Papua Jadi Daerah Terbanyak Ajukan Gugatan Pileg ke MK

Reporter

Editor

Amirullah

Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman (tengah) bersama Hakim Anggota Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat (kanan), dan Enny Nurbaningsih (kiri) saat memimpin sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif 2019 Provinsi Jawa Timur di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa, 9 Juli 2019. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pendahuluan sengketa Pileg 2019 yang beragendakan pemeriksaan persidangan. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Provinsi Papua menjadi daerah dengan jumlah gugatan pileg 2019 terbanyak. Menurut Komisioner Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asy'ari, total jumlah gugatan mencapai 20.

Baca: Sengketa Pileg di Mahkamah Konstitusi, Gugatan Dibacakan Maraton

"Papua ini ada 16 partai (yang ajukan gugatan), ada 1 perorangan dari kepala adat, dan 3 dari calon DPD," kata Hasyim, saat menghadiri sidang perdana di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Selasa, 9 Juli 2019.

Sebanyak 20 gugatan ini disidangkan pada Selasa, 9 Juli 2019, di Panel 2 Mahkamah Konstitusi sejak pukul 08.00 WIB. Hingga saat ini, pembacaan gugatan masih berlanjut. Hasyim mengatakan salah satu gugatan yang muncul adalah terkait penerapan sistem noken.

"Yang disoal itu noken, misal di satu daerah dilakukan kesepakatan di A dapat sekian, tapi setelah dihitung kok enggak segitu. Itu yang disoalkan," kata Hasyim.

Sistem noken secara khusus dapat dilaksanakan di Papua. Sistem ini merujuk pada penentuan dan penjatahan perolehan suara bagi para pasangan calon yang dilakukan kepala suku bersama dengan warganya.

Sejauh ini, Hasyim mengatakan gugatan terkait sistem noken yang muncul adalah tudingan adanya suara yang tak dimasukkan seluruhnya oleh kepala adat. Alhasil, penggugat menilai suaranya tak sepenuhnya masuk. "Sementara ini yang kami lihat. Pemohon mengajukan surat, alat buktinya ya," kata Hasyim.

Selain Papua, MK hari ini juga menggelar sidang lain untuk gugatan lainnya. Pada hari pertama ini, sebanyak 64 gugatan dari 260 gugatan, dibacakan oleh pemohon. Sidang dibagi ke dalam tiga panel yang ada di tiga ruang sidang, dengan masing-masing dipimpin oleh tiga hakim MK.

Baca: MK Yakin Selesaikan Sengketa Pemilu Legislatif dalam 30 Hari

Sidang pembacaan permohonan masih akan berlanjut hingga Jumat, 12 Juli 2019. Setelah itu, sidang akan berlanjut ke tahap mendengarkan tanggapan dari termohon. Dalam kasus ini, termohon hampir seluruhnya adalah Komisi Pemilihan Umum.






Tak Ada Kondisi Mendesak Terbitkan Perpu Cipta Kerja, KontraS dan Bivitri: Ini Akal-akalan dan Cara Culas

16 hari lalu

Tak Ada Kondisi Mendesak Terbitkan Perpu Cipta Kerja, KontraS dan Bivitri: Ini Akal-akalan dan Cara Culas

Fatia Maulidiyanti Koordinator KontraS, sebut tak ada kondisi mendesak terbitkan Perpu Cipta Kerja. "Ini cara culas," kata Bivitri Susanti.


Kilas Balik Sistem Proporsional Terbuka Berlaku Mulai Pemilu 2009, Ini Alasannya

17 hari lalu

Kilas Balik Sistem Proporsional Terbuka Berlaku Mulai Pemilu 2009, Ini Alasannya

Sistem proporsional terbuka digunakan mulai Pemilu 2009, yang sebelumnya memakai sistem proporsional tertutup. Mengapa?


Alasan Sistem Proporsional Tertutup Tak Digunakan Lagi Sejak Pemilu 2009

17 hari lalu

Alasan Sistem Proporsional Tertutup Tak Digunakan Lagi Sejak Pemilu 2009

Sistem proporsional tertutup terakhir digunakan pada Pemilu 2009. Mengapa sekarang PDIP buka wacana sistem proporsional tetutup lagi?


Penggugat Perpu Cipta Kerja Singgung Ketua MK Anwar Usman Adik Ipar Jokowi: Conflict of Interest!

21 hari lalu

Penggugat Perpu Cipta Kerja Singgung Ketua MK Anwar Usman Adik Ipar Jokowi: Conflict of Interest!

Ketua MK Anwar Usman adik ipar Presiden Jokowi, disebut penggugat Perpu Cipta Kerja dapat menimbulkan connflict of interest.


Refly Harun: Perpu Cipta Kerja Mempermainkan Konstitusi, Aneh Bin Ajaib DPR Tidak Menolak

23 hari lalu

Refly Harun: Perpu Cipta Kerja Mempermainkan Konstitusi, Aneh Bin Ajaib DPR Tidak Menolak

Ahli hukum tata negara Refly Harun ikut melakukan aksi dengan Aliansi Aksi Sejuta Buruh di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat. Ia menyebut Perpu Cipta Kerja mempermainkan konstitusi.


Mantan Komisioner KPK Anggap Perpu Cipta Kerja Wujud Perilaku Koruptif Kekuasaan

26 hari lalu

Mantan Komisioner KPK Anggap Perpu Cipta Kerja Wujud Perilaku Koruptif Kekuasaan

Perpu Cipta Kerja dianggap tidak berpijak pada kewarasan yang berpucuk pada kehendak kuat rakyat.


Mantan Ketua MK Anggap Perpu Cipta Kerja Preseden Buruk Praktik Ketatanegaraan

26 hari lalu

Mantan Ketua MK Anggap Perpu Cipta Kerja Preseden Buruk Praktik Ketatanegaraan

Mantan Ketua MK ini menilai tidak ada kegentingan memaksa untuk menerbitkan Perpu Cipta Kerja.


IM57 Sebut Penerbitan Perpu Cipta Kerja Berpotensi Merusak Konstitusi

27 hari lalu

IM57 Sebut Penerbitan Perpu Cipta Kerja Berpotensi Merusak Konstitusi

Penerbitan Perpu Cipta Kerja dianggap menihilkan partisipasi publik dalam negara demokrasi. Jadi preseden buruk bagi demokrasi di Indonesia.


Komite Pembela Hak Konstitusional Siapkan Langkah Hukum atas Perpu Cipta Kerja

27 hari lalu

Komite Pembela Hak Konstitusional Siapkan Langkah Hukum atas Perpu Cipta Kerja

Perwakilan KEPAL Gunawan menyebut Perpu Cipta Kerja ini tidak memenuhi standar dan indikator putusan MK.


Ini Kata PDIP, PSI, PAN dan Refly Harun Jika Berlaku Sistem Proporsional Tertutup di Pemilu 2024

27 hari lalu

Ini Kata PDIP, PSI, PAN dan Refly Harun Jika Berlaku Sistem Proporsional Tertutup di Pemilu 2024

Refly Harun tekankan jangan terjebak pada perdebatan anatar sistem pemilihan proporsional terbukia atau tertutup untuk Pemilu 2024.