Sengketa Pileg di Mahkamah Konstitusi, Gugatan Dibacakan Maraton

Reporter

Suasana sidang sengketa hasil pemilihan legislatif 2019 di Mahkamah Konstitusi, Selasa, 9 Juli 2019. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

TEMPO.CO, Jakarta - Sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) legislatif 2019  di Mahkamah Konstitusi, Selasa, 9 Juli 2019 membacakan permohonan dari para pemohon secara maraton. Para pemohon dari berbagai partai membacakan gugatan silih berganti. Beberapa di antaranya menghabiskan waktu hingga hampir satu jam. Namun ada pula yang menyampaikan gugatan secara singkat.

"Ya… yang begini-begini ini bagus. Cepat (menyampaikan gugatan)," ujar salah satu hakim, Arief Hidayat.

Baca juga: MK Yakin Selesaikan Sengketa Pemilu Legislatif dalam 30 Hari

Sebagian besar pembacaan gugatan sengketa pileg memakan waktu karena hakim perlu mengkonfirmasi ulang beberapa pernyataan. Selain itu, ada pula beberapa yang lupa membawa bukti atau berkas.

Untuk mempersingkat waktu, hakim mempersilakan mereka mengambil berkas-berkas itu, sembari terus melanjutkan sidang. Setelah hampir 3,5 jam sidang berjalan, baru kemudian satu per satu para pemohon menyerahkan berkas itu. "Silakan diserahkan, agar bisa segera kami verifikasi," kata Arief.

Momen jeda sejenak ini langsung dimanfaatkan hakim ketua Anwar Usman untuk menskors sidang. Sejak dimulai pukul 08.00, sidang memang belum berhenti hingga pukul 11.30. Anwar meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai termohon, menunda tanggapan mereka. "Ada skors dulu 10 menit. Ada hal yang tak bisa diwakilkan," kata Anwar tersenyum.

Baca juga: Polri Tangkap Penyebar Hoaks Putusan MK di 5 Grup WhatsApp

Pada hari pertama ini, sebanyak 64 gugatan dari 260 gugatan, dibacakan oleh pemohon. Sidang dibagi tiga panel di tiga ruang sidang, dengan masing-masing dipimpin oleh tiga hakim MK. Persidangan pertama dimulai secara serentak di tiga panel, pada pukul 08.00 WIB.

Banyaknya gugatan yang masuk ke Mahkamah Konstitusi, membuat pembacaan permohonan dibacakan secara maraton. Pada panel 1, sidang dibuka dengan sengketa di Dapil Jawa Timur dengan 11 gugatan.

Sidang pembacaan permohonan masih akan berlanjut hingga Jumat, 12 Juli 2019. Setelah itu, sidang akan berlanjut ke tahap mendengarkan tanggapan dari termohon. Dalam kasus-kasus sengketa pileg ini, hampir seluruh pihak termohon adalah KPU.


 






Top Nasional: PBB Sorongkan Puan-Yusril di Pilpres, Aturan Masa Jabatan Kades Digugat di MK

1 hari lalu

Top Nasional: PBB Sorongkan Puan-Yusril di Pilpres, Aturan Masa Jabatan Kades Digugat di MK

Partai Bulan Bintang (PBB) menyodorkan duet Puan Maharani dan Yusril Ihza Mahendra untuk berpasangan sebagai capres cawapres pada Pilpres 2024


Bawaslu Kota Depok Belum Punya Kantor Sendiri, Ngontrak Rp110 Juta per Tahun

1 hari lalu

Bawaslu Kota Depok Belum Punya Kantor Sendiri, Ngontrak Rp110 Juta per Tahun

Bawaslu Kota Depok berharap pemerintah memfasilitasi mereka menyediakan kantor permanen


Syarat Mendaftar Pantarlih Pemilu 2024, Apa Saja?

1 hari lalu

Syarat Mendaftar Pantarlih Pemilu 2024, Apa Saja?

Panitia Pemutakhiran Data Pemilih atau pantarlih salah satu badan yang membantu KPU


Politikus Demokrat Minta MK Kembalikan Persoalan Proporsional Tertutup ke DPR

1 hari lalu

Politikus Demokrat Minta MK Kembalikan Persoalan Proporsional Tertutup ke DPR

Menurut Jansen, sama sekali tidak ada problem konstitusional soal sistem pemilu proporsional tertutup atau terbuka.


Pantarlih dalam Tahapan Pemilu, Apa Tugas dan Tanggung Jawabnya?

1 hari lalu

Pantarlih dalam Tahapan Pemilu, Apa Tugas dan Tanggung Jawabnya?

KPU selama penyelenggaraan pemilu juga dibantu panitia pemutakhiran data pemilih atau pantarlih.


Uji Materi UU Desa ke MK, Penggugat Minta Jabatan Kades Cukup 5 Tahun Seperti Presiden

1 hari lalu

Uji Materi UU Desa ke MK, Penggugat Minta Jabatan Kades Cukup 5 Tahun Seperti Presiden

Seorang warga bernama Eliadi Hulu mengajukan gugatan materiil terhadap UU Desa yang mengatur masa jabatan kepala desa ke Mahkamah Konstitusi


Soal Sikap Terhadap Perpu Cipta Kerja, Demokrat Tunggu Sidang Paripurna DPR

1 hari lalu

Soal Sikap Terhadap Perpu Cipta Kerja, Demokrat Tunggu Sidang Paripurna DPR

Partai Demokrat menyatakan menunggu sidang Paripurna DPR untuk menyatakan sikapnya terkait Perpu Cipta Kerja


Pengamat Sebut Perpu Cipta Kerja Belum Mengatur Spesifik Soal PKWT

2 hari lalu

Pengamat Sebut Perpu Cipta Kerja Belum Mengatur Spesifik Soal PKWT

Pengamat menyatakan Perpu Cipta Kerja memang belum mengatur secara spesifik soal PKWT.


Ketua Partai Ummat Lumajang Optimistis Raup Pemilih Lintas Agama

3 hari lalu

Ketua Partai Ummat Lumajang Optimistis Raup Pemilih Lintas Agama

Ketua DPD Partai Ummat Kabupaten Lumajang, Suharyo AP merasa bisa bergerak di semua lini sosial kemasyarakatan ketika bersilaturahmi.


Kades Tuntut Masa Jabatan Diperpanjang, Bagaimana Aturan Masa Jabatannya Menurut UU Desa?

3 hari lalu

Kades Tuntut Masa Jabatan Diperpanjang, Bagaimana Aturan Masa Jabatannya Menurut UU Desa?

Aturan masa jabatan Kades dalam UU Desa pernah diuji materikan ke Mahkamah Konstitusi.