak Dahlan Iskan
    Spanduk 'Moyes Out' Terbang di Langit Old Trafford
    4 Perwira Pengeroyok Dokter TNI AU Jadi Tersangka
    Ketoprak BUMN, Dahlan Iskan Disindir Soal Pemilu


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ini Daftar Lengkap Hari Libur Nasional dan Catatan Tentang Cuti Bersama 2022

    Sebanyak 16 hari libur nasional telah ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan untuk cuti bersama dan pergesera libur akan disesuaikan dengan kondisi.