TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Konstitusi atau MK yakin dapat menyelesaikan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk pemilihan legislatif dalam jangka waktu 30 hari. Terhitung sejak sidang pendahuluan pada 9-12 Juli 2019.
Baca juga: Polri Tangkap Penyebar Hoaks Putusan MK di 5 Grup WhatsApp
“Insya Allah kalau 30 hari akan selesai jatuh pada 9 agustus paling lambat selesai,” ujar Sekretaris Jenderal MK, M Guntur Hamzah di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jumat 5 Juli 2019.
Ia yakin akan selesai tanggal 9 Agustus karena sesuai dengan lini masa yang dituangkan dalam peraturan Mahkamah Konstitusi. Aturan soal ini tercantum dalam PMK Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Berbeda dengan Pilpres, yang diberi waktu 14 hari kerja, untuk Pileg MK diberi waktu untuk memutus perkara sengketa adalah 30 hari kerja.
Adapun sistem persidangan sengketa pileg Mahkamah Konstitusi akan membagi persidangan dalam tiga panel, dalam tiga ruangan yang berbeda.
“Iya dibagi tentu tiga panel, tentu dilihat pertama prinsip proporsional antara panel kemudian dilihat juga tidak ada konflik kepentingan,” ucap Guntur.
Dari 260 perkara yang sudah teregistrasi di MK, akan dibagi secara proporsional di setiap panel. Pembagiannya sendiri akan didasarkan pada asal provinsi partai politik pemohon. MK mengakui memang jumlah perkara dengan sistem seperti ini tidak akan merata di setiap panel.
Baca jua: MK Bersiap Tangani Sengketa Hasil Pileg 2019
Meski tak seimbang, namun MK akan membagi seproporsional mungkin. “Tapi dengan prinsip distribusi, antar panel meskipun kemungkinan tidak bisa dihindari sama persis jumlahnya kan ya. Ini jumlahnya 260 dibagi tiga mungkin beda,” ucap dia.
Lalu untuk menghindari konflik kepentingan, hakim dengan latar belakang daerah tertentu tidak boleh memimpin sidang dari daerah yang sama dengan perkara persidangan. “Misalnya anggap lah pak ketua (MK) dari daerah NTB, tentu dia tidak akan mengadili perkara yang dari NTB,” kata dia.
