Bantah Zulkifli Hasan Lakukan Politik Uang, PAN: Niatnya Sedekah

Reporter

Editor

Febriyan

image-gnews
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menyampaikan sambutannya pada acara pembukaan Peringatan HUT Ke-25 PAN di kawasan Senayan, Jakarta, Senin 28 Agustus 2023. ANTARA/HO-Partai Amanat Nasional
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menyampaikan sambutannya pada acara pembukaan Peringatan HUT Ke-25 PAN di kawasan Senayan, Jakarta, Senin 28 Agustus 2023. ANTARA/HO-Partai Amanat Nasional
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi, menanggapi soal viralnya video ketua umum partainya, Zulkifli Hasan, membagi-bagikan uang sebesar Rp 50 ribu kepada sejumlah masyarakat. VIva menyebut kegiatan itu bukan merupakan kampanye uang. 

Viva menyatakan video itu tak berkaitan dengan kampanye PAN meskipun sempat diunggah di media sosial TikTok oleh akun resmi partainya.

"Hal itu tidak ada kaitannya dengan kampanye PAN," katanya dalam keterangan tertulis, Rabu, 13 September 2023. 

Viva juga menilai pembagian uang itu tak tepat jika dianggap sebagai money politic atau politik uang.  Alasannya, pria yang akrab disapa Zulhas itu tak mengajak masyarakat untuk memilih atau mencoblos PAN saat membagikan uang tersebut. 

"Makanya tidak tepat menjurus politik uang" kata dia. 

Zulhas, menurut Viva, berniat bersedekah saat membagikan uang tersebut. Dia pun menyatakan bahwa pembagian uang itu dilakukan dalam berbagai kesempatan.

"Di lapangan olah raga, di masjid, di rumah setiap pagi, dan di setiap waktu dan kegiatan," ujarnya.  

Sebelumnya akun media sosial TikTok PAN mengunggah video Zulkifli Hasan membagikan uang uang Rp 50 ribu di sebuah kampung nelayan. Dalam unggahannya, PAN menuliskan keterangan, "PAN, pan, pan bagi-bagi gocapan."

Dalam video tersebut Zulhas memang tidak terlihat mengenakan atribut PAN. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri Perdagangan tersebut mengenakan kemeja bergaris berwarna biru dan vest atau rompi berwarna hitam.

Zulhas disebut sedang bersedekah

Viva pun mengatakan bahwa ketua umum partainya tersebut sedang bersedekah. Dia menyebut Zulhas sebagai seorang yang dermawan.

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

"Sesuai tuntunan agama. Menjadi seorang dermawan adalah sikap dan perilaku yang baik," kata dia. 

Viva menjelaskan bahwa sosok Zulhas yang dermawan juga karena pengalaman hidup yang bersangkutan pernah merasakan kehidupan ekonomi sulit. Sehingga tak mengherankan, Zulhas turut dapqt merasakan kesulitan-kesulitan masyarakat tersebut.  

"Dari keluarga petani desa yang hidup serba sederhana dan nasihat emaknya agar jika kita akan makan maka harus berbagi dengan tetangga. Tetangga jangan hanya mencium baunya, tapi juga harus dapat merasakan makanannya. Inilah yang membekas di hati Bang Zul untuk selalu berbuat baik dan berbagi," ujarnya. 

Viva mengatakan bahwa pengalaman Zulhas mengajarkan membantu rakyat dapat dengan materi dan non materi. 

"Membantu rakyat dengan bersedekah uang, barang, sembako, ilmu, atau pekerjaan baik apapun, adalah sifat yang mesti diteladani," ujarnya. 

Terakhir kata Viva, aktivitas yang dikukan Zulhas hanya mengharap ridho Allah SWT dan bukan berharap untuk kepentingan elektoral. 

"Menjadi seorang dermawan itu untuk menjalankan ajaran agama agar mendapatkan pahala dari Allah, tidak untuk mendapatkan suara," kata dia. 

Video Zulkifli Hasan membagikan uang itu pun sempat viral di berbagai akun media sosial. Sejumlah pihak menilai pembagian uang itu sebagai bentuk politik uang menjelang Pemilu 2024

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hadapi Pilkada 2024, PDIP: Solid dan Jangan Tertipu yang Mengaku Sahabat tapi Berkhianat

1 jam lalu

Tim Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Hasto Kristiyanto tiba di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Sabtu 23 Maret 2024. Kedatangan Tim Hukum TPN Ganjar-Mahfud mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa pemilu. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Hadapi Pilkada 2024, PDIP: Solid dan Jangan Tertipu yang Mengaku Sahabat tapi Berkhianat

Dalam rapat partai di Majalengka, Hasto minta kader PDIP waspadai pihak mengaku sahabat tapi sebenarnya pengkhianat.


