Ini Janji Kalla kepada Petani Tebu di Jember  

image-gnews
Petani memanen tebu di Karangrejo, Tulungagung, Jawa Timur, (19/7). ANTARA/Arief Priyono
Petani memanen tebu di Karangrejo, Tulungagung, Jawa Timur, (19/7). ANTARA/Arief Priyono
Iklan

TEMPO.CO, Jember - Calon wakil presiden Jusuf Kalla menemui ratusan petani tebu di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Selasa, 17 Juni 2014. Dia berdialog dengan para petani tebu yang tergabung dalam Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI).

Dalam dialog dengan para petani itu, JK, sapaan akrab Kalla, mengatakan ada tiga hal pokok yang harus segera ditangani pemerintah dalam kaitan dengan masalah tebu dan gula. "Peningkatan produktivitas, perbaikan pabrik gula, dan pengaturan manajemen pemasaran dan tata niaga," katanya.

Peningkatan produktivitas, kata JK, mesti dimulai dengan penyediaan bibit berkualitas, pengaturan irigasi, dan penyediaan pupuk yang baik untuk petani. Di sisi lain, kata dia, peralatan-peralatan pabrik gula juga harus diperbaiki dan manajemen harus ditata agar sesuai dengan perkembangan teknologi.

Sedangkan dalam soal manajemen tata niaga gula, kata dia, pemerintah harus hadir dengan cara membuat kebijakan yang tidak merugikan petani, seperti menghentikan atau setidaknya mengurangi impor gula. "Negara-negara lain seperti India dan Thailand bisa, masak kita yang kaya tidak bisa," katanya.

Dalam dialog itu, JK juga mendapat pengaduan dari sejumlah petani tebu. Ibu Supi'ah, misalnya. Ia mengaku saat ini menjadi petani tebu sangatlah sulit. Pasalnya, modal tanam dan pendapatan yang diterima selama sebelas bulan menanam tebu semakin minim. "Pendapatan tebu seluas 1,5 hektare sekitar Rp 20 juta, sewa lahan per hektare Rp 17 juta. Belum termasuk ongkos tenaga kerja dan pupuk yang mahal dan langka," katanya sambil terisak.

Edi Sukamto, petani tebu lain, juga mengeluhkan hal serupa. Setidaknya, dalam tiga tahun terakhir, kata dia, petani tebu kesulitan mendapat bibit berkualitas, pupuk yang murah, serta pendapatan hasil panen yang cukup. "Kami sangat berharap kesungguhan Bapak JK mengatasi masalah petani tebu dan petani lainnya," katanya.

Menanggapi keluhan tersebut, JK berjanji, bila memenangi pemilu, Jokowi dan dia akan meningkatkan subsidi untuk petani. "Subsidi bagi orang yang punya mobil harus digeser menjadi subsidi bagi petani dan subsidi infrastruktur," katanya. (Baca: Strategi Jokowi Dongkrak Suara di Pantura Jawa)

MAHBUB DJUNAIDY

Terpopuler

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan









Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Terkini: Ini Peserta BPJS Kesehatan yang Tak Bisa Naik Kelas Rawat Inap, Airlangga soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

1 jam lalu

Terkini: Ini Peserta BPJS Kesehatan yang Tak Bisa Naik Kelas Rawat Inap, Airlangga soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan mulai tahun depan menjadi sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).


PDIP Tak Undang Jokowi di Rakernas

2 jam lalu

Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat (tengah) memberikan keterangan saat konferensi pers soal Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-5 di DPP PDIP, Jakarta, Kamis, 16 Mei 2024. Rakernas PDIP yang digelar pada 24-26 Mei ini, Djarot mengatakan tidak mengundang Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin karenanya keduanya sedang sibuk dan menyibukan diri. TEMPO/ Febri Angga Palguna
PDIP Tak Undang Jokowi di Rakernas

PDIP tidak mengundang Presiden Jokowi dalam acara Rakernas IV. Djarot Saiful Hidayat mengungkap alasannya.


