Meneropong 3 Hari Demo Kecurangan Pemilu di KPU dan DPR, Ini Daftar 3 Tuntutannya

image-gnews
Massa dari berbagai elemen menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 19 Maret 2024. Dalm aksi tersebut mereka mendesak kepada DPR RI untuk menggunakan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024 sekaligus rasa keprihatinan maraknya nepotisme dan ancaman matinya demokrasi. TEMPO/M Taufan Rengganis
Massa dari berbagai elemen menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 19 Maret 2024. Dalm aksi tersebut mereka mendesak kepada DPR RI untuk menggunakan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024 sekaligus rasa keprihatinan maraknya nepotisme dan ancaman matinya demokrasi. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aksi demo tolak hasil kecurangan pemilu digelar di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang total diselenggarakan dalam 3 hari, tanggal 18 hingga 20 Februari 2024.

Massa aksi ini dipimpin oleh 3 tokoh penting diantaranya, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun, mantan Ketua Umum Muhammadiyah Din Syamsuddin, dan mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus, Mayor Jenderal (Purn) Soenarko.

Lebih lanjut, demo yang membawa isu menolak hasil Pemilu dan pemakzulan Jokowi ini diikuti oleh kelompok Gerakan Pemuda Kedaulatan Rakyat atau GKPR, jaringan serikat buruh, Organisasi Poros buruh naisonal, dan masyarakat miskin kota. Gerakan ini disebarluaskan lewat selebaran di media sosial. Masa aksi diperkirakan berjumlah ratusan orang dan mereka datang menggunakan baju hitam putih. 

Kedua aksi yang dilakukan di depan gedung DPR maupun di gedung KPU sama-sama menuntut soal hasil Pemilu 2024. Pada demo Rabu, 21 Februari 2024 Ketua Poros Buruh Jakarta Timur Endang Hidayat, saat ditemui di kawasan gedung Komisi Pemilihan Umum, Menteng, Jakarta Pusat mengatakan soal kecurangan pemilu yang terjadi. 

"Banyak kecurangan dari sebelum pemilihan sampai penyelenggaraan, hingga sampai akhir pemilu terjadi banyak kecurangan secara terstruktur," kata Endang. 

Sedangkan aksi di depan gedung DPR diramaikan dengan bendera merah putih dan spanduk bergambarkan wajah Presiden Joko Widodo, serta pesan tolak penyelenggaraan pemilu curang, mereka meneriakan tuntutan pemakzulan Presiden Jokowi.

"Kami mendesak DPR segera menggulirkan hak angket dan memakzulkan Jokowi," kata Refly di depan Kompleks Parlemen, Selasa, 19 Maret 2024. 

Demo 3 hari yang telah dilaksanakan menunjukkan 3 Tuntutan yang dilayangkan, berikut isi rangkumannya: 

1. Hak angket Pemilu, demo Selasa, 19 Maret 2024 di depan gedung DPR

Lewat presidium GKPR Didin S. Damanhuri melalui orasinya diatas mobil komando menyampaikan untuk mendesak DPR menggulirkan hak angket guna menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024. Tak hanya itu, menurutnya pengawalan hak angket ini juga harus dilakukan oleh rakyat. Dalam proses pemilu kali ini diwarnai oleh rentetan kejanggalan selama prosesnya dan itu harus segera dituntaskan, seperti putusan Mahkamah Konstitusi terkait ambang batas usia pendaftaran presiden dan wakil presiden hingga bantuan sosial.

"Kita desak ketua fraksi baik PDIP, NasDem, PKB, PKS dan yang concern kepada kecurangan agar hak angket dapat diloloskan," seru Didin saat berorasi.

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

2. Tolak hasil Pemilu curang

Aksi pasca pemilu di depan Kantor KPU RI juga dilakukan Organisasi Poros Buruh Nasional pada Rabu, 21 Februari 2024. Mereka menentang Pemilu 2024 yang disebut terjadi banyak dugaan kecurangan. Kecurangan yang dilakukan bahkan terjadi sebelum dan sesudah pemilu.

“Banyak kecurangan dari sebelum pemilihan sampai penyelenggaraan, hingga sampai akhir pemilu terjadi banyak kecurangan secara terstruktur,” kata Ketua Poros Buruh Jakarta Timur Endang Hidayat

Selain itu pakar hukum tata negara Refly Harun juga turut berorasi menolak kecurangan pemilu. Mengatakan bahwa ambisi Jokowi untuk menjadi penguasa dilakukan dengan mengutak-atik konstitusi. Selain itu, KPU juga mengumumkan hasil pemilu yang tidak adil. 

“Ketika tidak berhasil mengangkangi konstitusi, dititipkan putranya yang masih bau kencur. Putranya yang tidak layak menjadi pemimpin kita,” kata Refly saat orasi.

 3. Pemakzulan Presiden Joko Widodo di depan Gedung KPU, Senin, 18 Maret 2024

Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) Mayor Jenderal (Purn) Soenarko memimpin aksi demo pada Senin, 18 Maret lalu di depan gedung KPU dan memberikan orasi tuntutan untuk menolak hasil pemilu yang akan diumumkan oleh KPU. Selain itu, masa aksi juga memberikan tuntutan lain dengan membawa spanduk bertuliskan “Tumbangkan dan Adili Jokowi. Pecat Ketua KPU RI dan Ketua Bawaslu RI,”. 

Berdasarkan tuntutannya masa aksi ingin segera memecat atau memakzulkan Presiden Jokowi karena orang nomer satu RI ini dianggap telah melakukan pelemahan demokrasi dan melanggengkan nepotisme dengan membiarkan putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka untuk lolos sebagai calon wakil presiden. 

