Penetapan DPT Pemilu 2024 di Kalteng Berjalan Lancar, Ada 1,9 Juta Pemilih

Reporter

Editor

Febriyan

image-gnews
DPT Kalimantan Tengah pada Pemilu serentak 2024. (ANTARA/HO-KPU Kalteng)
DPT Kalimantan Tengah pada Pemilu serentak 2024. (ANTARA/HO-KPU Kalteng)
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Rapat pleno penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) pada hari ini, Rabu, 28 Juni 2023, berjalan dengan lancar. KPU Kalteng menetapkan 1.935.166 pemilih masuk dalam DPT.

Ketua KPU Kalteng, Sastriadi, menyatakan rapat pleno tersebut dihadiri oleh seluruh pemangku kepentingan. Diantaranya, yang turut hadir berasal dari unsur partai politik, unsur pemerintah daerah, TNI dan Polri, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) serta berbagai pihak terkait lain.

"Berdasar rapat pleno terbuka rekapitulasi penetapan DPT yang dihadiri berbagai pihak terkait, ditetapkan DPT di Kalteng ada 995.097 pemilih laki-laki dan 940.019 pemilih perempuan," kata Sastriadi di Palangka Raya.

Sebaran pemilh berdasarkan wilayah

Dia menerangkan, para pemilih yang telah masuk DPT itu tersebar di 136 kecamatan di 14 kabupaten/kota. KPU Kalimantan nantinya akan mendirikan 7.830 Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk memastikan masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2024.

"Sebanyak 1.935.166 pemilih di Kalimantan Tengah ini tersebar 1.571 kelurahan/desa. Mereka akan menggunakan hak pilih sesuai dengan TPS yang telah ditetapkan," kata Sastriadi.

Berdasar data KPU, jumlah pemilih terbanyak akan terdapat di Kabupaten Kotawaringin Timur. Sementara Kabupaten Sukamara menjadi wilayah dengan jumlah pemilih paling sedikit. Berikut datanya:

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

1. Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) - 303.608 pemilih. 
2. Kabupaten Kapuas - 297.976 pemilih.
3. Kota Palangka Raya - 211.423 pemilih.
4. Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) - 200.520 pemilih
5. Kabupaten Katingan - 124.384 pemilih.
6. Kabupaten Barito Utara - 114.092 pemilih.
7. Kabupaten Seruyan - 108.397 pemilih.
8. Kabupaten Pulang Pisau (Pulpis) - 101.189 pemilih.
9. Kabupaten Barito Selatan (Barsel) - 98.976 pemilih.
10. Kabupaten Gunung Mas (Gumas) - 90.918 pemilih.
11. Kabupaten Murung Raya (Mura) - 82.683 pemilih.
12. Kabupaten Barito Timur (Bartim) - 81.100 pemilih.
13. Kabupaten Lamandau - 75.387 pemilih.
14. Kabupaten Sukamara - 44.463 pemilih

Sastriadi mengatakan, penetapan rekapitulasi DPT Kalimantan Tengah ini nantinya akan menjadi dasar acuan KPU Kalteng dalam kalkulasi jumlah kebutuhan logistik pemilu di TPS.

“Setelah ini nanti ditetapkan lagi jumlah daftar pemilih tetap secara nasional yang dilaksanakan tanggal 2 Juli,” kata pria yang belum lama terpilih sebagai Ketua KPU Kalteng ini.

Pada Pemilu 2024, masyarakat Kalimantan Tengah akan memilih 45 anggota DPRD Provinsi. Selain itu mereka juga akan memilih anggota DPRD Kabupaten/Kota di setiap daerah yang jumlahnya beragam.

Masyarakat Kalimantan Tengah juga akan menentukan siapa saja yang akan mewakili mereka di tingkat DPR RI. Terdapat 6 kursi DPR dari provinsi tersebut. Mereka juga berkesempatan untuk memilih pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hadapi Pilkada 2024, PDIP: Solid dan Jangan Tertipu yang Mengaku Sahabat tapi Berkhianat

13 jam lalu

Tim Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Hasto Kristiyanto tiba di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Sabtu 23 Maret 2024. Kedatangan Tim Hukum TPN Ganjar-Mahfud mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa pemilu. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Hadapi Pilkada 2024, PDIP: Solid dan Jangan Tertipu yang Mengaku Sahabat tapi Berkhianat

Dalam rapat partai di Majalengka, Hasto minta kader PDIP waspadai pihak mengaku sahabat tapi sebenarnya pengkhianat.