Kriteria Peserta BPJS Kesehatan yang Tidak Bisa Naik Kelas Rawat Inap

4 jam lalu

BPJS Kesehatan menjamin biaya pelayanan kesehatan bagi peserta JKN. Berikut daftar rumah sakit di Jakarta Selatan yang menerima BPJS Kesehatan. Foto: Canva
Kriteria Peserta BPJS Kesehatan yang Tidak Bisa Naik Kelas Rawat Inap

BPJS Kesehatan diubah menjadi sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Ini daftar peserta BPJS Kesehatan yang tidak bisa naik kelas rawat inap.


Pesan Jokowi saat Terima Pengurus GP Ansor di Istana

5 jam lalu

Pimpinan Pusat GP Ansor tiba di Istana Kepresidenan Jakarta untuk dilantik oleh Jokowi pada Kamis, 16 Mei 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Pesan Jokowi saat Terima Pengurus GP Ansor di Istana

Sejumlah topik dibahas dalam pertemuan Jokowi dan GP Ansor.


Pemerintahan Jokowi Targetkan Indonesia Masuk OECD dalam Tiga Tahun

7 jam lalu

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers usai membuka acara UOB Gateway to ASEAN Conference 2023 bertajuk 'ASEAN Forging Ahead' di Hotel Raffles Jakarta pada Rabu, 11 Oktober 2023. TEMPO/Yohanes Maharso Joharsoyo
Pemerintahan Jokowi Targetkan Indonesia Masuk OECD dalam Tiga Tahun

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, yang bertugas sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Keanggotaan OECD, tengah merancang memorandum.


Jokowi Hapus Pembagian Kelas BPJS Kesehatan, YLKI: Menguntungkan Asuransi Swasta

8 jam lalu

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau fasilitas dan pelayanan kesehatan di RSUD Sibuhuan, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatra Utara, pada Jumat, 15 Maret 2024. Jokowi melihat proses pelayanan BPJS Kesehatan yang dia klaim sudah baik. Kris - Biro Pers Sekretariat Presiden
Jokowi Hapus Pembagian Kelas BPJS Kesehatan, YLKI: Menguntungkan Asuransi Swasta

YLKI menilai langkah Presiden Jokowi menghapus pembagian kelas BPJS Kesehatan hanya akan menguntungkan perusahaan asuransi swasta.


Indonesia 'Ngotot' Masuk OECD, Apa Untungnya?

8 jam lalu

Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Perdana Menteri India Narendra Modi, Presiden Joko Widodo, dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, dan pemimpin G20 lainnya ketika mencangkul di hutan mangrove di Taman Hutan Raya Ngurah Rai, Bali, Rabu, 16 November 2022. Biro Setpres
Indonesia 'Ngotot' Masuk OECD, Apa Untungnya?

Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis untuk membahas roadmap atau peta jalan menjadi anggota OECD.


Rekam Jejak Juri Ardiantoro yang Ditunjuk Jokowi Jadi Stafsus Presiden, Selain Grace Natalie

9 jam lalu

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Juri Ardiantoro menyampaikan sambutan saat deklarasi dukungan oleh Penjahit di Kediaman Prabowo, Kertanegara 4, Jakarta, Ahad, 14 Januari 2024. Penjahit yang tergabung dalam Penjahit Indonesia Raya (PIR) mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Rekam Jejak Juri Ardiantoro yang Ditunjuk Jokowi Jadi Stafsus Presiden, Selain Grace Natalie

Selain Grace Natalie, Jokowi juga menunjuk Juri Ardiantoro sebagai stafsus presiden. Berikut rekam jejak Juri.


Jokowi Kumpulkan Menteri Membahas Keanggotaan Indonesia di OECD

10 jam lalu

Logo OECD. Wikipedia.org
Jokowi Kumpulkan Menteri Membahas Keanggotaan Indonesia di OECD

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumpulkan sejumlah menteri untuk membahas proses keanggotaan Indonesia di OECD.


Jokowi Terima Audiensi Pimpinan Pusat GP Ansor di Istana

10 jam lalu

Pimpinan Pusat GP Ansor tiba di Istana Kepresidenan Jakarta untuk dilantik oleh Jokowi pada Kamis, 16 Mei 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi Terima Audiensi Pimpinan Pusat GP Ansor di Istana

Presiden Jokowi menerima audiensi pengurus pusat Gerakan Pemuda atau GP Ansor di Istana Negara.