Bertarung Pemilu di Dapil Neraka, Para Pesohor Ini Gagal ke DPR

image-gnews
Lucky Hakim. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Lucky Hakim. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Beberapa nama artis gagal menjadi anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Barat VI. Mereka adalah artis Fauzi Baadila (Gerindra), Angel Karamoy (PDI Perjuangan), Lucky Hakim (NasDem), dan Farhat Abas (PKB). "Nama-nama itu juga dipastikan tidak lolos," kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (Pemilu) Kota Depok, Nana Shobarna saat dihubungi Tempo, Kamis, 16 Mei 2019.

Menurut Nana, Dapil Jabar IV memang dikenal sebagai dapil “neraka”. Dia memaparkan dari 96 caleg dari 16 parpol yang bertarung, hanya enam kursi DPR RI yang diperebutkan di dapil ini. "Persaingannya ketat makanya banyak nama-nama populer tidak lolos."

Baca juga: Menteri Lukman Hakim Saifuddin dan Hanif Dhakiri Gagal ke Senayan

Tak hanya pesohor itu yang terhalang ke Senayan. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin pun gagal meraih kursi DPR.

Berdasarkan hasil Pleno KPU Kota Bekasi dan Kota Depok, caleg yang mempunyai peluang terbesar menjadi anggota DPR RI Dapil Jabar VI yakni Intan Fauzi (PAN), Mahfudz Abdurrahman (PKS), Nuroji (Gerindra), Sukur Nababan (PDIP), dan Wenny Haryanto (Golkar). Semuanya merupakan caleg inkumben.

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

Satu kursi DPR RI diraih pendatang baru, Nur Azizah Tahmid (PKS). Nur Azizah ialah istri dari mantan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail. 

Baca juga: Prabowo Tolak Hasil Pemilu, Ketua DPR: Berdampak terhadap Pileg

Akan halnya perolehan hasil suara Pilpres 2019, pasangan calon presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo - Sandiaga Uno mengungguli pasangan Jokowi - Ma'ruf Amin di Kota Depok, Jawa Barat. Kubu Prabowo menang dengan perolehan suara 57 persen.

Hasil pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara KPU Kota Depok, Jawa Barat, menyebutkan Prabowo - Sandiaga memperoleh 618.527 suara atau 57 persen dan Jokowi - Ma'ruf Amin dengan raihan 464.472 suara atau 43 persen. "Alhamdulillah, rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2019 tingkat Kota Depok sudah selesai dan berjalan dengan lancar. Hasilnya bisa kita lihat sendiri," kata Nana.

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Daftar UU yang Bakal Direvisi DPR Menjelang Akhir Masa Jabatan

1 jam lalu

Sejumlah wartawan melakukan teatrikal menggunakan miniatur televisi saat aksi unjuk rasa tolak Rancangan Undang-undang (RUU) Penyiaran di Depan Gedung DPRD Kota Malang, Malang, Jawa Timur, Jumat 17 Mei 2024. Wartawan yang tergabung dalam organisasi Pewarta Foto Indonesia (PFI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di daerah tersebut menggelar aksi untuk menolak pasal-pasal dalam RUU penyiaran yang dinilai berpotensi mengalangi tugas jurnalistik dan kebebasan pers. ANTARA FOTO/Irfan Sumanjaya
Daftar UU yang Bakal Direvisi DPR Menjelang Akhir Masa Jabatan

Setidaknya ada lima rencana revisi undang-undang yang bakal direvisi DPR.


Berpotensi Disahkan DPR, CALS Buka Peluang Gugat Pengesahan Revisi UU MK

1 jam lalu

Gedung Mahkamah Konstitusi TEMPO/Subekti.
Berpotensi Disahkan DPR, CALS Buka Peluang Gugat Pengesahan Revisi UU MK

CALS menyatakan revisi UU MK tersebut sebagai autocratic legalism, yaitu penggunaan instrumen hukum untuk kepentingan kekuasaan.


