Soal Rekonsiliasi, PKB Menduga akan Terjadi Koalisi Terbatas

Reporter:
Editor:

Tulus Wijanarko

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Abdul Kadir Karding, narasumber dalam training of trainers (ToT) Empat Pilar MPR, Banda Aceh, (30/9), (Dok. MPR)

    Abdul Kadir Karding, narasumber dalam training of trainers (ToT) Empat Pilar MPR, Banda Aceh, (30/9), (Dok. MPR)

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding memperkirakan akan terjadi koalisi terbatas antara kubu 01 dan 02 dari Pemilihan Presiden 2019 lalu. Namun, kata dia, koalisi itu hanya terjadi di parlemen, dan bukan di kabinet Pemerintahan Joko Widodo - Ma'ruf Amin.

    "Saya menduga akan terjadi koalisi terbatas, mungkin Gerindra atau partai lain masuk namun hanya di DPR atau MPR RI. Itu salah satu opsi dan kemungkinan," kata Karding, di Jakarta, Sabtu, 27/4.

    Dia mengatakan, semua pihak tahu kebutuhan rekonsiliasi dalam politik itu tidak bisa sekadar dengan perkataan "kita bersatu", namun harus ada bentuk nyata bersatunya. Karding menduga hal itu akan terjadi di MPR RI.

    Namun, Karding enggan menjawab pertanyaan mungkinkan format rekonsiliasi di MPR itu terkait dengan komposisi pimpinan di lembaga tersebut. "Di MPR RI itu, kan, bukan hanya ketua dan pimpinan MPR, tapi ada Badan Sosialisasi dan badan-badan lain."

    Selain itu, dia mengapresiasi pernyataan Presiden terpilih Joko Widodo bahwa koalisinya sudah sangat kuat dan diyakini akan efektif dan produktif. Karding mencontohkan di era Pemerintahan SBY, koalisi partai politik besar namun mengelola koalisinya perlu kerja tersendiri.

    "Sebenarnya untuk kestabilan politik, terutama politik pemerintah sudah cukup, saya menduga, asumsi saya kemungkinan akan terjadi koalisi terbatas," kata dia.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Arab Saudi Buka Bioskop dan Perempuan Boleh Pergi Tanpa Mahram

    Berbagai perubahan besar yang terjadi di Arab Saudi mulai dari dibukanya bioskop hingga perempuan dapat bepergian ke luar kerajaan tanpa mahramnya.