5 Potensi Kerusuhan Saat Rekapitulasi KPU  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tabel perolehan suara sementara dari beberapa kabupaten/kota saat rekapitulasi suara Peipres di KPU Jawa Barat, 18 Juli 2014. Hasil sementara pasangan Prabowo-Hatta mengungguli Jokowi-JK. TEMPO/Aditya Herlambang Putra

    Tabel perolehan suara sementara dari beberapa kabupaten/kota saat rekapitulasi suara Peipres di KPU Jawa Barat, 18 Juli 2014. Hasil sementara pasangan Prabowo-Hatta mengungguli Jokowi-JK. TEMPO/Aditya Herlambang Putra

    TEMPO.CO, Jakarta - Pakar hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Mudzakir, mengatakan ada lima faktor atau hal yang mendorong massa pendukung calon presiden melakukan tindak kriminal pada saat rekapitulasi penghitungan suara di Komisi Pemilihan Umum nanti. Kelima hal itu merupakan yang paling ditakuti dan dicemaskan beberapa kalangan dan diduga bisa memantik kerusuhan.

    "Bahkan, ada beberapa yang mengatakan sudah mempersiapkan bahan makanan yang banyak buat stok karena akan ada kerusuhan," kata Mudzakir, dalam sebuah diskusi di Cikini, Sabtu, 19 Juli 2014.

    Pertama, kata Mudzakir, jika pada penghitungan suara nanti Komisi Pemilihan Umum terbukti melakukan penyalahgunaan wewenangnya. Artinya, KPU tidak bersifat netral dan memihak kepada salah satu calon presiden. "Apalagi kalau proses hitungan terakhir tanpa diketahui oleh Badan Pengawas Pemilu," ujarnya. (Baca: Jokowi Jamin Tak Ada Pengerahan Massa 22 Juli)

    Kemudian yang kedua, ucap Mudzakir, adalah adanya pembiaran pelanggaran yang dilakukan peserta pemilu. "Kedua tim sukses sudah tahu, tapi penyelenggara pemilu membiarkan adanya pelanggaran peserta. Nah, ini bisa menyulut," kata Mudzakir. "Jadi, nanti ada yang berteriak dicurangi oleh KPU."

    Mudzakir mengatakan semua atensi masyarakat pada tanggal 22 Juli nanti pastinya akan tertuju ke KPU. Jika kemudian KPU menetapkan kemenangan suara terbanyak kepada salah satu calon presiden yang rupanya lebih sering melakukan pelanggaran pemilu, hal ini bisa memunculkan reaksi spontanitas bagi pendukung kubu rival. (Baca: Mahfud: Prabowo Tak Kerahkan Massa pada 22 Juli)

    "Ini faktor ketiga yang mendorong adanya tindakan kriminalitas," kata Mudzakir. "Apalagi kalau ada diskriminasi dari penyelenggara pemilu kepada salah satu capres."

    Faktor yang keempat, ujar Mudzakir, adalah jika hasil real count KPU berbeda dengan hasil quick count yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei. Apalagi ada beberapa lembaga survei yang mengklaim kemenangan salah satu calon presisen.

    "Publik saat ini sudah mempercayai hasil hitung cepat lebih mendekati dengan hasil KPU," kata Mudzakir. "Kalau ternyata beda, nah ini yang harus diantisipasi."

    Untuk faktor terakhir, Mudzakir mengatakan adanya perbedaan emosional dari masing-masing pendukung capres. Menurut dia, meski capres yang kalah sudah memberikan mandat untuk tidak rusuh. "Tapi tetap saja kita tidak bisa menjamin emosi para pendukungnya."

    REZA ADITYA

    Berita terpopuler:

    Penumpang MH17 Punya Firasat Bakal Celaka
    MH17 Lewat Dekat Zona Perang Demi Irit BBM?
    Tembak Jatuh MH17, Pemberontak Tertawa
    Komnas HAM Pastikan Pemanggilan Paksa Kivlan Zen
    Ada 11 WNI di Malaysia Airlines MH17
    Pesawat Malaysia Airlines Jatuh di Ukraina
     

    SHARE: Facebook | Twitter

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Upaya Pemerintah Mengolah Sampah Menjadi Bahan Baku PLTSa

    Pemerintah berupaya mengurangi persoalan sampah dengan cara mengolahnya menjadi energi penggerak PLTSa di duabelas kota di Indonesia.