Muhammadiyah Serukan Kubu Capres Stop Saling Klaim Menang

image-gnews
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir berpidato saat menghadiri Sarasehan Kebangsaan Pra Tanwir Muhammadiyah di UMM Dome, Malang, Jawa Timur, Kamis 7 Februari 2019. ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir berpidato saat menghadiri Sarasehan Kebangsaan Pra Tanwir Muhammadiyah di UMM Dome, Malang, Jawa Timur, Kamis 7 Februari 2019. ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto
Iklan

TEMPO.CO, Yogyakarta - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir mengimbau masyarakat tidak terprovokasi oleh hasil penghitungan cepat pemungutan suara Pemilu 2019. Publik diminta menunggu pengumuman resmi Komisi Pemilihan Umum atau KPU.

Baca: Jokowi Unggul Versi Quick Count, Infrastruktur Bakal Dilanjutkan

Muhammadiyah menyerukan tak ada saling klaim kemenangan dari dua kubu calon presiden. Sebab, saling klaim tersebut dinilai bisa memperkeruh situasi pemilu yang diwarnai ketegangan ini. Namun, baik calon presiden Joko Widodo dan calon presiden Prabowo Subianto telah mendeklarasikan kemenangannya. Keduanya mengklaim unggul berdasarkan data hitungan sementara.

"Kami meminta seluruh pihak baik kubu calon presiden 01 maupun 02 untuk menghindari saling klaim kemenangan dan menunggu bersama keputusan resmi KPU," ujar Haedar Nashir dalam konferensi pers di Kantor Muhammadiyah Yogyakarta Kamis 18 April 2019.

Haedar juga berharap, "Masyarakat hendaknya tidak terlalu terpengaruh suasana oleh banyaknya hasil hitung cepat (quick count), exit poll dan lain-lain yang disajikan di media massa, media sosial dan ruang publik".

Khusus hitung cepat, menurut Haedar, itu adalah sebuah kerja ilmiah dari hasil survei. Itu merupakan sajian hitungan atau data yang patut dihormati, tapi sama sekali tidak mempengaruhi dan menentukan hasil Pemilu.

Lebih lanjut Haedar menjelaskan, hendaknya hitung cepat tidak dijadikan rujukan kemenangan karena bukan patokan resmi. Mengenai hasil Pemilu sepenuhnya berada dalam kewenangan KPU. Apabila terdapat masalah dalam proses penghitungan,  Haedar menyarankan, ditempuh melalui mekanisme perundang-undangan yang dijamin konstitusi.

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

"Mendesak KPU, Bawaslu dan seluruh jajarannya agar bekerja lebih profesional, jujur, adil, transparan dan independen sehingga proses penghitungan dan hasil Pemilu betul-betul terpercaya, obyektif dan seksama serta diumumkan tepat waktu sehingga dapat diterima secara obyektif oleh semua pihak," kata Haedar.

Menurut Haedar, pelaksanaan Pemilu 2019 wajib disyukuri karena berjalan baik tertib dan damai meskipun ada sejumlah kekurangan teknis. "Muhammadiyah mengucapkan selamat kepada rakyat Indonesia dan penyelenggara pemilu karena membuktikan kedewasaan politik bangsa".

Mantan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqqodas menambahkan, masyarakat sipil dan lembaga negara yang berkewenangan dapat ikut serta mengawal perhitungan suara di KPU sebagai bagian kontrol. 

Baca: Berikut Cara Prabowo Mendeklarasikan Menang Pilpres 2019

"Lewat check and balance, KPU bisa lebih hati-hati bekerja karena ini menyangkut tanggung jawab pada masyarakat. Bagaimana pemilu ini menghasilkan kemenangan secara obyektif sekaligus memegang prinsip kejujuran," ujar Busyro yang juga Ketua Bidang Hukum, HAM dan Kebijakan Publik Muhammadiyah ini.

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

15 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. TEMPO/Annisa Febiola.
Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.


Junimart Minta Seleksi Petugas Badan Adhoc Pilkada Dilakukan Terbuka

15 jam lalu

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang saat memimpin Kunjungan Kerja Reses, di Pekanbaru, Riau, Selasa (23/4/2024). Foto: Wilga/vel
Junimart Minta Seleksi Petugas Badan Adhoc Pilkada Dilakukan Terbuka

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang mengatakan, badan Adhoc Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), harus diseleksi lebih ketat dan terbuka untuk menghindari politik transaksional.


Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir Ungkap Inspirasi Penting dari Keberhasilan Timnas U-23 Indonesia Lolos ke Semifinal Piala Asia U-23 2024

16 jam lalu

Selebrasi Ramadhan Sananta (kiri), Nathan Tjoe dalam perempat final Piala Asia AFC U-23, Korea Selatan vs Indonesia, di stadion di Abdullah bin Nasser bin Khalifa Stadium, Qatar, Jumat dinihari WIB, 26 April 2024. Indonesia berhasil menang lewat laga dramatis dan adu penalti panjang. Tim Humas PSSI
Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir Ungkap Inspirasi Penting dari Keberhasilan Timnas U-23 Indonesia Lolos ke Semifinal Piala Asia U-23 2024

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir memberi selamat kepada Timnas U-23 Indonesia yang lolos ke semifinal Piala Asia U-23 2024.


Pakar Hukum Unand Beri Catatan Putusan MK, Termasuk Dissenting Opinion 3 Hakim Konstitusi

22 jam lalu

Suasana sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024. Dari 8 hakim MK, 5 hakim memutuskan menolak seluruh permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh passion Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Pakar Hukum Unand Beri Catatan Putusan MK, Termasuk Dissenting Opinion 3 Hakim Konstitusi

Pakar Hukum Universitas Andalas atau Unand memberikan tanggapan soal putusan MK dan dissenting opinion.


KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Pemenang Pilpres 2024, Ini Tanggapan PBNU, PP Muhammadiyah hingga Kadin

1 hari lalu

KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Pemenang Pilpres 2024, Ini Tanggapan PBNU, PP Muhammadiyah hingga Kadin

Reaksi PBNU, PP MUhammadiyah, Kadin Terhadap Penetapan Prabowo - Gibran Pemenang Pilpres 2024 oleh KPU


Tim Joe Biden akan Terus Gunakan TikTok untuk Kampanye Walau Dilarang DPR

1 hari lalu

Presiden AS Joe Biden menyampaikan sambutan kepada anggota militer, petugas pertolongan pertama, dan keluarga mereka pada hari peringatan 22 tahun serangan 11 September 2001 terhadap World Trade Center, di Pangkalan Gabungan Elmendorf-Richardson di Anchorage, Alaska, 11 September. 2023. REUTERS/Evelyn Hockstein
Tim Joe Biden akan Terus Gunakan TikTok untuk Kampanye Walau Dilarang DPR

Tim kampanye Joe Biden berkata mereka tidak akan berhenti menggunakan TikTok, meski DPR AS baru mengesahkan RUU yang mungkin melarang penggunaan media sosial itu.


Tanggapan Demokrat dan Muhammadiyah Soal Kabinet Prabowo-Gibran

1 hari lalu

Pasangan calon presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka hadir dalam rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
Tanggapan Demokrat dan Muhammadiyah Soal Kabinet Prabowo-Gibran

Muhammadiyah menyatakan belum ada pembahasan soal formasi kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.


Respons PBNU dan Muhammadiyah terhadap Putusan MK

3 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri) dan Arief Hidayat (kanan) memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 22 April 2024. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh permohonan yang diajukan capres-cawapres nomor urut 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta capres-cawapres nomor urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yang diajukan dalam sidang putusan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024. ANTARA/M Risyal Hidayat
Respons PBNU dan Muhammadiyah terhadap Putusan MK

Haedar Nashir puji Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud yang menerima hasil putusan MK.


Kata Ketum PP Muhammadiyah Soal Sikap Ganjar dan Anies Terkait Putusan MK

3 hari lalu

Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir. Tempo/Pribadi Wicaksono
Kata Ketum PP Muhammadiyah Soal Sikap Ganjar dan Anies Terkait Putusan MK

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir angkat bicara ihwal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal sengketa hasil Pemilu 2024.


Pemilu Rawan Politik Uang Kaesang Usulkan Sistem Pemilu Proporsional Tertutup, Ini Bedanya dengan Proporsional Terbuka

5 hari lalu

Presiden Joko Widodo beradu panco dengan anaknya Kaesang Pangarep. youtube.com
Pemilu Rawan Politik Uang Kaesang Usulkan Sistem Pemilu Proporsional Tertutup, Ini Bedanya dengan Proporsional Terbuka

Ketua Umum PSI yang juga putra Jokowi, Kaesang Pangarep usulkan pemilu selanjutnya dengan sistem proporsional tertutup karena marak politik uang.