Sengketa Pilpres 2024 Bakal Maju ke MK? Begini Jejak PHPU Saat Pilpres 2019

image-gnews
Kuasa Hukum BPN Prabowo - Sandi saat berbincang di sela sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis, 27 Juni 2019. Kubu Prabowo - Sandiaga mengajukan gugatan terkait sengketa Pilpres karena menuding kubu Joko Widodo atau Jokowi - Ma'ruf Amin melakukan kecurangan yang secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Kuasa Hukum BPN Prabowo - Sandi saat berbincang di sela sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis, 27 Juni 2019. Kubu Prabowo - Sandiaga mengajukan gugatan terkait sengketa Pilpres karena menuding kubu Joko Widodo atau Jokowi - Ma'ruf Amin melakukan kecurangan yang secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Pemilihan Umum Presiden atau Pilpres 2024 tampaknya akan disengketakan ke meja hijau Mahkamah Konstitusi (MK). Meski hasil akhir rekapitulasi belum diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md sudah menyiapkan prosedur hukum yang akan ditempuh jika kalah.

Sengketa perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU juga terjadi pada Pilpres 2019. Prabowo Subianto yang maju bersama Sandiaga Uno dinyatakan kalah oleh KPU berdasarkan hasil rekapitulasi. Prabowo-Sandi mendapatkan 44,5 persen suara. Rivalnya, Joko Widodo atau Jokowi yang didampingi Ma’ruf Amin menang dengan persentase suara 55,50. Prabowo tak menerima hasil tersebut dan menggugat ke MK.

Lantas, seperti apa jejak sengketa Pilpres 2019?

Sengketa Pilpres memang sudah lazim dan bahkan menjadi agenda ajek. Sejak Pemilu digelar secara langsung alias keputusan memilih kandidat sepenuhnya di tangan rakyat per 2004, mulai saat itu sengketa Pilpres menjadi “budaya”. Selama lima kali menggelar pemilihan kepala negara, kesemuanya berujung sengketa, termasuk dalam Pilpres terakhir bila jadi.

Desus mengajukan sengketa hasil Pilpres 2024 diembuskan tim hukum kubu Anies-Muhaimin melalui pemimpinnya, Ari Yusuf Amir. Mereka akan mengajukan gugatan jika hasil rekapitulasi suara memenangkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Mereka berfokus pada penetapan Gibran sebagai calon wakil presiden.

Sementara itu, tim hukum kubu Ganjar-Mahfud juga tengah merumuskan gugatan yang akan diajukan ke MK. Juru bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Cyril Roul Hakim atai Chico Hakim menyatakan bahwa ada banyak kecurangan dalam proses pemungutan suara yang perlu diselesaikan.

Jejak sengketa Pilpres 2019

Pasangan Pilpres 2019 dengan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memutuskan untuk mengajukan gugatan ke MK pada medio Mei 2019 setelah dinyatakan kalah. Tim hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menuding kubu Jokowi-Ma’ruf melakukan kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Beberapa dalil TSM yang diajukan antara lain, mereka menuding ada penyalahgunaan anggaran oleh kubu Jokowi. Kubu Jokowi disebut sengaja menaikkan gaji dan rapel PNS. Jokowi juga dituding menyalahgunakan birokrasi dengan mengerahkan pegawai BUMN. Selain itu, ada pembatasan kebebasan pers, pengerahan aparat negara, dan diskriminasi terhadap pendukung mereka.

Sidang perdana sengketa Pilpres 2019 digelar pada Jumat, 14 Juni 2019 dengan agenda sidang membacakan gugatan pemohon. Kubu Prabowo-Sandi, melalui Ketua Tim Kuasa Hukumnya Bambang Widjojanto, meminta MK membatalkan keputusan KPU terkait penetapan hasil Pilpres 2019. Mereka juga meminta dibatalkannya berita acara KPU tentang hasil Pilpres 2019 yang menetapkan Jokowi-Ma’ruf meraih suara terbanyak.

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

“Kami mohon kepada Mahkamah Konstitusi agar memberikan putusan dengan amar sebagai berikut, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan batal dan tidak berlakunya keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD, DPRD Kabupaten, secara nasional tahun 2019,” ujar Bambang di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Jumat, 14 Juni 2019.

