TEMPO.CO, Jakarta - Simpatisan dan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang membentuk kelompok Pro-Jokowi (Projo) membantah anggapan sejumlah elite PDIP, yang mengungkapkan bahwa mereka bukanlah kader partai berlambang banteng moncong putih. Koordinator Nasional Projo, Budi Arie Setiadi, mengatakan para aktivis Projo memiliki kartu tanda anggota PDIP. Bahkan, sebagian pernah ditugaskan partai baik sebagai pengurus partai maupun calon anggota legislatif.
Budi menyebutkan salah satu pendukung Projo adalah tokoh nasionalis dari Jawa Tengah, Gunawan Wirosarojo, yang pernah menjabat Ketua PDIP periode 2000-2005, bagian dari kepengurusan pertama PDIP setelah dideklarasikan pada 1999. “Masih banyak tokoh lain yang bergabung ke Projo,” kata Budi kepada Tempo, Senin, 17 Februari 2014.
Mantan Wakil Ketua PDIP DKI Jakarta ini menjelaskan kader adalah anggota resmi partai yang sudah mengikuti serangkaian pelatihan dan teruji dalam sejumlah penugasan dari partai. Status sebagai kader partai tak bisa hilang hanya karena dia tak lagi memiliki jabatan dalam partai atau menjadi anggota Dewan.
Budi menanggapi tekanan sejumlah petinggi PDIP terhadap Projo, terutama yang dilancarkan akhir pekan lalu. Pada Ahad, 16 Februari 2014, Wakil Sekretaris PDIP Hasto Kristianto menilai para aktivis Projo bukanlah kader partainya. Karena itu, Projo diminta tak menggunakan simbol dan atribut PDIP. Sebelumnya, Ketua PDIP Puan Maharani juga menyatakan Projo bukan gerakan dari kelompok internal PDIP.
Ketua PDIP Bambang Wuryanto pun meminta Projo belajar soal pengkaderan partai dan menyingkirkan kepentingan pribadi. “Kader PDIP jangan nggege mangsa (tergesa-gesa) menuntut pendeklarasian nama calon presiden dan wakil presiden,” ujarnya, Ahad, 16 Februari 2014. (Baca: Jawaban Jokowi Soal Capres)
Ketua PDIP yang juga Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Sidarto Danusubroto, tak mau mengomentari pernyataan miring sejumlah petinggi PDIP terhadap Projo. Ia mengakui Projo tak jarang menyampaikan aspirasi secara vulgar. Namun, menurut dia, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri tak pernah mempersoalkan aksi Projo. “Tak ada perintah dari Bu Mega agar menekan atau memberi sanksi kepada aktivis Projo,” katanya. (Baca: Mega Tak Pernah Persoalkan Projo)
Menurut dia, dalam rapat-rapat pengurus pusat Mega tak pernah mengeluhkan gerakan Projo dan kelompok pendukung Gubernur DKI Joko Widodo yang lain. Sidarto menuturkan Mega lebih banyak diam lantaran hubungannya dengan Jokowi memang sangat baik. Menurut Sidarto, mereka tak pernah melewatkan satu pekan tanpa bertemu. “Entah makan bersama atau diskusi.”
JOBPIE SUGIHARTO
Berita lain:
Kunjungi Korban Kelud, Ini Kereta Ani Yudhoyono
Cinta Penelope Diajak Nikah Siri Ustad Hariri
Kantor Dikosongi, Wali Kota Risma Bersiap Mundur?
2 Remaja Ganggu Pengamanan Kunjungan SBY ke Kelud
Sambut SBY, Fasilitas Pengungsi Kelud 'Dihias'
