Dua Ribuan TPS Coblos Ulang, Bawaslu: KPU Abaikan Peta Kerawanan

Petugas KPPS berbusana adat melayani warga saat pencoblosan Pemilu di TPS 12 Joyotakan, Solo, Jawa Tengah, Rabu, 17 April 2019. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mochammad Afifuddin mengatakan banyaknya persoalan pada pemungutan suara pada Rabu, 17 April 2019 adalah akibat diabaikannya peta kerawanan. “Jajaran kami sudah menyampaikan semua rekomendasi di semua level tetapi kelihatannya ini tidak terlalu diantisipasi,” kata Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mochammad Afifuddin di Kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Rabu, 17 April 2019. 

Bawaslu sebelumnya sudah memetakan kerawanan Pemilu yang salah satu adalah kerawanan masyarakat yang terhalang hak pilihnya karena urusan teknis. Persentase kerawanan itu diprediksi terjadi sebesar 74 persen. Namun, peta kerawanan yang telah dibuat Bawaslu itu nampak diabaikan oleh penyelenggara Pemilu, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum. 

Baca: Bawaslu: Pemantau Pemilu Sebanyak 138, Terbanyak dalam Sejarah

Hingga kemarin petang, Bawaslu menerima 121.993 laporan dari seluruh pengawas Pemilu di seluruh Indonesia. Temuan-temuan itu diperoleh dari laporan cepat yang masuk ke sistem Bawaslu. “Ini quick response, artinya data ini masih terus bergerak,” kata Afif. 

Salah satu masalah yang dilaporkan adalah masih banyaknya tempat pemungutan suara (TPS) yang kekurangan surat suara bahkan belum menerima logistik hingga hari H.  Yang paling banyak dilaporkan adalah ketersediaan surat suara dan lain-lain yang membuat beberapa TPS akhirnya tertunda baik pembukaannya hingga berpotensi pemungutan suara susulan besok. 

Baca: KPU: Ada 2.249 dari 810.193 TPS akan Pemungutan Suara Susulan

Selain itu, menurut Bawaslu, masalah hak pilih masyarakat di sejumlah TPS dilaporkan banyak yang tidak sesuai dengan ketentuan. Misalnya, masih banyak masyarakat yang tidak terdaftar di TPS sebagai pemilih tetap atau khusus masih bisa memberikan hak suaranya di TPS.  “Ada juga yang karena ada orang-orang tidak sah menggunakan hak pilih direkomendasikan atau berpotensi pemungutan suara ulang.” 

KPU menyebutkan sebanyak 2.249 TPS di sejumlah daerah di Indonesia akan melaksanakan pemungutan suara susulan. Alasannya ada keterlambatan distribusi logistik dan terkendala bencana alam banjir. Angka itu dinilai sangat kecil dari keseluruhan TPS yang menyelesaikan pencoblosan. "Jumlah itu 0,28 persen dari total 810.193 TPS, " kata Ketua KPU RI Arief Budiman dalam keterangan pers di Hotel Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Kamis, 18 April 2019.

TPS yang tidak dapat melaksanakan pemungutan suara itu tersebar di 18 kabupaten atau kota di Indonesia. Arief merinci kabupaten itu ialah Kota Jayapura sebanyak 702 TPS, Kabupaten Jayapura (1), Keerom (6), Waropen (11), Intan Jaya (288), Tolikara (24), Pegunungan Bintang (1). Selain itu, Kabupaten Yahukimo (155), Jayawijaya (3), Nias Selatan (113), Kutai Barat (20), Banggai (391), Jambi (24), Bintan (2), Banyuasin (44), Mahakam Hulu (4,) Kutai Kertanegara (8), dan Berau sebanyak 11 TPS.






Bawaslu Sebut Laporan Penyebaran Tabloid soal Anies Tak Penuhi Syarat Materil

1 hari lalu

Bawaslu Sebut Laporan Penyebaran Tabloid soal Anies Tak Penuhi Syarat Materil

Bawaslu menyatakan laporan penyebaran tabloid KBA News tentang Anies Baswedan tidak memenuhi syarat materil.


Bawaslu Setuju Kampanye Pemilu di Kampus dalam Bentuk Debat

8 hari lalu

Bawaslu Setuju Kampanye Pemilu di Kampus dalam Bentuk Debat

Menurut Bawaslu kampanye dalam metode debat memungkinkan dilakukan di kampus.


Megawati Usul Nomor Urut Parpol Tak Perlu Diundi, KPU: Kami Sedang Lakukan Kajian

9 hari lalu

Megawati Usul Nomor Urut Parpol Tak Perlu Diundi, KPU: Kami Sedang Lakukan Kajian

Idham Holik mengatakan saat ini KPU sedang melakukan kajian mengenai usulan Megawati soal nomor urut parpol peserta Pemilu 2024 tak berubah


Megawati Usul Nomor Urut Parpol Pemilu Tak Diubah, KPU: Kami Mengapresiasi

13 hari lalu

Megawati Usul Nomor Urut Parpol Pemilu Tak Diubah, KPU: Kami Mengapresiasi

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengusulkan kepada KPU agar nomor partai politik tetap sama dengan Pemilu 2019. Tanggapan KPU?


Bawaslu DKI Jakarta Buka Rekrutmen Panwaslu Kecamatan untuk Pemilu 2024

13 hari lalu

Bawaslu DKI Jakarta Buka Rekrutmen Panwaslu Kecamatan untuk Pemilu 2024

Bawaslu Provinsi DKI Jakarta membuka pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan untuk Pemilu 2024


Serahkan Dokumen Pengurus PPP Baru ke KPU, Muhammad Mardiono Kembali Tegaskan Hubungannya dengan Suharso Monoarfa Baik-Baik Saja

18 hari lalu

Serahkan Dokumen Pengurus PPP Baru ke KPU, Muhammad Mardiono Kembali Tegaskan Hubungannya dengan Suharso Monoarfa Baik-Baik Saja

Muhammad Mardiono kembali menegaskan bahwa Suharso Monoarfa merupakan guru sekaligus sahabatnya.


Bolehkah Mantan Napi Koruptor Ikut Pileg 2024? Begini Aturannya

18 hari lalu

Bolehkah Mantan Napi Koruptor Ikut Pileg 2024? Begini Aturannya

Pendaftaran Caleg bakal dibuka 1 - 14 Mei 2023. Bolehkah eks napi koruptor mendaftar sebagai Caleg di Pileg 2024?


Mardiono Bakal Serahkan Dokumen Perubahan Pengurus PPP ke KPU

19 hari lalu

Mardiono Bakal Serahkan Dokumen Perubahan Pengurus PPP ke KPU

Achmad berharap adanya perubahan kepemimpinan di partainya tidak melunturkan semangat persatuan di PPP.


PPP Nilai Pergantian Ketua Umum Tak Akan Pengaruhi Verifikasi Parpol di KPU

21 hari lalu

PPP Nilai Pergantian Ketua Umum Tak Akan Pengaruhi Verifikasi Parpol di KPU

PPP versi Muhammad Mardiono mengakui belum mendapatkan SK pengesahan kepengurusan baru dari Kemenkumham.


Bawaslu Kabupaten Bekasi Buka Pendaftaran Anggota Pengawas Kecamatan

21 hari lalu

Bawaslu Kabupaten Bekasi Buka Pendaftaran Anggota Pengawas Kecamatan

Bawaslu Kabupaten Bekasi membuka pendaftaran anggota panitia pengawas kecamatan (panwascam) yang akan bertugas pada Pemilu 2024.