Kilas Balik Putusan Sengketa Pilpres 2014 dan 2019

Editor

Nurhadi

image-gnews
Delapan hakim Mahkamah Konstitusi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum untuk Pemilihan Presiden 2024 atau PHPU Pilpres di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Senin, 1 April 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Delapan hakim Mahkamah Konstitusi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum untuk Pemilihan Presiden 2024 atau PHPU Pilpres di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Senin, 1 April 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Konstitusi atau MK akan membacakan putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum atau sengketa Pilpres 2024 pada Senin, 22 April 2024. PHPU bukan hal baru sebab dalam dua Pilpres sebelumnya, yakni pada 2014 dan 2019, sengketa Pilpres juga terjadi.

Dalam dua perkara tersebut, MK memutuskan menolak gugatan terhadap hasil pemilu. Berikut kilas balik keputusan MK terkait sengketa Pilpres pada 2014 dan 2019.

Sengketa Pilpres 2014

Pilpres 2014 diikuti oleh pasangan capres-cawapres nomor urut 01, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa (Prabowo-Hatta), dan pasangan nomor urut 02, Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokow-JK). Hasil Pilpres yang digelar 9 Juli 2014 itu menunjukkan Jokowi-JK unggul dengan 53,15 persen. Sedangkan Prabowo-Hatta kalah dengan perolehan suara 46,85 persen.

Tak terima, Prabowo-Hatta lalu mengajukan beberapa gugatan baik ke DKPP dan MK. Berbagai persoalan yang diajukan antara lain Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) pada Pilpres 2014 yang dinilai sangat banyak, KPU dinilai tak melaksanakan rekomendasi Bawaslu, masalah sistem noken di Papua, dan pengalihan suara dari pasangan nomor urut 1 ke pasangan nomor urut 2.

Kemudian juga terkait perolehan suara 0 persen, pengabaian terhadap daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) sebagai dasar DPT, adanya pelanggaran yang sistematis, terstruktur dan masif atau TSM, hingga pembukaan kotak suara oleh KPU dalam rangka mengumpulkan bukti untuk persidangan di MK.

Sidang putusan atas perkara ini digelar pada Kamis, 21 Agustus 2014. Ketua MK Hamdan Zoelva mengungkapkan, putusan hakim konstitusi tertuang dalam 4.390 halaman. Saking tebalnya, hanya 400 halaman yang dibacakan. Sidang yang berlangsung pukul 14.30 WIB hingga pukul 21.50 WIB itu memutuskan menolak seluruh gugatan yang diajukan Prabowo-Hatta.

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

Sengketa Pilpres 2019

Pilpres 2019 kembali diikuti oleh Prabowo dan Jokowi. Kali itu Jokowi berpasangan dengan Ma’ruf Amin dengan nomor urut 01, sedangkan Prabowo menggandeng Sandiaga Salahuddin Uno dengan nomor urut 02. Hasil pilpres yang digelar pada 17 April 2019 itu menunjukkan Jokowi-Ma’ruf menang 55,50 persen, sementara Prabowo-Sandi 44,50 persen.

Prabowo tak menerima hasil Pilpres 2019 tersebut. Prabowo-Sandi lalu mengajukan permohonan gugatan ke MK dengan termohon pihak KPU. Sidang perkara ini dimulai pada pada Jumat, 14 Juni 2019, dan berlangsung selama 14 hari kerja. Pemohon mendalilkan adanya kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam pelaksanaan Pilpres 2019.

Sidang putusan perkara sengketa Pilpres 2019 digelar pada Kamis, 27 Juni 2019. Kala itu MK menyatakan menolak untuk seluruhnya permohonan perkara PHPU 2019 yang dimohonkan Prabowo-Sandi. Amar itu tertuang dalam putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019.

KPU.GO.ID | MKRI,ID

Pilihan Editor: Refly Harun Tuding Ada Upaya Intervensi Hakim MK Sejak Awal Sidang

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jelang Pilkada, Lembaga Pendidikan Diminta Tak Terseret Arus Kontes Politik

1 hari lalu

Alat Peraga Kampanye (APK) pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan di jalan raya Ciputat, Tangerang Selatan dimasa tenang pencoblosan, Senin 7 Desember 2020. Sejumlah alat peraga kampanye Pilkada 2020 Kota Tangerang Selatan masih terpantau terpasang di beberapa titik dimana KPU menetapkan jadwal masa kampanye pada 26 September hingga 5 Desember 2020. Tempo/Nurdiansah
Jelang Pilkada, Lembaga Pendidikan Diminta Tak Terseret Arus Kontes Politik

Lembaga pendidikan diwanti-wanti tetap kritis menjelang Pilkada serentak pada tahun ini.


Novel Baswedan Cs Bakal Kaji Ulang Permohonan Gugatan Batas Usia Capim KPK ke MK

1 hari lalu

Eks penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan cs memberikan pernyataan usai menghadiri sidang perdana gugatan batas usia calon pimpinan (capim) KPK di Mahkamah Konstitusi, Senin, 22 Juli 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
Novel Baswedan Cs Bakal Kaji Ulang Permohonan Gugatan Batas Usia Capim KPK ke MK

Novel Baswedan dan sebelas eks penyidik KPK lainnya akan merevisi berkas permohonan gugatan batas usia capim KPK ke Mahkamah Konstitusi.