Sidang kedua sengketa Pilpres 2019 kemudian digelar pada 18 Juni 2019. Pada persidangan ini, KPU menyiapkan alat bukti berupa 300 dari 6000 halaman jawaban gugatan atas dalil yang relevan. KPU dalam sidang menegaskan bahwa Pemilu berlangsung dengan lancar, sesuai asas langsung bebas, jujur, dan rahasia. Kala itu KPU meminta agar KPU menolak seluruh permohonan Prabowo-Sandi sebab dinilai tidak memiliki titik jelas.

Pada akhirnya MK memutuskan menolak seluruh gugatan kubu Prabowo-Sandi dalam sengketa Pilpres 2019 tersebut. Putusan dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman dalam sidang yang selesai ,Pada Kamis, 27 Juni 2019. Hakim MK mematahkan semua dalil kubu Prabowo-Sandi. Mahkamah menilai dalil terkait kecurangan Pemilu secara STM tak terbukti dan tak beralasan secara hukum.

“Menolak seluruh permohonan pemohon,” kata Ketua Hakim MK Anawar Usman.

MK juga menyatakan klaim kemenangan Prabowo-Sandi dengan perolehan 52 persen suara tak dilengkapi bukti yang lengkap. Adapun dalam gugatannya, Prabowo mengklaim perolehan 68.650.239 atau 52 persen suara, sementara perhitungan mereka Jokowi-Ma’ruf hanya meraih 63.573.169 atau 48 persen suara.

Setelah Mahkamah mencermati, pemohon tidak melampirkan bukti hasil rekapitulasi yang lengkap dari 34 provinsi sebagaimana didalilkan pemohon. Dalam pembuktiannya, kubu Prabowo-Sandi hanya melampirkan hasil foto dan pindai yang tidak jelas mengenai sumbernya dan bukan C1 resmi yang diberikan pada saksi 02.

“Berdasarkan fakta di atas, Mahkamah berpendapat dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum,” ujar Hakim MK Arief Hidayat dalam sidang di Gedung MK, Jakarta, Kamis, 27 Juni 2019.

HENDRIK KHOIRUL MUHID  | PUTRI SAFIRA PITALOKA | SYAILENDRA PERSADA | DEWI NURITA

Pilihan Editor: Todung Mulya Lubis dan Henry Yosodiningrat dari TPN Ganjar-Mahfud Siap Bongkar Indikasi Kecurangan Pemilu 2024

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


PKS Tak Khawatir jika PKB dan PDIP Bentuk Poros Ketiga di Pilgub Jakarta

3 menit lalu

Logo baru PKS. dok.Panitia Munas PKS
PKS Tak Khawatir jika PKB dan PDIP Bentuk Poros Ketiga di Pilgub Jakarta

PKS tidak mengkhawatirkan kerja sama politik yang dijalin antara PKB dan PDIP di Pilkada Jakarta.


Jokowi dan Puan Kompak Buka Forum Kerja Sama Parlemen Indonesia - Pasifik

24 menit lalu

Presiden Jokowi, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua Parlemen Kerajaan Tonga Fatafehi Fakafanua membuka Indonesia Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) di Hotel Fairmont, Jakarta, pada Kamis, 25 Juli 2024. Foto Tangkap Layar Sekretariat Presiden
Jokowi dan Puan Kompak Buka Forum Kerja Sama Parlemen Indonesia - Pasifik

Presiden Jokowi menghargai kemitraan DPR RI dan negara-negara Pasifik sebagai inisiatif strategis memperkuat kemitraan di kawasan Pasifik.


Sosok Burhanuddin Abdullah dari Gubernur BI, Tersangka KPK, TKN Prabowo, hingga Komisaris Utama PLN

47 menit lalu

Mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah, dalam rapat konsultasi Panitia Khusus Hak Angket Century, di Gedung MPR/DPR, Jakarta (21/12). TEMPO/Imam Sukamto
Sosok Burhanuddin Abdullah dari Gubernur BI, Tersangka KPK, TKN Prabowo, hingga Komisaris Utama PLN

Eks Gubernur BI sekaligus bekas Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Burhanuddin Abdullah jadi Komisaris Utama PT PLN (Persero). Ini rekam jejaknya.


Akhirnya Jokowi Bisa Ngantor di IKN Bulan Ini, Gelar Rapat Kabinet Pertama di Sana Pekan Depan?