SAVINA RIZKY HAMIDA | HENDRIK KHOIRUL MUHID | YOHANES MAHARSO| DEVY ERNIS| ANDI ADAM
Pilihan editor: Profil Din Syamsuddin, Pengerak Demonstrasi Kecurangan Pemilu 2024

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Demo Mahasiswa Amerika: Stop Investasi Kampus di Israel

20 jam lalu

Para pengunjuk rasa duduk di perkemahan saat mereka memprotes solidaritas dengan penyelenggara Pro-Palestina di kampus Universitas Columbia, di tengah konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan kelompok Islam Palestina Hamas, di New York City, AS, 19 April 2024. REUTERS/Caitlin Ochs
Demo Mahasiswa Amerika: Stop Investasi Kampus di Israel

Demo Mahasiswa Universitas Columbia menuntut pembebasan Palestina, gencatan senjata di Gaza, dan penghentian kerja sama dengan Israel


Kunjungan Prabowo Tak Pengaruhi Rencana PKB Ajukan Hak Angket

2 hari lalu

Massa membawa poster saat menggelar aksi unjuk rasa menuntut pengusutan dugaan kecurangan pemilu serta digulirkannya hak angket di Depan Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat, 8 Maret 2024. Aksi tersebut menuntut DPR RI mendukung hak angket serta pengusutan dugaan kecurangan Pilpres dan Pileg dalam Pemilu 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Kunjungan Prabowo Tak Pengaruhi Rencana PKB Ajukan Hak Angket

PKB tetap akan mengajukan hak angket pemilu dengan menggandeng rekan koalisinya, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS.


Apa Kabar Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024? Ini Komentar Mereka yang Dulu Berniat Mengusungnya

2 hari lalu

Suasana demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Selasa, 5 Maret 2024. Aksi massa tersebut mengangkat isu wacana hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024. Tempo/Sultan
Apa Kabar Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024? Ini Komentar Mereka yang Dulu Berniat Mengusungnya

Apakah hak angket soal kecurangan Pemilu 2024 akan bergulir? Berikut pernyataan tokoh dan partai yang dulu getol akan mengusungnya.


Sidang Pendapat Rakyat Sebut Pemilu 2024 Tidak Adil dan Presiden Langgar Konstitusi

5 hari lalu

Film Dirty Vote membongkar politik gentong babi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, Ahad 11 Februari 2024.
Sidang Pendapat Rakyat Sebut Pemilu 2024 Tidak Adil dan Presiden Langgar Konstitusi

Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut melanggar konstitusi karena penyalahgunaan kekuasaan selama pemilu 2024.


Hasto Ungkap Pertimbangan PDIP untuk Ajukan Hak Angket

6 hari lalu

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto saat ditemui di rumah duka ibu mertua di Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Selasa, 20 Februari 2024.TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Hasto Ungkap Pertimbangan PDIP untuk Ajukan Hak Angket

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan alasan partainya belum juga jadi mengajukan hak angket kecurangan Pilpres 2024.


Hasto Buka Suara soal Nasib Hak Angket di DPR: Bukan Persoalan PDIP

11 hari lalu

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menjawab kesiapan Megawati jadi saksi di MK saat ditemui media di Jakarta Pusat, Selasa, 2 April 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
Hasto Buka Suara soal Nasib Hak Angket di DPR: Bukan Persoalan PDIP

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan pengguliran hak angket terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024 bukan persoalan PDIP saja.


Bahas Kecurangan Pemilu 2024 Saat Salat Id di Bantul, Untung Cahyono Minta Maaf

13 hari lalu

Ilustrasi salat Idul Fitri. REUTERS
Bahas Kecurangan Pemilu 2024 Saat Salat Id di Bantul, Untung Cahyono Minta Maaf

Untung Cahyono, penceramah yang viral karena mengangkat materi kecurangan Pemilu 2024 saat salat Id di Bantul memberikan klarifikasi.


Soal Nasib Hak Angket, Nasdem: Kuncinya Ada pada PDIP

19 hari lalu

Massa membawa poster saat menggelar aksi unjuk rasa menuntut pengusutan dugaan kecurangan pemilu serta digulirkannya hak angket di Depan Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat, 8 Maret 2024. Aksi tersebut menuntut DPR RI mendukung hak angket serta pengusutan dugaan kecurangan Pilpres dan Pileg dalam Pemilu 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Soal Nasib Hak Angket, Nasdem: Kuncinya Ada pada PDIP

Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan kunci digulirkannya hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024 ada pada fraksi PDIP.


PKS Tetap Berkomitmen Ajukan Hak Angket, tapi Tunggu Partai Lain

20 hari lalu

Massa membawa poster saat menggelar aksi unjuk rasa menuntut pengusutan dugaan kecurangan pemilu serta digulirkannya hak angket di Depan Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat, 8 Maret 2024. Aksi tersebut menuntut DPR RI mendukung hak angket serta pengusutan dugaan kecurangan Pilpres dan Pileg dalam Pemilu 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
PKS Tetap Berkomitmen Ajukan Hak Angket, tapi Tunggu Partai Lain

Ketua DPP PKS, Al Muzzammil Yusuf, berharap hak angket masih dapat diwujudkan pada masa persidangan DPR berikutnya.


DPR Tutup Masa Sidang, Bagaimana Nasib Pengajuan Hak Angket?

20 hari lalu

Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan pidato dalam Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan III tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, Februari 2024. Puan sempat mengatakan,
DPR Tutup Masa Sidang, Bagaimana Nasib Pengajuan Hak Angket?

PKB menunggu kawan untuk bisa memenuhi syarat pengajuan hak angket DPR terkait dengan dugaan kecurangan Pemilu 2024.