Tim Sukses Prabowo Dekati Suciwati

image-gnews
Suciwati menggantungkan lukisan wajah almarhum suaminya Munir, saat perhelatan budaya
Suciwati menggantungkan lukisan wajah almarhum suaminya Munir, saat perhelatan budaya "Menafsir Munir Melawan Lupa" di alun-alun Kota Batu, Jawa Timur, Minggu (2/12). TEMPO/Aris Novia Hidayat
Iklan

TEMPO.CO, Malang - Tim sukses Prabowo Subianto-Hatta Rajasa tidak hanya mendekati keluarga korban penculikan 1998. Mereka juga mulai mendekati istri mendiang pejuang hak asasi manusia, Munir Said Thalib, Suciwati. Pendekatan itu dilakukan melalui seorang teman Suciwati yang juga istri anggota Partai Gerindra. "Kami bertemu 15 Mei lalu selama dua jam," kata Suciwati kepada Tempo, Ahad, 25 Mei 2014.

Berselang sejam setelah pertemuan itu, kata Suciwati, ia menerima pesan pendek. Isinya, Prabowo menyatakan ingin bertemu. Isi pesan pendek tersebut juga ditulis di laman Twitter @SuciwatiMunir. Suciwati mengaku telah membalasnya lewat cuitan: "akan sangt (sangat) menghargai kl (kalau) Prabowo dtg (datang) ke Komnas Ham drpd (daripada) bertemu dg (dengan) saya."

Selama ini, Prabowo selalu mangkir saat akan dimintai penjelasan Komnas HAM atas peristiwa penculikan mahasiswa pada Mei 1998. Mendiang Munir, kata dia, pernah mengumpulkan barang bukti kasus penculikan itu dan telah diserahkan ke Komnas HAM. Saat itu, Munir bersama sejumlah aktivis lainnya mendirikan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras).

"Kalau dia merasa bersih maka buktikanlah. Jika merasa keputusan Dewan Kehormatan Perwira salah, maka gugatlah. Seperti saya menggugat Garuda Indonesia," kata dia. Sampai sekarang, Suciwati tidak mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden. Namun, untuk memilih calon presiden, ia mengajak masyarakat untuk mengamati rekam jejaknya. (Baca: Waspadai Capres Psikopat, KPU Diminta Terbuka)

Rekam jejak Prabowo jelas, sebagai pelaku pelanggaran HAM berat yang dikritik dunia internasional. Adapun Jokowi dianggap bersih dan tak pernah terlibat perkara pidana dan pelanggaran HAM. Namun, sejumlah jenderal bermasalah saat era Orde Baru kini berada satu barisan dengan Jokowi-JK. Misalnya, A.M. Hendropriyono yang terlibat dalam tragedi di  Talangsari, Lampung 1989. Saat itu, sebanyak 27 orang tewas dan 173 orang ditangkap.

"Kami juga konsisten memprotes saat Megawati menunjuk Hendropriyono sebagai kepala Badan Intelijen Negara dan saat dia berpasangan dengan Prabowo pada Pemilu 2009," kata dia.

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

Pola pendekatan yang sama juga dilakukan terhadap Sumarsih, ibu dari mendiang Benardinus Realino Norma Irawan, mahasiswa Universitas Atma Jaya yang tewas saat peristiwa Semanggi I, November 1998. "Teman satu gereja yang mendekatinya," kata Suciwati. (Baca: Prabowo Klaim Tetap Pertahankan Jiwa Militer)

Suciwati mengaku tidak goyah meski sejumlah korban penculikan dan pembunuhan "loncat pagar" mendukung Prabowo-Hatta. Ini termasuk alumnus Universitas Trisakti yang juga mendukung Prabowo-Hatta. Tujuannya, menjadi alasan pembenar bahwa Prabowo tak bersalah dalam kasus penculikan 1998.

Dihubungi terpisah, Sekretaris Partai Gerindra Kota Malang, Taufik Bambang, mengatakan partainya akan merangkul semua pihak, termasuk tokoh dan simpatisan di Malang. Ajakan itu, kata dia, bukan paksaan sehingga siapa pun bisa bergabung atau menolak. "Tujuannya mencari simpati. Prabowo bukan pelanggar HAM," kata diaa. (Baca: Koalisi Siapkan Tim Penangkal Isu HAM Prabowo)

EKO WIDIANTO

Berita Terpopuler:
Tim Sukses Prabowo Dekati Suciwati  
Jadi Bintang Porno, Remaja 19 Tahun Bunuh Diri  
Soal Kewargangeraan Prabowo, Gerindra Tantang Debat
Jokowi Minta Penyebar Kampanye Hitam Ditangkap
Nikah Gratis Mulai Juni 2014

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Rincian Dokter Lintas Batas (MSF) Menuntut Israel Atas Pelanggaran Kemanusiaan di Gaza

19 jam lalu

Sisa-sisa kendaraan MSF, yang diparkir di luar lokasi MSF ditandai dengan jelas, setelah kendaraan tersebut sengaja dihancurkan oleh pasukan Israel di Gaza, Palestina, 24 November 2023. Foto: trtworld
Rincian Dokter Lintas Batas (MSF) Menuntut Israel Atas Pelanggaran Kemanusiaan di Gaza

MSF atau lebih dikenal Dokter Lintas Batas, mengeluarkan seruan kepada Israel dan Amerika Serikat untuk menghentikan serangan di Jalur Gaza, apa saja?


Siapa Penggagas Pembentukan 5 Yonif Baru di Papua?