1 jam lalu

Lanskap Desain Istana Kepresidenan Nusantara di Ibu Kota Negara, Kalimantan. (Foto: Dok. Nyoman Nuarta).
Akhirnya Jokowi Bisa Ngantor di IKN Bulan Ini, Gelar Rapat Kabinet Pertama di Sana Pekan Depan?

Presiden Jokowi akhirnya bisa berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) mulai 28 Juli 2024 setelah sarana dan prasarana kantornya siap.


Istana Persiapkan Furnitur untuk Presiden Jokowi Berkantor di IKN Akhir Pekan Ini

1 jam lalu

Lanskap Desain Istana Kepresidenan Nusantara di Ibu Kota Negara, Kalimantan. (Foto: Dok. Nyoman Nuarta).
Istana Persiapkan Furnitur untuk Presiden Jokowi Berkantor di IKN Akhir Pekan Ini

Heru Budi Hartono memastikan Istana Kepresidenan dan Kementerian PUPR terus mempersiapkan segala kebutuhan Jokowi untuk berkantor di IKN.


Intip Persiapan Jokowi Gelar Sidang Kabinet dan Berkantor di IKN Akhir Juli

2 jam lalu

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers usai meninjau lokasi Upacara HUT ke-79 RI di IKN, Kalimantan Timur, Rabu 5 Juni 2024. ANTARA/Dokumentasi Pribadi
Intip Persiapan Jokowi Gelar Sidang Kabinet dan Berkantor di IKN Akhir Juli

Presiden Jokowi dipastikan bertolak ke IKN akhir bulan ini. Ada rencana gelar sidang kabinet.


Air Mengalir dan Bisa Diminum, Jokowi Siap Berkantor di IKN 28 Juli

2 jam lalu

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers usai meninjau lokasi Upacara HUT ke-79 RI di IKN, Kalimantan Timur, Rabu 5 Juni 2024. ANTARA/Dokumentasi Pribadi
Air Mengalir dan Bisa Diminum, Jokowi Siap Berkantor di IKN 28 Juli

Presiden Jokow Widodo atau Jokowi bakal berkantor di IKN pada Minggu, 28 Juli 2024


Muhammadiyah Putuskan Terima Izin Tambang

2 jam lalu

Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Anwar Abbas hadir dan memberikan pernyataan dukungan dalam acara konsolidasi Garda Matahari di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat, 1 Desember 2023.
Muhammadiyah Putuskan Terima Izin Tambang

Pengurus PP Muhammadiyah Anwar Abbas mengatakan persetujuan menerima Izin Usaha Pertambangan untuk ormas keagamaan itu berisi sejumlah catatan.


Sama-sama Dikritisi Publik, Usai Tapera Terbitlah Asuransi Kendaraan Bermotor TPL

3 jam lalu

Kendaraan melintas di Jalan Bulevar, Summarecon, Bekasi, 19 Juli 2024. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) seluruh kendaraan bermotor di Indonesia wajib ikut asuransi third party liability (TPL) mulai Januari 2025. TEMPO/Fajar Januarta
Sama-sama Dikritisi Publik, Usai Tapera Terbitlah Asuransi Kendaraan Bermotor TPL

Wacana iuran wajib Tapera menuai kritik dari publik, kini pemerintah rencanakan wajib asuransi kendaraan bermotor TPL. yang juga disorot publik.


Prabowo Optimistis Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen, Ekonom Sebut di Era Jokowi Saja Stagnan

4 jam lalu

Konsumen berbelanja kue kering khas lebaran di pasar Jatinegara, Jakarta, Rabu 3 April 2024. Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memperkirakan terjadinya anomali pada aktivitas konsumsi masyarakat di momentum ramadan dan lebaran tahun ini. Hal ini terutama dipicu oleh daya beli masyarakat yang mulai tergerus akibat lonjakan harga pangan sejak akhir 2023. TEMPO/Tony Hartawan
Prabowo Optimistis Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen, Ekonom Sebut di Era Jokowi Saja Stagnan

Presiden terpilih Prabowo Subianto yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 8 persen. Ekonom sebut sulit tercapai bila permasalahan struktura; tidak dibenahi. Pertumbuhan era Jokowi masih stagnan di kisaran 5 persen.