Soal Sikap Usai Pilpres 2024, PDIP Akan Pertimbangkan Suara dari Bawah

14 jam lalu

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto (kanan) saat memimpin rapat kerja membahas persiapan Pemilu 2024 dengan BIN di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 9 November 2023. Rapat tersebut membahas deteksi dini dan cegah dini persiapan Pemilu 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Soal Sikap Usai Pilpres 2024, PDIP Akan Pertimbangkan Suara dari Bawah

Penentuan PDIP usai Pilpres 2024 nantinya akan dibahas dalam rakernas bersamaan dengan evaluasi peta politik pada pemerintahan Prabowo-Gibran.


PDIP Khawatirkan Fenomena Calon Pemimpin Harus Punya Uang dan Koneksi dengan Aparat

15 jam lalu

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menjawab kesiapan Megawati jadi saksi di MK saat ditemui media di Jakarta Pusat, Selasa, 2 April 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
PDIP Khawatirkan Fenomena Calon Pemimpin Harus Punya Uang dan Koneksi dengan Aparat

Sekjen PDIP, Hasto, mengatakan kondisi demokrasi Indonesia sedang terguncang akibat pragmatisme politik berlebihan di pemilu 2024.


5 Hal tentang Ganjar Pranowo Setelah Berakhirnya Pilpres 2024 dan Putusan MK

20 jam lalu

5 Hal tentang Ganjar Pranowo Setelah Berakhirnya Pilpres 2024 dan Putusan MK

Ganjar Pranowo menegaskan sikap politiknya untuk tidak bergabung pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo-Gibran


MK Gelar Sidang Sengketa Pileg Mulai Pekan Depan, KPU Siapkan Ini

1 hari lalu

Sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 dihadiri 8 hakim, gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024.  TEMPO/ Febri Angga Palguna
MK Gelar Sidang Sengketa Pileg Mulai Pekan Depan, KPU Siapkan Ini

Terdapat 16 partai politik yang mendaftarkan diri dalam sengketa Pileg 2024.


Partai Buruh Sambut Penetapan KPU, Ucapkan Selamat untuk Prabowo-Gibran

1 hari lalu

Presiden Partai Buruh Said Iqbal berorasi di hari pertama kampanye dalam aksi unjuk rasa buruh di depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, 28 November 2023. Seluruh serikat pekerja terus mengawal tuntutan kenaikan upah buruh sebesar 15 persen yang akan ditandatangani oleh Pj Gubernur Jawa Barat hari ini. Buruh juga melakukan aksi unjuk rasa dan mogok kerja selama 3 hari sampai 30 November 2023. TEMPO/Prima mulia
Partai Buruh Sambut Penetapan KPU, Ucapkan Selamat untuk Prabowo-Gibran

Said Iqbal berharap Prabowo-Gibran dapat menjalankan tugas-tugas konstitusional dengan baik dalam lima tahun ke depan.


PPP Jadi Partai Terbanyak yang Gugat Sengketa Pileg ke MK

1 hari lalu

Pelaksana Tugas (Plt) Ketum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang ditunjuk pada September 2022, Mardiono menempati posisi keempat sebagai ketua partai terkaya. Berdasarkan laporan LHKPN 31 Desember 2022, Mardiono memiliki total harta kekayaan sebanyak Rp1,2 triliun. TEMPO/M Taufan Rengganis
PPP Jadi Partai Terbanyak yang Gugat Sengketa Pileg ke MK

Salah satu yang diajukan PPP adalah perkara nomor 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tentang sengketa hasil pemilihan DPRD Kota Serang, Banten.


Mengenang Aktivis Pro-Demokrasi Tumbu Saraswati Pendiri TPDI, Ini Kiprah Tim Pembela Demokrasi Indonesia

1 hari lalu

Tumbu Saraswati. FOTO/instaram/tumbusaraswati
Mengenang Aktivis Pro-Demokrasi Tumbu Saraswati Pendiri TPDI, Ini Kiprah Tim Pembela Demokrasi Indonesia

Jasa Tumbu Saraswati dirikan Tim Pembela Demokrasi Indonesia. Simak peran TPDI selama Pemilu 2024.


BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

1 hari lalu

Anggota Komisi VI DPR RI Siti Mukaromah saat diwawancarai Parlementaria usai mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI di Denpasar. Foto: Husen/vel
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.


MK Siapkan Dokter hingga Tukang Pijat untuk Hakim Konstitusi

1 hari lalu

Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono saat ditemui di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Ahad, 21 April 2024. TEMPO/Yohanes Maharso Joharsoyo
MK Siapkan Dokter hingga Tukang Pijat untuk Hakim Konstitusi

MK akan menangani ratusan perkara sengketa Pileg 2024.