4 hari lalu

Prajurit TNI Batalyon Infanteri (Yonif) Penyangga Daerah Rawan (PDR) saat diresmikan oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus di Silang Monas, Jakarta, Selasa 2 Oktober 2024. Selain itu, Yonif PDR juga dapat membantu masyarakat dalam hal pertanian, peternakan, dan perikanan. TEMPO/Subekti
Siapa Penggagas Pembentukan 5 Yonif Baru di Papua?

KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyebut ide pembentukan lima Yonif Penyangga Daerah Rawan di Papua berasal dari Menhan Prabowo Subianto.


Sejumlah Catatan KontraS pada HUT TNI 2024: Reformasi TNI Tak Berjalan, Soroti Bisnis Militer

4 hari lalu

Ilustrasi TNI. dok.TEMPO
Sejumlah Catatan KontraS pada HUT TNI 2024: Reformasi TNI Tak Berjalan, Soroti Bisnis Militer

KontraS merilis Catatan HUT TNI 2024, mengungkap 64 peristiwa kekerasan oleh TNI terhadap warga sipil dalam setahun terakhir.


Panglima TNI Minta Komandan Satuan Beri Penyuluhan Hukum dan HAM ke Prajurit

5 hari lalu

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto ditemui seusai menggelar doa bersama dengan anak yatim-piatu menjelang HUT ke-79 TNI, di Lapangan Silang Monas, Jakarta pada Kamis, 3 Oktober 2024. Tempo/Novali Panji
Panglima TNI Minta Komandan Satuan Beri Penyuluhan Hukum dan HAM ke Prajurit

Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto, meminta komandan satuan untuk memberikan penyuluhan tentang hukum dan hak asasi manusia (HAM) ke prajurit TNI.


Pengamat Sebut Pembentukan 5 Yonif Baru di Papua Berpotensi Ciptakan Kekerasan dan Praktik Pelanggaran HAM

6 hari lalu

Prajurit TNI Batalyon Infanteri (Yonif) Penyangga Daerah Rawan (PDR) saat diresmikan oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus di Silang Monas, Jakarta, Selasa 2 Oktober 2024. Yonif PDR merupakan satuan yang berfungsi untuk mengamankan objek vital, seperti bandara dan pelabuhan. TEMPO/Subekti
Pengamat Sebut Pembentukan 5 Yonif Baru di Papua Berpotensi Ciptakan Kekerasan dan Praktik Pelanggaran HAM

Pengamat militer menilai pembentukan Yonif Penyangga Daerah Rawan di lima wilayah Papua berpotensi menciptakan kekerasan dan praktik pelanggaran HAM.


Cerita Mahfud Md Pernah Tangani Kasus Pemalsuan Akta Notaris yang Dibekingi Pejabat

12 hari lalu

Eks Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam), Mahfud Md., saat ditemui di kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat, Jumat, 27 September 2024. TEMPO/Alif Ilham Fajriadi
Cerita Mahfud Md Pernah Tangani Kasus Pemalsuan Akta Notaris yang Dibekingi Pejabat

Menurut Mahfud Md, akta notaris yang dipalsukan itu berhasil mendapatkan tempat di pengadilan dan dinyatakan sah secara hukum.


Mahfud Md Bilang Masih Ada Harapan untuk Perlindungan HAM di Indonesia

12 hari lalu

Dirjen Kemenkumham Dhahana Putra, eks Menkopolhukam Mahfud MD dan Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro di acara Peluncuran dan Diseminasi Hasil Riset
Mahfud Md Bilang Masih Ada Harapan untuk Perlindungan HAM di Indonesia

Kata Mahfud Md, angka pembela HAM yang dilindungi oleh negara memang tidak sebanding dengan jumlah kriminalisasi yang mereka rasakan di lapangan.


Mahfud Md Sebut Ada Bekingan dari Atas untuk Kasus Kriminalisasi Pembela HAM

12 hari lalu

Eks Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam), Mahfud Md., saat ditemui di kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat, Jumat, 27 September 2024. TEMPO/Alif Ilham Fajriadi
Mahfud Md Sebut Ada Bekingan dari Atas untuk Kasus Kriminalisasi Pembela HAM

Secara umum, kata Mahfud Md, pelanggaran HAM terjadi jika ada sebuah kepentingan yang diganggu.


Komnas HAM Sebut Kepolisian Aktor Paling Sering Muncul di Kasus Dugaan Pelanggaran HAM

20 hari lalu

Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Anis Hidayah memaparkan catatan penegakan hak asasi manusia (HAM) sepanjang 2023 di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis 25 Januari 2024. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin.
Komnas HAM Sebut Kepolisian Aktor Paling Sering Muncul di Kasus Dugaan Pelanggaran HAM

Komnas HAM kembali menyoroti kekerasan yang dilakukan oleh kepolisian selama aksi Peringatan Darurat Kawal Putusan MK pada akhir Agustus lalu


Semester I 2024, Komnas HAM Soroti Konflik Agraria di IKN dan Kriminalisasi Aktivis HAM Lingkungan

21 hari lalu

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menunjukkan Peta Guna Lahan Otorita IKN yang bakal digunakan pemerintah dalam presentasi kepada calon investor IKN, Rabu, 5 April 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Semester I 2024, Komnas HAM Soroti Konflik Agraria di IKN dan Kriminalisasi Aktivis HAM Lingkungan

Komnas HAM mengungkap berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi selama semester I 2024. Dari konflik agraria, kriminalisasi hingga UKT.