TEMPO.CO, Jakarta - Belakangan, kabar ihwal Presiden Joko Widodo atau Jokowi cawe-cawe dalam penyusunan kabinet pemerintahan capres-cawapres Prabowo-Gibran yang unggul versi quick count di Pilpres 2024, sedang ramai dibahas. Bahkan Jokowi disebut akan memiliki peran yang signifikan.
Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo-Gibran, Dradjad Wibowo, mengatakan Jokowi masih akan dilibatkan dalam pembentukan kabinet dan penyusunan kebijakan Prabowo-Gibran.
Keterlibatan beliau (Jokowi) akan sangat signifikan," kata Dradjad saat dihubungi Tempo melalui pesan WhatsApp, Sabtu, 24 Februari 2024.
Dia mengaku Prabowo-Gibran akan banyak mendengarkan pandangan Jokowi dalam pembentukan pemerintahan dan penyusunan kebijakan. Menurutnya, keterlibatan Presiden Jokowi masih wajar, sebab pada masa transisi kewenangan penyusunan RAPBN secara tata negara masih berada di tangan pemerintahan Jokowi.
Hal tersebut pun menuai beragam respon, salah satunya pakar hukum tata negara Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah yang menyebut keterlibatan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam pembentukan kabinet dan penyusunan kebijakan Prabowo-Gibran melanggar UUD 1945.
"Pasal 17 ayat (2) UUD itu kan jelas menyebut secara eksplisit kalau menteri-menteri diangkat dan diberhentikan presiden," ujar Herdiansyah saat dihubungi melalui pesan WhatsApp, Senin, 26 Februari 2024.
Herdiansyah mengatakan, presiden terpilih tidak boleh diatur dan didikte oleh mantan presiden. Baginya, haram hukumnya bagi Jokowi cawe-cawe dalam urusan penentuan menteri-menteri pemerintahan selanjutnya.
Presiden Jokowi pun buka suara untuk menanggapi isu keterlibatannya dalam penyusunan kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Tanyakan ke Pak Prabowo, kok tanyakan kepada saya,” kata Jokowi usai menghadiri acara Rapat Pimpinan TNI dan Polri Tahun 2024 di GOR Ahmad Yani, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, dikutip dari Antaranews, Rabu, 28 Februari 2024.
Saat ditanya apakah dirinya diminta untuk memberikan saran atas susunan kabinet mendatang, Presiden kembali meminta wartawan bertanya kepada Prabowo.
“Ditanyakan kepada pak Prabowo, jangan ditanyakan kepada saya,” pintanya.
Di sisi lain, saat rapat paripurna Kabinet Jokowi pada Senin, 26 Februari 2024 program makan siang gratis yang dicanangkan oleh capres nomor urut dua Prabowo-Gibran sempat menjadi pembahasan dalam rapat. Hal itupun langsung menuai kritik dari kubu capres nomor urut satu dan tiga.
Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Chico Hakim, menilai pembahasan program makan siang gratis dalam rapat kabinet Jokowi melanggar etika.
Selain itu, menurut Chico, agenda pembahasan makan siang gratis dalam rapat kabinet hanya bertujuan membuat persepsi bahwa Prabowo-Gibran telah memenangi Pilpres 2024. Padahal, hingga kini belum ada presiden dan wakil presiden terpilih secara definitif.
"Presiden menyampaikan soal makan siang gratis itu hanyalah sebagai simbol bahwa beliau ingin mengatakan yang memenangkan pilpres ini adalah Prabowo-Gibran," kata Chico.
Kritik serupa juga dilontarkan oleh kubu capres nomor urut satu, Anies-Muhaimain. Juru bicara dari Timnas AMIN, Billy David Nerotumilena, menilai pembicaraan soal program Prabowo oleh pemerintah kurang pantas karena proses Pemilu masih berlangsung.
“Kalau berbicara program pemerintahan selanjutnya kan kurang pantas, Pemilu 2024 belum selesai prosesnya, kabinet belum terbentuk. Ditambah lagi legislatif baru belum terpilih,” kata Billy melalui pesan singkat pada Selasa kemarin, 27 Februari 2024.
SUKMASARI | HAN REVANDA PUTRA | DANIEL A. FAJRI | SULTAN ABDURRAHMAN
Pilihan editor: Politikus PAN Bantah Pelibatan Jokowi dalam Pembentukan Kabinet Prabowo Langgar UUD 1945
