TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden dari poros koalisi PDI Perjuangan, Joko Widodo, menyatakan akan melakukan modernisasi alat-alat pertahanan jika terpilih menjadi presiden. Menurut dia, modernisasi terutama harus dilakukan pada pertahanan cyber dan hibrid.
Jokowi juga mengatakan modernisasi industri pertahanan harus dijadikan peluang Indonesia untuk ambil bagian dalam pergeseran geopolitik ke Asia. "Kami yakin pergeseran geopolitik dari Barat ke Asia harus dihadapi karena kesempatan kita. Ke depan, kita harus memenangkan pertarungan samudera dan maritim," katanya saat debat capres di Holiday Inn, Ahad, 22 Juni 2014.
Jokowi mencontohkan bahwa modernisasi alat dilakukan melalui dimilikinya drone atau pesawat tanpa awak. Menurut dia, drone bisa memberikan manfaat, baik dari sisi ekonomi maupun ketahanan nasional. Drone ini, kata Jokowi, akan dipasang di tiga kawasan yaitu Timur, Barat, dan Tengah Indonesia, bisa di Sumatera, Jawa, Kalimantan, atau Sulawesi.
"Dengan drone, bisa dilihat mana ada kekayaan ekonomi maritim yang diambil. Drone berguna untuk pertahanan, bisa mengejar illegal fishing, illegal logging. Artinya selain perbaikan alutsista juga untuk ketahanan ekonomi kita," katanya. Jokowi menyayangkan kekayaan laut sebesar Rp 300 triliun yang hilang karena illegal fishing.
Debat malam ini bertemakan politik internasional dan ketahanan nasional. Debat kali ini dibagi menjadi enam sesi. Pertama, moderator memberikan kesempatan pada dua capres untuk menyampaikan visi dan misi selama 4 menit. Sesi kedua, merupakan sesi penajaman visi-misi selama 3 menit. Pada sesi ketiga, moderator akan memberikan pertanyaan di mana kedua capres harus menjawab selama 3 menit. Pada sesi keempat dan kelima, kedua capres bisa mengajukan pertanyaan dan tanggapan. Sesi keenam, kedua capres diberikan kesempatan untuk memberikan pernyataan penutup.
ANANDA TERESIA
Berita Terpopuler:
Jokowi Siapkan Pertanyaan Khusus untuk Prabowo
Perjalanan Spiritual ke Mekah, Ki Joko Bodo Tobat
Hasil Audit BPK, Kado Ulang Tahun buat Jokowi
Satelit Pantau 250 Hotspot, Riau Kembali Terancam