Istilah Efek Ekor Jas dalam Pemilu, Bagaimana Terjadi Anomali di Pemilu 2024?

image-gnews
Suasana rapat rekapitulasi hasil perhitungan hasil perhitungan perolehan suara tingkat nasional pada pemungkutan suara ulang Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur, Malaysia, di Gedung KPU, Jakarta, Senin, 18 Maret 2024. Pada hari ke-20 rapat pleno rekapitulasi pernghitungan suara tingkat nasional, KPU telah merampungkan rekapitulasi penghitungan suara di 128 wilayah PPLN. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Suasana rapat rekapitulasi hasil perhitungan hasil perhitungan perolehan suara tingkat nasional pada pemungkutan suara ulang Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur, Malaysia, di Gedung KPU, Jakarta, Senin, 18 Maret 2024. Pada hari ke-20 rapat pleno rekapitulasi pernghitungan suara tingkat nasional, KPU telah merampungkan rekapitulasi penghitungan suara di 128 wilayah PPLN. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Iklan

TEMPO.CO, JakartaEfek ekor jas atau coat tail effect pada pesta demokrasi terakbar sepanjang sejarah kepemiluan di Tanah Air begitu berpengaruh pada perolehan suara kontestan, baik sang tokoh itu terlibat langsung maupun tak langsung selama masa kampanye Pemilu 2024.

Mengenal Istilah Efek Ekor Jas 

Efek ekor jas istilah yang digunakan dalam politik untuk menggambarkan dampak dari suatu kebijakan atau keputusan yang berdampak tidak hanya pada target langsung dari kebijakan tersebut, tetapi juga pada kelompok atau area lain yang terkait. 

Dalam konteks Pemilu, istilah ini mengacu pada bagaimana keputusan pemilih pada satu posisi pemilihan dapat memengaruhi hasil dari posisi pemilihan lainnya.

Misalnya, dalam Pemilu, efek ekor jas bisa terjadi ketika seorang pemilih memilih kandidat tertentu untuk posisi utama, seperti presiden, dan karena kandidat tersebut berasal dari partai politik tertentu, pemilih tersebut juga cenderung memberikan suara untuk kandidat dari partai yang sama dalam posisi-posisi lainnya, seperti anggota dewan, atau jabatan lainnya. Dalam hal ini, kandidat berekor jas dari partai tersebut akan mendapatkan manfaat dari dukungan yang diberikan kepada kandidat utama.

Dalam konteks politik elektoral nasional, istilah efek ekor jas bukan hal yang asing. Dikutip dari laman MPR RI, definisi coattail effect menurut Golder, Hicker, dan Stoll adalah korelasi dari efek pemilihan presiden atas konfigurasi suara dalam parlemen.

Tapi banyak juga yang memaknainya secara lebih luas sebagai efek ikutan dari seorang tokoh atau figur yang memberikan limpahan insentif elektoral kepada para kontestan Pemilu lainnya, utamanya dalam satu partai politik.

Efek ekor jas dapat menjadi faktor penting dalam strategi kampanye politik, di mana partai atau kandidat berupaya untuk memperoleh dukungan yang luas dengan menarik pemilih untuk memberikan suara pada satu atau beberapa posisi, dengan harapan bahwa dukungan tersebut akan berdampak positif pada posisi-posisi lainnya yang juga diperebutkan. Namun, dampak dari efek ekor jas dapat bervariasi tergantung pada konteks politik dan preferensi pemilih di wilayah tersebut.

Efek ekor jas di Pemilu 2024

Seperti diketahui bahwa Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional, dan enam partai politik lokal Aceh. Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 terdiri atas pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Menurut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai dengan 20 Maret 2024.

Di tengah KPU menyelenggarakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Pemilu 2024 di Jakarta, sejumlah pihak lantas mengaitkan coattail effect perolehan suara partai politik di masing-masing daerah pemilihan (dapil).

