TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Koordinator Bidang Pratama DPP Partai Golkar Bambang Soesatyo mempertanyakan pencopotan yang dilakukan terhadap para pimpinan Dewan Pimpinan Daerah II Partai Golkar yang mendukung dirinya. Menurut Bamsoet, sapaan Bambang, lebih baik dia yang dicopot ketimbang pendukungnya.
Baca juga: DPP Golkar Bantah Copot Ketua DPD Cirebon Karena Dukung Bamsoet
"Kenapa enggak saya aja yang di-Plt (pelaksana tugaskan)? Dipecat, kan gitu. Karena sayalah sumber daripada kawan-kawan dipecat," kata Bamsoet di kantornya, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 12 Juli 2019.
Hal ini disampaikan Bamsoet seusai bertemu dengan dua pimpinan daerah yang dipecat dari jabatannya, yakni Ketua DPD Golkar Kota Cirebon, Jawa Barat Toto Sunanto dan Ketua DPD Kabupaten Buru, Maluku Utara, Ramli Umasugi.
Bamsoet mengklaim, pemecatan itu terjadi setelah mereka menyatakan dukungan kepadanya sebagai calon ketua umum Partai Golkar di musyawarah nasional yang akan datang. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat ini juga tak keberatan jika ucapannya soal pencopotan ini dimaknai sebagai tantangan terhadap Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.
Bamsoet sebelumnya mengatakan ada 10 ketua DPD II di Maluku yang dipecat lantaran mendukungnya sebagai calon ketua umum Golkar.
Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Utara Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia membantah pencopotan 10 ketua DPD di Maluku itu terkait masalah politik pencalonan Bamsoet sebagai ketua umum. Menurut Doli, pemberhentian itu berdasarkan alasan kuat menyangkut urusan organisasi, serta dilakukan dengan mekanisme kepartaian.
"Jangan dikapitalisasi menjadi masalah politik apalagi ditarik-tarik dikaitkan dengan munas," kata Doli lewat keterangan tertulis, Rabu, 10 Juli 2019.
Sedangkan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi membantah pencopotan Ketua DPD Partai Golkar Kota Cirebon Toto Sunanto lantaran dukungannya terhadap Bambang Soesatyo. Dedi mengatakan Toto diberhentikan berdasarkan permintaan dari lima Pimpinan Kecamatan Partai Golkar Kota Cirebon yang disampaikan melalui surat bertanggal 18 Juni 2019. "Suratnya tanggal 18 Juni, ini sebelum dia menyampaikan dukungan ke Pak Bambang Soesatyo," kata Dedi kepada Tempo, Sabtu, 6 Juli 2019.
Menurut Dedi Mulyadi ada tiga alasan permintaan pemberhentian itu. Pertama, kata dia, Toto diduga menggunakan dana partai untuk kepentingan pribadinya. "Dan belum dipertanggungjawabkan, menurut laporan dari bendahara Partai Golkar Kota Cirebon," kata Dedi.
Kedua, lanjut Dedi, Toto ditengarai tidak membayarkan dana saksi saat pemilihan legislatif 2019. Dia menyebut Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar menyiapkan dana saksi sebesar Rp 100 ribu untuk setiap orang.
"Dana saksi dari DPP per saksi seratus ribu itu tidak seluruhnya nyampe, makanya di Kota Cirebon pemilu kemarin tidak ada saksinya," kata mantan Bupati Purwakarta ini. Alasan ketiga yang disebut Dedi ialah Toto diduga tak membayar Pajak Bumi dan Bangunan kantor DPD Golkar Kota Cirebo
Toto Sunanto belum mau menanggapi tudingan Dedi yang menyebut dugaan penyalahgunaan dana partai oleh dirinya ini. "Nanti akan saya buka pada saatnya," kata Toto ketika dikonfirmasi Tempo, Sabtu, 6 Juli 2019.
