Bantah Tudingan Incar Jabatan, Bamsoet Usul Munas Golkar Oktober

Reporter:
Editor:

Tulus Wijanarko

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua Bidang Pratama Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) seusai bertemu Presiden RI Ketiga BJ. Habibie di kediamannya, Patra Kuningan, Jakarta pada Senin, 15 Juli 2019. TEMPO/Dewi Nurita

    Wakil Ketua Bidang Pratama Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) seusai bertemu Presiden RI Ketiga BJ. Habibie di kediamannya, Patra Kuningan, Jakarta pada Senin, 15 Juli 2019. TEMPO/Dewi Nurita

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Koordinator Bidang Pratama DPP Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengusulkan agar musyawarah nasional Partai Golkar digelar setelah pelantikan presiden dan kabinet Oktober mendatang. "Saya pribadi berpandangan, kalau kawan-kawan setuju, kita lakukan Munas setelah pelantikan presiden," kata Bamsoet di The Sultan Hotel, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2019.

    Sebelummya sejumlah politikus di kubu Bamsoet gencar meminta agar Munas dipercepat sebelum pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, presiden-wakil presiden, dan penyusunan kabinet. Bamsoet menuturkan, dia mengusulkan Munas pada Oktober dengan dua alasan. Pertama, ingin menjaga kondusivitas menjelang pelantikan presiden dan kabinet. Kedua, Bamsoet sekaligus ingin menampik tudingan bahwa kubunya mengincar jabatan-jabatan tertentu.

    "Agar tidak ada tudingan bagi kami, bahwa kami mengincar posisi-posisi penting karena merebut partai sebelum pengisian jabatan-jabatan itu," ujar dia.

    Bamsoet mengklaim tujuannya memimpin partai bukanlah demi jabatan. Namun dia ingin menjaga Golkar tetap menjadi partai yang besar.

    Bamsoet baru saja mendeklarasikan dirinya sebagai calon ketua umum Partai Golkar di Munas mendatang. Dalam deklarasi yang digelar di Kudus Lounge The Sultan Hotel itu, ada tiga orang lainnya yang ikut mendeklarasikan diri.

    Mereka adalah Ketua Satuan Karya Ulama Partai Golkar Ali Yahya, mantan Ketua Umum PP Kesatuan Perempuan Partai Golongan Karya (KPPG) Ula Nurachwati, dan politikus Partai Golkar Marlinda Irwanti.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.