TEMPO.CO, Makassar - Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan, Nurdin Halid, menyebut sistem Pemilihan Umum atau Pemilu 2019 dinilai merugikan partai dan Calon Legislatif (Caleg) Golkar. Ia merasa partai tidak mendapat kursi proporsional padahal perolehan suara besar.
Baca: Golkar Rilis 9 Nama, NasDem Munculkan 1 Nama untuk Pimpinan MPR
"Salah satu contoh untuk suara caleg Golkar, Daerah Pemilihan DPR RI total meraih suara 800 ribuan hanya mendapat empat kursi, sedangkan ada partai lain meraih 600 ribuan suara, atau selisih 200 ribu suara, tetapi perolehan kursinya sama dengan Golkar," kata Nurdin di Makassar, Sulawesi Selatan, Ahad, 2 Juni 2019.
Selain itu, kata dia, sistem ini juga berdampak pada suara caleg di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Nurdin berpendapat sistem menggunakan perhitungan Sainte Lague yang mengkonversi suara DPR RI, DPRD provinsi dan kabupaten dianggap sangat merugikan partai dan Caleg.
"Saya sudah membicarakan persoalan ini dengan pengurus di tingkat pusat termasuk yang duduk di DPR RI untuk membahas dan mengevaluasi sistem tersebut dengan menyiapkan sistem barunya. Kemudian memisahkan pelaksanaan Pileg dan Pilpres," kata mantan Calon Gubernur Sulsel itu.
Kendati perolehan kursi menurun di Sulsel, pria akrab disapa NH itu tidak ingin menyalahkan pengurus partai maupun caleg Golkar yang sudah berupaya maksimal mengumpulkan suara.
Baca: Golkar Minta Jatah 5 Menteri ke Jokowi. Siapa Saja?
"Saya tidak mau menyalahkan siapapun, yang saya sampaikan kepada pengurus bahwa ini tanggungjawab kita bersama. Sebab sistem pemilu ini merugikan kita. Tentu akan ada evaluasi nantinya," kata Nurdin.