Soal Sikap Usai Pilpres 2024, PDIP Akan Pertimbangkan Suara dari Bawah

2 jam lalu

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto (kanan) saat memimpin rapat kerja membahas persiapan Pemilu 2024 dengan BIN di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 9 November 2023. Rapat tersebut membahas deteksi dini dan cegah dini persiapan Pemilu 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Soal Sikap Usai Pilpres 2024, PDIP Akan Pertimbangkan Suara dari Bawah

Penentuan PDIP usai Pilpres 2024 nantinya akan dibahas dalam rakernas bersamaan dengan evaluasi peta politik pada pemerintahan Prabowo-Gibran.


PDIP Khawatirkan Fenomena Calon Pemimpin Harus Punya Uang dan Koneksi dengan Aparat

3 jam lalu

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menjawab kesiapan Megawati jadi saksi di MK saat ditemui media di Jakarta Pusat, Selasa, 2 April 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
PDIP Khawatirkan Fenomena Calon Pemimpin Harus Punya Uang dan Koneksi dengan Aparat

Sekjen PDIP, Hasto, mengatakan kondisi demokrasi Indonesia sedang terguncang akibat pragmatisme politik berlebihan di pemilu 2024.


Akhir Politik Jokowi di PDIP

5 jam lalu

Akhir Politik Jokowi di PDIP

Kiprah politik Joko Widodo atau Jokowi di PDI Perjuangan sudah tamat. Mantan Wali Kota Solo itu butuh dukungan partai politik baru.


Terkini: Pesan Zulkifli Hasan ke Pejabat Baru Dilantik terkait konflik Timur Tengah, AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis di Sulawesi Tenggara

6 jam lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.
Terkini: Pesan Zulkifli Hasan ke Pejabat Baru Dilantik terkait konflik Timur Tengah, AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis di Sulawesi Tenggara

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas melantik Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama atau Pejabat Eselon I dan II Kementerian Perdagangan.


Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan Lantik 6 Pejabat Eselon I dan II, Berpesan Waspadai Situasi Geopolitik Timur Tengah

9 jam lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melantik 3 pejabat eselon I dan 3 pejabat eselon II di Kementerian Perdagangan pada Jumat, 26 April 2024 kemarin. Doc. Istimewa/ Humas Kementerian Perdagangan.
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan Lantik 6 Pejabat Eselon I dan II, Berpesan Waspadai Situasi Geopolitik Timur Tengah

Menteri Perdagangan melantik pejabat eselon I dan II. Dia berpesan agar siap menghadapi keadaan geopolitik Timur Tengah saat ini.


Deretan Komentar Mengenai Kabinet Prabowo-Gibran

9 jam lalu

Deretan Komentar Mengenai Kabinet Prabowo-Gibran

Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia berharap partai berlambang beringin ini mendapat tempat dalam kabinet Prabowo-Gibran


PPP Jadi Partai Terbanyak yang Gugat Sengketa Pileg ke MK

23 jam lalu

Pelaksana Tugas (Plt) Ketum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang ditunjuk pada September 2022, Mardiono menempati posisi keempat sebagai ketua partai terkaya. Berdasarkan laporan LHKPN 31 Desember 2022, Mardiono memiliki total harta kekayaan sebanyak Rp1,2 triliun. TEMPO/M Taufan Rengganis
PPP Jadi Partai Terbanyak yang Gugat Sengketa Pileg ke MK

Salah satu yang diajukan PPP adalah perkara nomor 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tentang sengketa hasil pemilihan DPRD Kota Serang, Banten.


Mengenang Aktivis Pro-Demokrasi Tumbu Saraswati Pendiri TPDI, Ini Kiprah Tim Pembela Demokrasi Indonesia

23 jam lalu

Tumbu Saraswati. FOTO/instaram/tumbusaraswati
Mengenang Aktivis Pro-Demokrasi Tumbu Saraswati Pendiri TPDI, Ini Kiprah Tim Pembela Demokrasi Indonesia

Jasa Tumbu Saraswati dirikan Tim Pembela Demokrasi Indonesia. Simak peran TPDI selama Pemilu 2024.


MK Siapkan Dokter hingga Tukang Pijat untuk Hakim Konstitusi

1 hari lalu

Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono saat ditemui di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Ahad, 21 April 2024. TEMPO/Yohanes Maharso Joharsoyo
MK Siapkan Dokter hingga Tukang Pijat untuk Hakim Konstitusi

MK akan menangani ratusan perkara sengketa Pileg 2024.