Misalnya, sepuluh dapil di Jawa Tengah (Jateng) memang menjadi sorotan karena merupakan salah satu barometer utama "pertarungan" politik nasional. PDI Perjuangan yang mengusung pasangan Ganjar-Mahfud sangat berharap provinsi ini mendongkrak perolehan suara pilpres.

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

Demikian pula pasangan Prabowo-Gibran karena faktor Presiden RI Jokowi dan Gibran yang berasal dari Solo. Sementara itu, Anies-Muhaimin (AMIN) berharap didukung penuh warga nahdhiyin dan PKS. 

Dilansir dari Antaranews, meski perhelatan rekapitulasi penghitungan suara di KPU RI untuk dapil di provinsi di Jateng masih berlangsung, Indoriset Strategis mengaitkan perolehan suara parpol sebagai pengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu.

Lembaga riset itu menyatakan bahwa partai pengusung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berpeluang memenangi pertarungan pada Pemilu Anggota DPR RI di 10 dapil se-Jawa Tengah setelah pihaknya melihat rekapitulasi suara hasil penghitungan nasional.

Pada pemilu anggota legislatif (pileg) tahun ini, kata Direktur lembaga riset itu, Widi Nugroho, enam kursi DPR RI berpeluang didapatkan dari lima partai pengusung pasangan Prabowo-Gibran.

Tambahan kursi DPR RI tersebut berasal dari Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan Partai Golkar masing-masing satu kursi, serta PAN dua kursi. Satu kursi lagi dari PSI asalkan partai politik ini lolos parliamentary threshold (ambang batas parlemen) 4 persen dari suara sah tingkat nasional.

Sementara itu, kursi partai politik pengusung Ganjar Pranowo-Mahfud Md. malah berpotensi berkurang lima kursi, yaitu PDI Perjuangan turun tiga kursi dan PPP berkurang dua kursi.

Anomali justru dari partai pendukung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN). Partai NasDem dan PKS naik dengan menambah masing-masing dua kursi, sedangkan PKB justru berpeluang kehilangan tiga kursi dari hasil Pemilu 2019.

Pemenangan secara elektoral berbasis gotong royong atau komandante stelsel yang dipakai PDI Perjuangan dinilai cukup berhasil untuk amankan suara partai hasil Pemilu 2019. Namun, partai pengusung Prabowo-Gibran secara merata suara juga naik sehingga bilangan pembagi sistem sainte lague merata.

Pilihan editor: PDIP Yakin Menang Pemilu 2024 Meski Tak Bisa Lagi Jual Jokowi

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


PDIP Khawatirkan Fenomena Pemimpin Harus Punya Uang dan Koneksi dengan Aparat

35 menit lalu

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menjawab kesiapan Megawati jadi saksi di MK saat ditemui media di Jakarta Pusat, Selasa, 2 April 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
PDIP Khawatirkan Fenomena Pemimpin Harus Punya Uang dan Koneksi dengan Aparat

Sekjen PDIP, Hasto, mengatakan kondisi demokrasi Indonesia sedang terguncang akibat pragmatisme politik berlebihan di pemilu 2024.


Surya Paloh Soal Peluang PKS Ikut Merapat ke Prabowo: Pandangan Saya Baik

1 jam lalu

Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-jufri (kanan) bersama Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh (kedua kanan), Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (kiri) dan mantan capres nomor urut 1 Anies Baswedan (kedua kiri)  berfoto bersama saat milad ke-22 PKS di kantor DPP PKS, Jakarta, Sabtu 27 April 2024. Tasyakuran milad ke-22 PKS tersebut dihadiri sejumlah kader dan ketua umum partai politik. ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah
Surya Paloh Soal Peluang PKS Ikut Merapat ke Prabowo: Pandangan Saya Baik

Ketua Umum NasDem Surya Paloh menanggapi kemungkinan jika PKS bergabung dengan Prabowo-Gibran.


