Prabowo Dibisiki Tolak Pilpres oleh Tokoh Ini  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Calon Presiden, Prabowo Subianto menyapa sejumlah pendukungnya jelang memberikan sambutan terkait pernyataan sikapnya pada hasil Pilpres 2014 di rumah Polonia, Jakarta, 22 Juli 2014. Tempo/Dian Triyuli Handoko

    Calon Presiden, Prabowo Subianto menyapa sejumlah pendukungnya jelang memberikan sambutan terkait pernyataan sikapnya pada hasil Pilpres 2014 di rumah Polonia, Jakarta, 22 Juli 2014. Tempo/Dian Triyuli Handoko

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golongan Karya Akbar Tandjung mengakui ikut menyarankan Prabowo Subianto menolak dan mundur dari proses pemilihan presiden yang sedang berlangsung. Saran itu disampaikan Akbar dalam rapat di Rumah Polonia, Selasa siang, 22 Juli 2014. (Baca: 5 Tudingan Prabowo Versus Fakta Pemilu)

    "Saya sarankan agar proses penghitungan yang berlangsung tidak menyalahi ketentuan," kata Akbar saat dihubungi, Rabu, 23 Juli 2014. (Baca: Prabowo Gugat Hasil Pilpres ke MK)

    Menurut Akbar, proses pelaksanaan pemilihan presiden yang sedang berada di tahap rekapitulasi suara nasional harus dihentikan. Alasannya, proses yang berlangsung mengabaikan sejumlah rekomendasi Badan Pengawas Pemilu dan laporan kecurangan masif di berbagai daerah. Padahal, ujar Akbar, proses penghitungan bisa ditunda sampai ada penjelasan tentang kecurangan di berbagai daerah. (Baca: Fadli Zon: Prabowo Tak Mundur dari Pilpres)

    Keputusan menolak hasil pilpres, tutur Akbar, disepakati semua partai koalisi pendukung Prabowo-Hatta Rajasa. Semua perwakilan partai, termasuk dari Partai Amanat Nasional, hadir dalam pertemuan itu dan menyatakan setuju dengan gagasan tersebut. "Keputusan ini konsekuensi dari tidak dipenuhinya mekanisme."

    Koalisi Merah Putih, kata Akbar, tak bisa menerima begitu saja hasil pilpres yang dianggap menyalahi sejumlah aturan. "Ya, makanya lebih baik kami tolak penghitungan dan juga hasil-hasilnya. Itu lebih jelas," ujarnya. Akbar menilai KPU sebenarnya masih bisa menunda rekapitulasi hingga 8 Agustus. Sementara itu, KPU bisa menuntaskan dulu rekomendasi Bawaslu untuk menggelar pemilihan ulang di sejumlah TPS. 

    Kemarin, KPU telah menetapkan hasil pilpres dengan kemenangan untuk Joko Widodo-Jusuf Kalla. Jokowi-Kalla juga telah ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Namun kubu Prabowo-Hatta menolak hasil ini dan menyatakan mundur dari proses yang sedang berlangsung. (Baca: Jokowi-Kalla Sah Jadi Presiden/Wakil Presiden) 

    IRA GUSLINA SUFA

    Berita terpopuler
    SBY Berhentikan Kepala Staf TNI AD
    Berita Potong Kelamin, Ahmad Dhani ke Dewan Pers
    Saran Ahok Buat Jokowi Usai Pengumuman Pilpres
    Umat Kristen Irak Diminta Pindah Agama
    Begini Kantor Jokowi Sebelum Pengumuman Pilpres

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.