Perludem: Banyak Caleg Nomor Urut Kecil yang Menggugat ke MK

Reporter

Suasana sidang sengketa hasil pemilihan legislatif 2019 di Mahkamah Konstitusi, Selasa, 9 Juli 2019. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

TEMPO.CO, Jakarta-Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menganalisa seluruh permohonan perselisihan hasil pemilu legislatif 2019 di Mahkamah Konstitusi. Dari hasil analisa tersebut, salah satunya ditemukan banyaknya calon legislatif atau caleg dengan nomor urut kecil justru menggugat PHPU ke Mahkamah Konstitusi.

"Kami memetakan caleg dengan nomor urut kecil yang mengajukan perselisihan hasil ke MK. Ada 74 perkara yang diajukan oleh caleg dengan nomort urut 1," kata Fadli Ramadhanil, peneliti Perludem, di Jakarta, Senin, 15 Juli 2019.

Kemudian ditemukan ada 35 perkara yang diajukan oleh caleg dengan nomor urut 2, dan 13 perkara yang diajukan oleh caleg dengan nomor urut 3. Di antara jumlah terbanyak itu, dua partai politik, yakni Demokrat dan Gerindra, paling banyak caleg dengan nomor urut 1 mengajukan perselisihan ke MK, dengan masing-masing 24 perkara.

Fadli menuturkan hipotesis awalnya adalah tidak semua caleg dengan nomor urut kecil itu terpilih. Angka yang dihimpun Perludem ternyata membuktikan hipotersis tersebut.

"Sedangkan ada psikologis baik dari caleg, partai dan pemilih, bahwa caleg dengan nomor urut kecil itu adalah nomor urut ideal atau caleg jadi. Tapi ternyata tidak juga. Buktinya, mereka menggugat ke MK," katanya.

Fadli menilai bahwa hal ini adalah bagian dari realita sistem proporsional daftar terbuka dengan suara terbanyak yang harus diterima oleh pemilih, parpol, dan caleg. Dia menilai ini menjadi bagian dari evaluasi yang menunjukkan nomor urut caleg semakin tak memberi dampak yang signifikan.

Sidang sengketa pemilu legislatif sebelumnya telah mulai disidangkan oleh MK dengan 260 perkara PHPU legislatif sejak 9 Juli 2019. Sidang pendahuluan akan dilakukan dengan penyerahan perbaikan jawaban dan keterangan tanggal 11-26 Juli dan pemeriksaan persidangan 15-30 Juli.






MK Thailand Tolak Gugatan Oposisi, Prayuth Chan-ocha Kembali Jadi PM

7 jam lalu

MK Thailand Tolak Gugatan Oposisi, Prayuth Chan-ocha Kembali Jadi PM

Mahkamah Konstitusi Thailand memutuskan Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha tidak melanggar batas masa kerja delapan tahun di jabatan itu


Aktivis Nilai Putusan MK soal UU Minerba Perkokoh Kepentingan Oligarki Tambang

1 hari lalu

Aktivis Nilai Putusan MK soal UU Minerba Perkokoh Kepentingan Oligarki Tambang

Tim Advokasi UU Minerba menilai, hakim MK hanya menjadi corong pemerintah dan mengabaikan hak konstitusi rakyat.


MK Kabulkan Gugatan Perludem soal Peradilan untuk Selesaikan Perselisihan Pilkada

1 hari lalu

MK Kabulkan Gugatan Perludem soal Peradilan untuk Selesaikan Perselisihan Pilkada

Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugtan Perludem mengenai pengujian materi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 berkaitan dengan pilkada


MAKI akan Gugat Ke MK Supaya RUU Perampasan Aset Segera Disahkan

13 hari lalu

MAKI akan Gugat Ke MK Supaya RUU Perampasan Aset Segera Disahkan

Boyamin mengatakan RUU Perampasan Aset telah disusun sejak 2019. Namun DPR terkesan menolak mengesahkan RUU tersebut.


MK Klarifikasi Pernyataan Jubirnya soal Presiden 2 Periode Bisa Maju sebagai Cawapres

15 hari lalu

MK Klarifikasi Pernyataan Jubirnya soal Presiden 2 Periode Bisa Maju sebagai Cawapres

MK mengklarifikasi bahwa pernyataan tersebut merupakan jawaban dalam diskusi informal pada saat menjawab wartawan yang bertanya lewat chat WA.


Din Syamsuddin Minta MK Copot Jubirnya Usai Pernyataan Presiden 2 Periode Jadi Cawapres

15 hari lalu

Din Syamsuddin Minta MK Copot Jubirnya Usai Pernyataan Presiden 2 Periode Jadi Cawapres

Din Syamsuddin meminta MK mencopot juru bicaranya karena telah bicara soal kemungkinan presiden 2 periode bisa jadi calon wakil presiden.


Bolehkah Mantan Napi Koruptor Ikut Pileg 2024? Begini Aturannya

18 hari lalu

Bolehkah Mantan Napi Koruptor Ikut Pileg 2024? Begini Aturannya

Pendaftaran Caleg bakal dibuka 1 - 14 Mei 2023. Bolehkah eks napi koruptor mendaftar sebagai Caleg di Pileg 2024?


Jokowi Diminta Tutup Keran Wacana 3 Periode

27 hari lalu

Jokowi Diminta Tutup Keran Wacana 3 Periode

Bola diskusi 3 periode dinilai pengamat berada di tangan Jokowi. Harus segera diakhiri.


Dewan Pers Apresiasi Putusan MK Tolak Gugatan Uji Materi UU Pers

30 hari lalu

Dewan Pers Apresiasi Putusan MK Tolak Gugatan Uji Materi UU Pers

Adanya tuduhan bahwa Pasal 15 ayat 2 UU Pers membuat Dewan Pers memonopoli pembuatan peraturan tentang pers juga dibantah MK.


PKS Gugat Presidential Threshold ke MK, Muzammil: Kami Beda dengan Belasan Gugatan Sebelumnya

27 Juli 2022

PKS Gugat Presidential Threshold ke MK, Muzammil: Kami Beda dengan Belasan Gugatan Sebelumnya

PKS buka suara soal dasar gugatan Presidential Threshold (PT) 20 persen ke Mahkamah Konstitusi (MK).