Terima Laporan BPN, Bawaslu Agendakan Sidang Situng

Ketua Bawaslu RI, Abhan memberikan keterangan saat rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilu Luar Negeri pada rapat pleno di Gedung KPU Pusat, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Sabtu 4 Mei 2019. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memutuskan menerima laporan Direktur Advokasi Badan Pemenangan Nasional atau BPN Prabowo - Sandiaga, Sufmi Dasco Ahmad tentang dugaan pelanggaran administrasi oleh KPU dalam pemberlakukan Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng). "Menyatakan laporan pelanggaran administratif pemilu ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan," ujar Ketua Bawaslu Abhan saat membacakan putusan sidang ajudikasi di Kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Senin, 6 Mei 2019.

Dalam sidang ajudikasi atau pendahuluan, sebagai pelapor Sufmi Dasco diwakili oleh kuasa hukumnya Maulana Bungaran dan Despitasari. KPU sebagai terlapor diwaliki tim kuasa hukum yakni Andi Prasetyo dan Ahmad.

Baca: 9 Mei, Kivlan Zen akan Gelar Unjuk Rasa di Bawaslu dan KPU

Selain menggelar sidang pendahuluan untuk pelaporan mengenai Situng, Bawaslu juga memutuskan menerima laporan Sufmi Dasso soal hasil hitung cepat (quick count) Pilpres 2019. Abhan menjadwalkan sidang pemeriksaan pada 7 Mei 2019 pukul 14.00. "Kepada pelapor dan terlampir diminta untuk menyiapkan saksi dan bukti yang diperlukan," kata Abhan.

Sufmi mendesak KPU untuk menghentikan Situng KPU. Menyambangi kantor Bawaslu, Dasco melaporkan KPU atas dugaan kesalahan administrasi. Dia menuding ada kecurangan berupa kesalahan input data dari formulir C1 plano ke Situng. "Kami meminta kepada Bawaslu untuk menghentikan Situng KPU, untuk membuat suasana di masyarakat menjadi kondusif,” kata dia di kantor Bawaslu, Jakarta, Kamis, 2 Mei 2019

Baca: Bawaslu Sebut BPN Ajukan Permohonan untuk ... 

Menyebut banyak kesalahan dalam proses input data, Dasco juga mengeluh tentang suara Prabowo - Sandiaga yang menurutnya tak bertambah.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menilai kondisi ini meresahkan masyarakat. Dia mengaku kubunya membawa bukti-bukti lengkap dalam laporan kepada Bawaslu itu. “Kami menuntut dilakukan saja perhitungan secara manual," kata Sufmi.






Sejak 2015, Kantor Bawaslu Kota Depok Pindah Kontrakan Empat Kali

13 jam lalu

Sejak 2015, Kantor Bawaslu Kota Depok Pindah Kontrakan Empat Kali

Bawaslu Kota Depok belum memiliki kantor sendiri dan harus mengontrak


Bawaslu Kota Depok Belum Punya Kantor Sendiri, Ngontrak Rp110 Juta per Tahun

1 hari lalu

Bawaslu Kota Depok Belum Punya Kantor Sendiri, Ngontrak Rp110 Juta per Tahun

Bawaslu Kota Depok berharap pemerintah memfasilitasi mereka menyediakan kantor permanen


Bawaslu Ingatkan Batasan Lembaga Survei Penyelenggara Quick Count, Ini Katanya

8 hari lalu

Bawaslu Ingatkan Batasan Lembaga Survei Penyelenggara Quick Count, Ini Katanya

Menjelang Pemilu 2024, Bawaslu mengingatkan kembali batasan kepada lembaga survei penyelenggara quick count. Ada 3 kriteria lembaga survei ideal, katanya. Apa saja?


Anies Baswedan Safari Politik Lagi, NasDem: Dari 22-30 Januari 2023

9 hari lalu

Anies Baswedan Safari Politik Lagi, NasDem: Dari 22-30 Januari 2023

Anies Baswedan kembali akan berkeliling daerah. Partai NasDem memberi bocoran soal jadwal safari politik Anies itu.


KPU Komit Gelar Pemilu 2024 dengan Sistem Proporsional Terbuka

17 hari lalu

KPU Komit Gelar Pemilu 2024 dengan Sistem Proporsional Terbuka

Rapat dengar pendapat itu juga menyepakati pelaksanaan Pemilu 2024 tetap berdasarkan UU Pemilu.


Bahas Kecurangan Pemilu 2024, Komisi II dan Koalisi Kawal Pemilu Bersih Gelar Rapat Tertutup

17 hari lalu

Bahas Kecurangan Pemilu 2024, Komisi II dan Koalisi Kawal Pemilu Bersih Gelar Rapat Tertutup

Komisi II dan Koalisi Kawal Pemilu Bersih menggelar rapat tertutup untuk membahas soal dugaan kecurangan dalam verifikasi faktual Pemilu 2024.


Spanduk Penolakan Anies Baswedan di NTT, Masuk Kategori Kampanye Hitam?

18 hari lalu

Spanduk Penolakan Anies Baswedan di NTT, Masuk Kategori Kampanye Hitam?

Spanduk penolakan Anies Baswedan tersebar di NTT. Apakah sudah masuk kategori kampanye hitam?


Bawaslu Putuskan Dugaan Pelanggaran Administrasi saat Verifikasi Faktual Parpol Tak Terbukti

22 hari lalu

Bawaslu Putuskan Dugaan Pelanggaran Administrasi saat Verifikasi Faktual Parpol Tak Terbukti

Bawaslu memutuskan laporan Kawal Pemilu Sulawesi Selatan soal dugaan pelanggaran administrasi pemilu dalam proses verifikasi faktual tak terbukti


KPU Diminta Buka Proses Tahapan Pemilihan untuk Redam Isu Penundaan Pemilu 2024

23 hari lalu

KPU Diminta Buka Proses Tahapan Pemilihan untuk Redam Isu Penundaan Pemilu 2024

Isu penundaan Pemilu 2024 yang ramai dibicarakan oleh berbagai pihak pada tahun 2022 tidak boleh terjadi kembali di tahun 2023.


Deretan Para Figur Sentral dari 18 Partai Politik dalam Persaingan Pemilu 2024

27 hari lalu

Deretan Para Figur Sentral dari 18 Partai Politik dalam Persaingan Pemilu 2024

Tak melulu ketua umum, berikut beberapa tokoh yang menjadi tokoh sentral di tiap partai politik.