Jejak Langkah Politik Partai Golkar: Pasca Reformasi Kian Menurun

image-gnews
Bendera dan Atribut Partai menghiasi lokasi berlangsungnya Musyawarah Nasional IX Partai Golkar di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, 6 Desember 2014. Munas tandingan yang dilaksanakan oleh Presidium Penyelamat Partai Golkar ini rencananya akan dihadiri oleh 240 DPD provinsi dan kabupaten/kota. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Bendera dan Atribut Partai menghiasi lokasi berlangsungnya Musyawarah Nasional IX Partai Golkar di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, 6 Desember 2014. Munas tandingan yang dilaksanakan oleh Presidium Penyelamat Partai Golkar ini rencananya akan dihadiri oleh 240 DPD provinsi dan kabupaten/kota. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Selama 32 tahun bersama Soeharto, Partai Golkar (Golongan Karya) memang menjadi partai yang menguasai politik Indonesia dari 1967 sampai 1998. Partai ini kerap menjadi pemenang pada setiap pemilu di pemerintahan mendiang Presiden Soeharto.

Golkar awalnya lahir dari gagasan “anti-partai” tetapi  justru menjadi partai yang mewakili golongan penguasa dan mesin patronase, alih-alih mewakili golongan petani dan buruh sebagaimana yang diinginkan Sukarno pada 1967.

Dalam merengkuh kekuasan selama 32 tahun, Golkar setidaknya memiliki tiga strategi politik.

1.       Melalui Jalur ABRI. Dengan menggunakan dwifungsi ABRI membuat Golkar mendapatkan keuntungan. Hal ini disebabkan banyak elite politik Golkar dan militer menjabat sebagai Aparat TNI-AD yang sama-sama mendukung kekuasaan Soeharto.  

2.       Birokrasi mengenai monoloyalitas PNS. PNS diwajibkan menyalurkan aspirasi politik ke Sekber Golkar yang kemudian dimanfaatkan Golkar untuk menghimpun suara saat pemungutan suara.

3.       Golkar kerap meramu isu pembangunan yang juga seolah-olah dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat sekaligus mendukung program Soeharto yang kala itu juga dikenal sebagai “Bapak Pembangunan”.

Dari strategi tersebut, Golkar menjadi partai yang turut membangun Orde Baru bersama Soeharto. Hal ini membuat Golkar sempat diisukan untuk dibubarkan pasca reformasi. Bahkan pada 2001, mantan Presiden Abdurrahman Wahid alias Gusdur mengeluarkan dekrit untuk membekukan partai yang didominasi warna kuning ini.

Desakan Golkar untuk bubar terdengar hingga 2003 oleh berbagai kalangan termasuk mahasiswa. Namun, anehnya Golkar justru meraih kembali masa keemasan menjadi pemenang Pemilu 2004 dengan 21,58 suara. Perolehan tersebut mengungguli PDI sebesar 18,53 persen dan PPP dengan 10,57 persen.T

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

Kemenangan tersebut tidak terlepas dari peran Ketua Umum Golkar kala itu, yakni Akbar Tandjung.

Menurut Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Center for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes mengatakan bahwa Akbar berhasil membawa Golkar memutus koneksi dengan Orde Baru dan menawarkan kebaruan. Hal ini membuat rakyat mulai percaya lagi kepada partai yang berlogo pohon beringin itu.

Meskipun sempat berjaya kembali setelah reformasi, perolehan kursi Golkar di parlemen terus menurun. Di Pemilu 2009, partai ini hanya mendapatkan 106 kursi. Jumlah tersebut semakin berkurang di Pemilu 2014 dengan 91 kursi dan Pemilu 2019 menjadi 85 kursi.

Diberitakan sebelumnya, menurut Arya Fernandes hal ini disebabkan Partai Golkar yang kerap didera konflik internal dan minim inovasi. “Basis politik Golkar masih berada pada pemilih masyarakat rural, di luar Jawa, dan berusia di atas 40 tahun,” ujarnya.

BUDIARTI UTAMI PUTRI | TEMPO.CO 

Pilihan editor: Klaim Partainya Solid, Politikus Golkar Tegaskan Tak Akan Ada Munaslub

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Tema Debat Pertama Capres-Cawapres: Korupsi, HAM dan Demokrasi

20 menit lalu

Ketua KPU Hasyim Asyari membetikan keterangan saat penyerahan buku Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan KPU Tahun 2022 di kantor KPU, Jakarta, Kamis, 3 Agustus 2023. Hasil pemeriksaan BPK laporan keuangan KPU dinyatakan wajar tanpa pengecualian. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Tema Debat Pertama Capres-Cawapres: Korupsi, HAM dan Demokrasi

Tema debat pertama capres bakal digelar di kantor KPU RI pada Selasa, 12 Desember 2023


Timnas AMIN Sebut RUU DKJ Kental Nuansa Otoritarianisme

1 jam lalu

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengadakan kegiatan konsolidasi pemenangan Pemilu 2024 di Ancol Beach City Mall, Jakarta Utara pada Rabu, 29 November 2023. Acara tersebut dihadiri pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. TEMPO/Sultan Abdurrahman
Timnas AMIN Sebut RUU DKJ Kental Nuansa Otoritarianisme

