Kreator Konten Agos Gemoy Disomasi NasDem, Bawaslu Minta Caleg Tempel Stiker Izin Pemilik Rumah

Reporter

image-gnews
Ketua Bawaslu Jatim Muhammad Waris (kanan) menunjukkan piagam kerja sama dengan Kepala BKKBN Jatim Maria Ernawati di Hotel Haris Surabaya, Senin, 11 Desember 2023. TEMPO/Kukuh S. Wibowo
Ketua Bawaslu Jatim Muhammad Waris (kanan) menunjukkan piagam kerja sama dengan Kepala BKKBN Jatim Maria Ernawati di Hotel Haris Surabaya, Senin, 11 Desember 2023. TEMPO/Kukuh S. Wibowo
Iklan

TEMPO.CO, Surabaya - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur Muhammad Waris mengatakan, seyogyanya calon anggota legislatif yang menempelkan alat peraga kampanye (APK) berupa stiker di rumah orang, meminta izin terlebih dahulu. Bila pemilik rumah tak keberatan, caleg tersebut baru bisa menempelkan APK.

"Tapi kalau pemilik rumah keberatan, ya, jangan,” kata Waris di sela-sela kegiatan Sosialisasi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemantau Pemilu dan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dengan BKKBN Provinsi Jawa Timur di Surabaya, Senin, 11 Desember 2023.

Pernyataan Waris menanggapi seorang kreator konten asal Sumbersuko, Kabupaten Lumajang, Agus Hariyanto alias Agos Gemoy yang disomasi Partai NasDem karena mengelupas stiker caleg yang ditempelkan di kaca pintu rumah orang tuanya.

Sembari melepas stiker tersebut, Agos Gemoy membuat narasi keberatan rumah orang tuanya ditempeli stiker caleg, apalagi tanpa sepengetahuan tuan rumah. Namun narasi yang diedarkan melalui TikTok itu membuat NasDem Lumajang keberatan lantaran dianggap mendiskreditkan si caleg. Agos Gemoy pun disomasi.

"Untuk para timses-timses caleg, jangan sembarangan nempel-nempel stiker di rumah orang tanpa izin. Iya lek wonge seneng (iya kalau orangya suka),” kata Agos Gemoy dalam video TikTok tersebut.

“Soal pilihan itu di hati. Mbelani stiker aku masio dikeki satu ewu ya nggak gelem, Rek (demi stiker meski diberi seratus ribu aku tidak mau). Rumahku rusak iki. Iki sik bandha tuku bensin gawe ngresiki (masih modal beli bensin untuk membersihkan),” imbuh Agus.

Ia melanjutkan, “Nanti kalau gue jadi artis terkenal, artis papan atas, gue langsung nyaleg. Ya langsung DPR RI lah. Tapi ya nggak kayak gini juga tiba-tiba seenaknya saja nempel stiker di rumah orang tanpa izin. Eh mohon maaf Pak yang punya partai warna biru ini. Mohon maaf. Bukan saya itu berniat black campaign atau menjelek-jelekkan, enggak.”

Menurut Waris, kasus di Lumajang lebih pada hak pemilik rumah yang keberatan tempat tinggalnya sebagai ajang kampanye. Waris pun memaklumi jika tuan rumah tak berkenan. Namun masalah seperti itu, kata Waris, seharusnya tak perlu sampai melapor ke Bawaslu.

“Ya langsung lepas saja (stikernya), kan susah kalau harus lapor Bawaslu, wong itu rumah sendiri kok. Kalau harus ke Bawaslu yang jaraknya 20 Km misalnya, kan susah juga,” ujar Waris.

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

Sehingga Waris berharap masalah itu diselesaikan di tingkat desa atau kecamatan saja. Ia menilai penempelan stiker tanpa izin pemilik rumah sebenarnya termasuk pelanggaran. “Sebenarnya bisa dilaporkan juga dan (calegnya) kena sanksi administrasi. Tapi wong ini stiker kecil saja kan bisa diselesaikan mestinya,” kata dia.

BKKBN Minta Diawasi Bawaslu

Sementara itu Kepala Perwakilan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jawa Timur Maria Ernawati mengatakan sengaja mengajak kerjasama Bawaslu agar kegiatan-kegiatan  yang berkaitan dengan sosialisasi penurunan stunting diawasi.

Sebab, kata Maria, dalam beberapa kegiatan penyuluhan penurunan stunting oleh BKKBN Jatim di 38 kabupaten/kota, biasanya turut dihadiri oleh anggota Komisi IX DPR. “Bagaimana sosialisasi kami tetap jalan, capai output yang diinginkan, tanpa dianggap politis. Di tahun politik ini kami tidak main-main, bisa kena hukuman indisipliner nanti,” kata Maria.

Maria menuturkan, sejak 2021 BKKBN diberi tugas baru turut membantu penurunan angka stunting. Pada 2022, kata dia, prevalensi stunting di Jatim 19,2 persen. Sehingga tahun ini target penurunan ditingkatkan menjadi 16 persen. “Untuk mencapai target tersebut, kami menggandeng mitra-mitra stretegis, salah satunya Bawaslu,” ujarnya.

Waris mengatakan pemilu berkaitan dengan pembangunan keluarga. Tujuannya agar keluarga tersebut melek politik dan tidak salah pilih. Mana yang menurut mereka baik, hak politiknya dapat disalurkan. “Apalagi saat ini tahapan pemilu sudah memasuki fase krusial berupa kampanye,” ujar  Waris.