Novel Baswedan Cs Optimis MK Kabulkan Permohonan Batas Usia Pimpinan KPK

2 hari lalu

Eks penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan cs memberikan pernyataan usai menghadiri sidang perdana gugatan batas usia calon pimpinan (capim) KPK di Mahkamah Konstitusi, Senin, 22 Juli 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
Novel Baswedan Cs Optimis MK Kabulkan Permohonan Batas Usia Pimpinan KPK

Novel Baswedan dan eks penyidik KPK lainnya yakin Mahkamah Konstitusi bakal mengabulkan permohonan mereka soal batas usia pimpinan KPK.


Novel Baswedan Ungkap Alasan Hakim MK Baru Sidangkan Gugatan Batas Usia Pimpinan KPK

2 hari lalu

Eks penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan cs memberikan pernyataan usai menghadiri sidang perdana gugatan batas usia calon pimpinan (capim) KPK di Mahkamah Konstitusi, Senin, 22 Juli 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
Novel Baswedan Ungkap Alasan Hakim MK Baru Sidangkan Gugatan Batas Usia Pimpinan KPK

Eks penyidik KPK Novel Baswedan bersama dengan sejumlah eks pegawai KPK korban Tes Wawasan Kebangsaan mengajukan gugatan batas usia pimpinan KPK.


MK Gelar Sidang Perdana Gugatan Eks Pegawai KPK Korban TWK Soal Batas Usia Pimpinan KPK

2 hari lalu

Eks penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan cs memberikan pernyataan usai menghadiri sidang perdana gugatan batas usia calon pimpinan (capim) KPK di Mahkamah Konstitusi, Senin, 22 Juli 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
MK Gelar Sidang Perdana Gugatan Eks Pegawai KPK Korban TWK Soal Batas Usia Pimpinan KPK

Eks pegawai KPK yang tersingkir karena Tes Wawasan Kebangsaan atau TWK mengajukan gugatan soal batas minimal usia pimpinan KPK.


Demokrat Ogah Dukung Cagub Jakarta yang Maju karena Incar Modal Pilpres 2029

7 hari lalu

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan sambutan saat menyerahkan surat rekomendasi enam provinsi Calon Gubernur Sulawesi Utara pada Pilkada 2024 di Kantor DPP Demokrat, Jakarta, Rabu, 10 Juli 2024. Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyerahkan surat rekomendasi untuk enam provinsi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang akan diusung oleh Partai Demokrat pada Pilkada 2024.   TEMPO/M Taufan Rengganis
Demokrat Ogah Dukung Cagub Jakarta yang Maju karena Incar Modal Pilpres 2029

Kepala Badan Komunikasi Strategis Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra membeberkan sejumlah kriteria partainya untuk calon gubernur di Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Jakarta.


Poin Gugatan Adik Almas Tsaqibbirru ke MK terkait UU Pilkada dan Kaesang

7 hari lalu

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep di Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (5/7/2024). (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)
Poin Gugatan Adik Almas Tsaqibbirru ke MK terkait UU Pilkada dan Kaesang

Adik Almas Tsaqibbirru mengajukan gugatan ke MK soal syarat batas usia di UU Pilkada. Gugatan itu diduga untuk menjegal Kaesang maju ke Pilgub.


Bamsoet Usul Pilpres dan Pileg Dipisah

8 hari lalu

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo saat tiba di Kantor DPP PKS, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Senin, 8 Juli 2024. TEMPO/Sultan Abdurrahman
Bamsoet Usul Pilpres dan Pileg Dipisah

Bamsoet mengusulkan pelaksanaan pilpres dan pileg dipisah. Pemilu serentak membuat masyarakat hanya terfokus pada pelaksanaan pemilihan presiden.


Kelakar Bamsoet soal Sistem Politik: Integritas hingga Kualitas Kurang Berarti Tanpa 'Isi Tas'

8 hari lalu

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) bersama jajaran mengunjungi Wakil Presiden RI ke-6 Try Sutrisno dalam rangka silahturahmi kebangsaan di kediamanya, Menteng, Jakarta, 20 Mei 2024. Bamsoet mengatakan safari politik tersebut untuk melakukan rekonsiliasi nasional setelah pemilihan Presiden 2024, MPR juga berencana akan mengunjungi Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri hingga Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). TEMPO/ Febri Angga Palguna
Kelakar Bamsoet soal Sistem Politik: Integritas hingga Kualitas Kurang Berarti Tanpa 'Isi Tas'

Bamsoet menilai, negara harus menilai apakah demokrasi saat ini lebih banyak manfaat atau mudaratnya untuk masyarakat.


Partai Buruh Klaim Ribuan Buruh Gelar Aksi Saat Sidang Uji Materi UU Ciptaker di MK

8 hari lalu

Partai Buruh dan elemen masyarakat sipil menggelar unjuk rasa di kawasanPatung Kuda pada Kamis, 6 Juni 2024. Mereka berunjuk rasa sekaligus menolak PP Tapera, UKT Mahal, hingga UU Cipta Kerja. Tempo/Adil Al Hasan
Partai Buruh Klaim Ribuan Buruh Gelar Aksi Saat Sidang Uji Materi UU Ciptaker di MK

Partai Buruh mengajukan judicial review UU Ciptaker ke MK didasari sembilan alasan