Juru Bicara Timnas Anies-Cak Imin (Amin) Billy David mengatakan bahwa pengusulan RUU DKJ oleh DPR RI kental dengan semangat otoritarianisme


KPU Tunggu Nama Panelis Debat dari Tim Kampanye Capres-Cawapres

3 jam lalu

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asyari saat memberikan keterangan kepada wartawan usai melantik 220 anggota KPU kabupaten/kota di Halaman Kantor KPU RI, Jakarta, Rabu (28/6/2023). ANTARA/Tri Meilani Ameliya
KPU Tunggu Nama Panelis Debat dari Tim Kampanye Capres-Cawapres

Ketua KPU Hasyim Asy'ari menunggu nama-nama tim panelis untuk debat usulan dari tim kampanye capres-cawapres


KPU Tetapkan Tema Pendidikan dan Teknologi di Debat Terakhir Capres 4 Februari

3 jam lalu

Pasangan capres dan cawapres Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo - Mahfud MD saat Pengundian dan Penetapan nomor urut Capres dan Cawapres di kantor KPU, Jakarta, Selasa, 14 November 2023. KPU menetapkan nomor urut pasangan capres - cawapres pada Pemilu 2024 yaitu Anies Bawedan dan Muhaimin Iskandar nomor urut 01, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka nomor urut 02, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD nomor urut 03. TEMPO/M Taufan Rengganis
KPU Tetapkan Tema Pendidikan dan Teknologi di Debat Terakhir Capres 4 Februari

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan tema debat capres-cawapres dalam Pilpres 2024.


TPN Ganjar-Mahfud Usul Debat Capres-Cawapres Berformat Town Hall, Ini Penjelasannya

3 jam lalu

Pasangan capres cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mengikuti Deklarasi Pemilu Damai di depan Kantor KPU RI, Jakarta, Senin 27 November 2023. KPU RI pada telah menetapkan tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden menjadi peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024. TEMPO/Subekti.
TPN Ganjar-Mahfud Usul Debat Capres-Cawapres Berformat Town Hall, Ini Penjelasannya

TPN Ganjar-Mahfud mengusulkan debat capres-cawapres dalam format town hall yang mendorong partisipatifatif mahasiswa


Kaesang Mengaku Tak Paham Orde Baru, Ini Pasang Surut Kondisi Ekonomi pada Zaman Soeharto

4 jam lalu

Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep saat menggelar Kick of Pemenangan Pemilu 2024 di DPP PSI Pusat, Jakarta, Jumat, 24 November 2023. Jelang masa kampanye Kaesang memberi arahan kepada caleg PSI menggunakan cara dor to dor hingga pemasangan baliho, dia juga menargetkan partainya lolos parliamentary threshold sebesar 4 persen suara nasional untuk bisa masuk DPR RI. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Kaesang Mengaku Tak Paham Orde Baru, Ini Pasang Surut Kondisi Ekonomi pada Zaman Soeharto

Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep tengah viral dibicarakan di media sosial X karena mengaku tak tahu-menahu soal Orde Baru.


KPU Belum Pastikan Isu Pelanggaran HAM Berat Jadi Tema Debat Capres-Cawapres

4 jam lalu

Ketua KPU Hasyim Asyari membetikan keterangan saat penyerahan buku Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan KPU Tahun 2022 di kantor KPU, Jakarta, Kamis, 3 Agustus 2023. Hasil pemeriksaan BPK laporan keuangan KPU dinyatakan wajar tanpa pengecualian. TEMPO/ Febri Angga Palguna
KPU Belum Pastikan Isu Pelanggaran HAM Berat Jadi Tema Debat Capres-Cawapres

Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asy'ari belum memastikan isu pelanggaran HAM berat akan dimasukan dalam debat capres cawapres.


Butet Kartaredjasa Tanggapi Bantahan Polisi dan Panitia: Intimidasi Tak Harus Verbal atau Fisik, tapi juga Teken Surat

4 jam lalu

Aktor Butet Kertaredjasa melakukan pertunjukan seni teater yang digabungkan dengan seni musik dan seni tari dengan lakon
Butet Kartaredjasa Tanggapi Bantahan Polisi dan Panitia: Intimidasi Tak Harus Verbal atau Fisik, tapi juga Teken Surat

Butet Kartaredjasa menegaskan dugaan intimidasi polisi terhadap pertunjukan bermuatan satire politik di Taman Ismail Marzuki sebagai pembungkaman


Demokrat soal Relawan Mercy Perubahan Dukung Anies: Tak Perlu Ditanggapi, Mereka Mantan Tak Wakili Partai

4 jam lalu

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat (Bakomstra) Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra. Foto: Partai Demokrat
Demokrat soal Relawan Mercy Perubahan Dukung Anies: Tak Perlu Ditanggapi, Mereka Mantan Tak Wakili Partai

Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan pihaknya tak ambil pusing ihwal dukungan Relawan Mercy Perubahan ke AMIN.


Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden dalam RUU DKJ, PKS DKI: Mau Jadi Diktator?

10 jam lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden dalam RUU DKJ, PKS DKI: Mau Jadi Diktator?

PKS DKI khawatir penunjukan gubernur Jakarta oleh presiden dapat mengembalikan kondisi negara ke era Orde Baru.