Anies soal Kemungkinan Jadi Menteri di Pemerintahan Prabowo: Saya Tidak Berandai-andai

2 jam lalu

Mantan calon Presiden Anies Baswedan hadir dalam acara  Halal Bihalal di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan pada Sabtu, 27 April 2024. Tempo/Yohanes Maharso
Anies soal Kemungkinan Jadi Menteri di Pemerintahan Prabowo: Saya Tidak Berandai-andai

Anies Baswedan mengomentari peluang bergabung dalam pemerintahan Prabowo-Gibran sebagai menteri.


Belum Siapkan Nama Menteri, NasDem Fokus Dua Hal Ini

2 jam lalu

Ketua DPP Partai NasDem, Willy Aditya. TEMPO/Ade Ridwan Yandwiputra
Belum Siapkan Nama Menteri, NasDem Fokus Dua Hal Ini

Prabowo belum menawarkan kursi menteri, Partai Nasdem fokus pada kepemimpinan ide dan rekonsiliasi.


Anies Nilai PKS Berada di Persimpangan Jalan usai Putusan MK

2 jam lalu

Mantan calon Presiden Anies Baswedan hadir dalam acara  Halal Bihalal di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan pada Sabtu, 27 April 2024. Tempo/Yohanes Maharso
Anies Nilai PKS Berada di Persimpangan Jalan usai Putusan MK

PKS belum menentukan apakah bergabung dengan pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto atau berada di luar pemerintahan.


Akui Belum Dapat Tawaran Menteri dari Prabowo, Surya Paloh: Siapa Kita?

3 jam lalu

Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh memberikan keterangan pers seusai melakukan pertemuan di Kartanegara IV, Jakarta, Kamis, 25 April 2024. Surya Paloh menemui Prabowo Subianto setelah ditetapkan oleh KPU sebagai Presiden terpili 2024-2029 serta menyatakan NasDem  mendukung sepenuhnya ke pemerintahan baru di bawah Prabowo dan Gibran. TEMPO/M Taufan Rengganis
Akui Belum Dapat Tawaran Menteri dari Prabowo, Surya Paloh: Siapa Kita?

Prabowo belum menawarkan posisi menteri untuk Partai NasDem.


Halalbihalal PKS, Prabowo dan Gibran Tak Hadir

6 jam lalu

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar halalbihalal di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan pada Sabtu, 27 April 2024. Sejumlah pimpinan partai politik hadir dan lembaga negara hadir dalam acara ini. Tempo/Yohanes Maharso
Halalbihalal PKS, Prabowo dan Gibran Tak Hadir

PKS menggelar halalbihalal di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan pada Sabtu, 27 April 2024.


Deretan Komentar Mengenai Kabinet Prabowo-Gibran

7 jam lalu

Deretan Komentar Mengenai Kabinet Prabowo-Gibran

Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia berharap partai berlambang beringin ini mendapat tempat dalam kabinet Prabowo-Gibran


Terpopuler Bisnis: 40 Pabrik Baja Ilegal hingga 'Karpet Merah' Jokowi untuk Program Makan Siang Gratis

10 jam lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mendatangi PT Hwa Hok Steel yang memproduksi baja tulangan beton (BjTB) yang tak sesuai Standar Nasional Indonesia di Kabupaten Serang, Banten pada Jumat, 26 April 2024. Produk yang tak sesuai standar itu nantinya akan dimusnahkan. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Terpopuler Bisnis: 40 Pabrik Baja Ilegal hingga 'Karpet Merah' Jokowi untuk Program Makan Siang Gratis

Zulhas mengatakan ada 40 pabrik yang memproduksi baja ilegal atau tidak memenuhi ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI).


PPP Ajak Semua Pihak Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ada Peran Sandiaga Uno?

18 jam lalu

Ketua Bappilu PPP dan Ketua Dewan Pakar TPN Ganjar-Mahfud, Sandiaga Uno memberi penjelasan tentang rencananya di masa tenang Pemilu 2024 saat ditemui di Pasar Gede Solo, Jawa Tengah, Sabtu, 10 Februari 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
PPP Ajak Semua Pihak Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ada Peran Sandiaga Uno?

Sandiaga Uno mengucapkan selamat kepada Prabowo-Gibran.