Pilihan Editor: Video Viral Stiker Caleg, Konten Kreator Lumajang Disomasi Badan Advokasi Partai NasDem


Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

1 jam lalu

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik (dua dari kiri) meninjau kesiapan pelaksanaan Pemilu 2024 di Kantor KPU Kota Solo, Jumat, 26 Januari 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.


KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

2 jam lalu

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Kholik saat jeda istirahat rekapitulasi suara nasional dan luar negeri di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, 1 Maret 2024 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

PDIP tercantum sebagai pihak penggugat diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.


PKS Berharap Prabowo Ajak Gabung Koalisi seperti PKB dan NasDem

18 jam lalu

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (kiri), Sekjen PKS Aboe Bakar Al-Habsy (kanan) dan Presiden PKS Ahmad Syaikhu (tengah) saat bertemu di DPP PKB, Senen, Jakarta Pusat, Kamis, 25 April 2024. Pertemuan petinggi PKB dan PKS dalam rank silahturahmi perubahan yang telah dijalin kedua partai dalam pemilu 2024. PKB, PKS dan Nasdem diketahui pernah berkoalisi untuk mengusung pasangan Anies-Imin di Pilpres 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
PKS Berharap Prabowo Ajak Gabung Koalisi seperti PKB dan NasDem

PKS berharap didatangi Presiden Terpilih Prabowo Subianto untuk diajak bergabung ke koalisi pemerintahan mendatang.


Surya Paloh Soal Peluang PKS Ikut Merapat ke Prabowo: Pandangan Saya Baik

22 jam lalu

Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-jufri (kanan) bersama Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh (kedua kanan), Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (kiri) dan mantan capres nomor urut 1 Anies Baswedan (kedua kiri)  berfoto bersama saat milad ke-22 PKS di kantor DPP PKS, Jakarta, Sabtu 27 April 2024. Tasyakuran milad ke-22 PKS tersebut dihadiri sejumlah kader dan ketua umum partai politik. ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah
Surya Paloh Soal Peluang PKS Ikut Merapat ke Prabowo: Pandangan Saya Baik

Ketua Umum NasDem Surya Paloh menanggapi kemungkinan jika PKS bergabung dengan Prabowo-Gibran.


Belum Siapkan Nama Menteri, NasDem Fokus Dua Hal Ini

22 jam lalu

Ketua DPP Partai NasDem, Willy Aditya. TEMPO/Ade Ridwan Yandwiputra
Belum Siapkan Nama Menteri, NasDem Fokus Dua Hal Ini

Prabowo belum menawarkan kursi menteri, Partai Nasdem fokus pada kepemimpinan ide dan rekonsiliasi.


Anies soal Peluang Maju di Pilgub Jakarta: Sekarang Rehat Dulu

23 jam lalu

Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-jufri (kanan) bersama Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh (kedua kanan), Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (kiri) dan mantan capres nomor urut 1 Anies Baswedan (kedua kiri)  berfoto bersama saat milad ke-22 PKS di kantor DPP PKS, Jakarta, Sabtu 27 April 2024. Tasyakuran milad ke-22 PKS tersebut dihadiri sejumlah kader dan ketua umum partai politik. ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah
Anies soal Peluang Maju di Pilgub Jakarta: Sekarang Rehat Dulu

Anies Baswedan menanggapi singkat wacana dirinya akan maju kembali sebagai calon gubernur di Pilkada DKI Jakarta 2024.


NasDem Prioritaskan Anies Baswedan Maju Pilgub Jakarta

1 hari lalu

Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menemui Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, usai mengikuti pembacaan putusan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi, pada Senin sore, 22 April 2024. Pertemuan itu berlangsung di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
NasDem Prioritaskan Anies Baswedan Maju Pilgub Jakarta

Ketua Umum partai NasDem, Surya Paloh mengatakan, pencalonan Anies Baswedan di Pilkada DKI masih perlu pengkajian.


Akui Belum Dapat Tawaran Menteri dari Prabowo, Surya Paloh: Siapa Kita?

1 hari lalu

Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh memberikan keterangan pers seusai melakukan pertemuan di Kartanegara IV, Jakarta, Kamis, 25 April 2024. Surya Paloh menemui Prabowo Subianto setelah ditetapkan oleh KPU sebagai Presiden terpili 2024-2029 serta menyatakan NasDem  mendukung sepenuhnya ke pemerintahan baru di bawah Prabowo dan Gibran. TEMPO/M Taufan Rengganis
Akui Belum Dapat Tawaran Menteri dari Prabowo, Surya Paloh: Siapa Kita?

Prabowo belum menawarkan posisi menteri untuk Partai NasDem.


Deretan Aktivitas dan Pesan Anies setelah Pilpres 2024

1 hari lalu

Deretan Aktivitas dan Pesan Anies setelah Pilpres 2024

Setelah berakhir Pilpres 2024 dan putusan MK, Anies Baswedan telah melakukan berbagai aktivitas. Ia juga menyampaikan beberapa pesan dan pandangannya


Politikus PAN Sambut Baik Keputusan NasDem Merapat ke Prabowo-Gibran

1 hari lalu

Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh memberikan keterangan pers seusai melakukan pertemuan di Kartanegara IV, Jakarta, Kamis, 25 April 2024. Surya Paloh menemui Prabowo Subianto setelah ditetapkan oleh KPU sebagai Presiden terpili 2024-2029 serta menyatakan NasDem  mendukung sepenuhnya ke pemerintahan baru di bawah Prabowo dan Gibran. TEMPO/M Taufan Rengganis
Politikus PAN Sambut Baik Keputusan NasDem Merapat ke Prabowo-Gibran

Politikus PAN itu mengaku tidak khawatir jatah kursi untuk partainya di kabinet Prabowo-Gibran akan berkurang.