Ketua MPR Bambang Soesatyo Minta DPR Kaji Kembali Usulan Amandemen UUD 1945

5 jam lalu

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) bersama jajaran mengunjungi Wakil Presiden RI ke-6 Try Sutrisno dalam rangka silahturahmi kebangsaan di kediamanya, Menteng, Jakarta, 20 Mei 2024. Bamsoet mengatakan safari politik tersebut untuk melakukan rekonsiliasi nasional setelah pemilihan Presiden 2024, MPR juga berencana akan mengunjungi Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri hingga Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). TEMPO/ Febri Angga Palguna
Ketua MPR Bambang Soesatyo Minta DPR Kaji Kembali Usulan Amandemen UUD 1945

Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan amandemen diperlukan untuk mengkaji kembali sistem ketatanegaraan dan demokrasi negara.


Ragam Tanggapan terhadap Wacana DPR akan Bahas Lagi Revisi UU TNI

13 jam lalu

Ilustrasi TNI. dok.TEMPO
Ragam Tanggapan terhadap Wacana DPR akan Bahas Lagi Revisi UU TNI

Rencana revisi UU TNI dinilai mencerminkan keinginan mengembalikan masa kejayaan TNI di era Orde Baru.


Koalisi Masyarakat Sipil Minta DPR Batalkan Pembahasan Revisi UU TNI

14 jam lalu

Ilustrasi TNI. ANTARA
Koalisi Masyarakat Sipil Minta DPR Batalkan Pembahasan Revisi UU TNI

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan meminta DPR membatalkan pembahasan revisi UU TNI. Apa sebabnya?


Wakil Ketua DPR Bantah Revisi UU MK Dilakukan Diam-diam: Sudah Sejak Januari 2023

15 jam lalu

Sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 dihadiri 8 hakim, gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024.  TEMPO/ Febri Angga Palguna
Wakil Ketua DPR Bantah Revisi UU MK Dilakukan Diam-diam: Sudah Sejak Januari 2023

Sufmi Dasco Ahmad, membantah pembahasan revisi UU MK dilakukan diam-diam di DPR.


Beda Sikap Soal Perpanjangan Usia Pensiun Polisi dalam Revisi UU Polri

17 jam lalu

Ilustrasi Polisi Indonesia. Getty Images
Beda Sikap Soal Perpanjangan Usia Pensiun Polisi dalam Revisi UU Polri

Efektivitas kerja personel di usia lanjut perlu dipertimbangkan jika DPR membahas revisi UU Polri.


Reformasi 1998: Amien Rais Terima Telepon dari Mabes TNI Sebelum Batalkan Aksi Mahasiswa di Monas Desak Soeharto Mundur

17 jam lalu

Duduk dari kiri ke kanan: Sri Sultan Hamengkubuwono X, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Megawati dan Amien Rais pada momentum Deklarasi Ciganjur, kediaman Gus Dur, 10 November 1998. (Repro buku Gerak dan Langkah)
Reformasi 1998: Amien Rais Terima Telepon dari Mabes TNI Sebelum Batalkan Aksi Mahasiswa di Monas Desak Soeharto Mundur

Kisah awal reformasi pada 20 Mei 1998, tiba-tiba Amien Rais membatalkan aksi desak Soeharto mundur di Monas. Apa alasannya membatalkan kegiatan ini?


Sri Mulyani Serahkan Pokok Kebijakan APBN Transisi kepada DPR

20 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ditemui setelah menghadiri acara Mandiri Investment Forum 2024 di Hotel Fairmont, Jakarta pada Selasa, 5 Maret 2024. TEMPO/Annisa Febiola.
Sri Mulyani Serahkan Pokok Kebijakan APBN Transisi kepada DPR

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyerahkan pokok kebijakan APBN 2025 kepada DPR dalam rapat paripurna hari ini.


Alasan DPR Bakal Ubah Usia Pensiun Polri, Dasco: Supaya Sama Antar Penegak Hukum

21 jam lalu

Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad saat ditemui usai menghadiri acara Silaturahmi dan Tasyakuran DPD Gerindra DKI Jakarta di Tavia Heritage Hotel, Jakarta Pusat pada Kamis, 9 Mei 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Alasan DPR Bakal Ubah Usia Pensiun Polri, Dasco: Supaya Sama Antar Penegak Hukum

Dasco menyebut, revisi UU TNI dan UU Polri dilakukan agar aturan usia antar penegak hukum, sama.